Connect with us

Ekonomi dan Bisnis

946 fintech pinjaman ilegal diblokir OJK

Masyarakat banyak diimingi promosi kemudahan mendapatkan pinjaman.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi (Pixabay.com)

ZONAUTARA.com – Satuan Tugas (Satgas) waspada Investasi kembali memblokir 123 entitas financial technology (fintech) pinjam meminjam (lending). Sepanjang Januari-September 2019 sudah ada 1.350 entitas yang ditindak.

Fintech merupakan startup dibidang keuangan berbasis online yang kini marak menawarkan jasanya kepada masyarakat. Terbanyak dari praktik itu adalah tawaran pinjaman dana.

Tawaran itu kadangkala diimingi dengan janji kemudahan pencairan pinjaman. Promosi fintech lending ini sering masuk dalam bentuk sms dan pesan pribadi lewat berbagai aplikasi.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Tobing mengungkapkan layanan fintech lending ilegal masih banyak bertebaran di internet. Meskipun, Satgas rutin memburu layanan tersebut dan meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memblokirnya.

“Kami mengharapkan masyarakat dapat lebih jeli sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman online dengan melihat apakah fintech lending tersebut telah terdaftar di OJK atau belum,” kata Tongam.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyediakan daftar fintech lending yang telah mengantongi ijin dan terdaftar di OJK. daftar itu dapat diakses lewat website OJK. Masyarakat diharapkan meneliti daftar tersebut sebelum mengajukan aplikasi pinjaman.

Untuk menghentikan perkembangan fintech lending ilegal, Tongam menjelaskan, pihaknya juga telah meminta perbankan menolak pembukaan rekening untuk layanan terkait, tanpa rekomendasi OJK.

Selain itu, Satgas sudah meminta Bank Indonesia melarang fintech di bidang sistem pembayaran untuk memfasilitasi fintech lending ilegal, serta menyampaikan informasi kepada Kepolisian untuk proses penegakan hukum.

Tawaran gadai ilegal juga marak

Satgas Waspada Investasi juga melakukan penindakan terhadap usaha gadai tanpa izin dan usaha keuangan lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sesuai aturan OJK, usaha gadai harus terdaftar di OJK mulai akhir Juli 2019. Usaha gadai yang saat ini belum terdaftar tergolong sebagai usaha ilegal.

Satgas baru saja menghentikan kegiatan 49 entitas yang diduga melakukan usaha tanpa izin dari otoritas dan berpotensi merugikan masyarakat.

Rinciannya, 40 trading forex tanpa izin, tiga investasi uang tanpa izin, tiga investasi teknologi aplikasi, satu jasa penutup kartu kredit, satu jasa penerbitan kartu ATM, dan satu investasi bisnis online.

Jika masyarakat menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan dengan menghubungi Kontak OJK 157, atau email [email protected] atau [email protected]

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ekonomi dan Bisnis

Harga rokok naik lagi mulai 1 Januari 2020

Kemenkeu ternyata telah lama melirik aturan terbaru mengenai perubahan tarif cukai rokok

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Harga rokok bakal naik akibat adanya kenaikan cukai. Pemerintah memutuskan menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen, sehingga harga jual eceran rokok menjadi sebesar 35 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat intern yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/09/2019) sore, mengatakan bahwa keputusan ini akan berlaku terhitung mulai 1 Januari 2020 mendatang.

“Kenaikan rata-rata secara total 23 persen untuk tarif cukai dan 35 persen dari harga jual akan kami tuangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2020,” kata Sri Mulyani.

Kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen itu, menurut Menkeu, juga dilakukan untuk menekan konsumsi, khususnya dari kalangan perempuan dan anak-anak remaja. Sri Mulyani mengungkapkan, adanya tren peningkatan konsumsi rokok dari kalangan perempuan menjadi 9 persen dari sebelumnya 7 persen, dan anak-anak remaja menjadi 4,8 persen dari sebelumnya 2,5 persen.

Selain itu, kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen ini juga dimaksud untuk membasmi peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa cukai yang dijual sangat murah.

“Kita semua sepakat menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen,” jelas Menkeu mengutip hasil rapat intern itu.

Rapat tersebut dihadiri ole Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Dengan kenaikan cukai sebesar 23 persen itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati optimitis penerimaan cukai yang dalam RUU APBN Tahun Anggaran sebesar 2020 ditargetkan sebesar Rp179,2 triliun akan tercapai.

zonautara.com
Cukai rokok naik lagi.(Infografis: zonautara.com/Rahadih Gedoan)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ternyata telah lama melirik aturan terbaru mengenai perubahan tarif cukai rokok. Ketika itu Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di Aula Djuanda, 22 Agustus 2016, menegaskan bahwa Kemenkeu akan melakukan kajian mengenai kebijakan atas harga jual eceran maupun cukai rokok.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com