Connect with us

Ekonomi dan Bisnis

946 fintech pinjaman ilegal diblokir OJK

Masyarakat banyak diimingi promosi kemudahan mendapatkan pinjaman.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi (Pixabay.com)

ZONAUTARA.com – Satuan Tugas (Satgas) waspada Investasi kembali memblokir 123 entitas financial technology (fintech) pinjam meminjam (lending). Sepanjang Januari-September 2019 sudah ada 1.350 entitas yang ditindak.

Fintech merupakan startup dibidang keuangan berbasis online yang kini marak menawarkan jasanya kepada masyarakat. Terbanyak dari praktik itu adalah tawaran pinjaman dana.

Tawaran itu kadangkala diimingi dengan janji kemudahan pencairan pinjaman. Promosi fintech lending ini sering masuk dalam bentuk sms dan pesan pribadi lewat berbagai aplikasi.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Tobing mengungkapkan layanan fintech lending ilegal masih banyak bertebaran di internet. Meskipun, Satgas rutin memburu layanan tersebut dan meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memblokirnya.

“Kami mengharapkan masyarakat dapat lebih jeli sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman online dengan melihat apakah fintech lending tersebut telah terdaftar di OJK atau belum,” kata Tongam.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyediakan daftar fintech lending yang telah mengantongi ijin dan terdaftar di OJK. daftar itu dapat diakses lewat website OJK. Masyarakat diharapkan meneliti daftar tersebut sebelum mengajukan aplikasi pinjaman.

Untuk menghentikan perkembangan fintech lending ilegal, Tongam menjelaskan, pihaknya juga telah meminta perbankan menolak pembukaan rekening untuk layanan terkait, tanpa rekomendasi OJK.

Selain itu, Satgas sudah meminta Bank Indonesia melarang fintech di bidang sistem pembayaran untuk memfasilitasi fintech lending ilegal, serta menyampaikan informasi kepada Kepolisian untuk proses penegakan hukum.

Tawaran gadai ilegal juga marak

Satgas Waspada Investasi juga melakukan penindakan terhadap usaha gadai tanpa izin dan usaha keuangan lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sesuai aturan OJK, usaha gadai harus terdaftar di OJK mulai akhir Juli 2019. Usaha gadai yang saat ini belum terdaftar tergolong sebagai usaha ilegal.

Satgas baru saja menghentikan kegiatan 49 entitas yang diduga melakukan usaha tanpa izin dari otoritas dan berpotensi merugikan masyarakat.

Rinciannya, 40 trading forex tanpa izin, tiga investasi uang tanpa izin, tiga investasi teknologi aplikasi, satu jasa penutup kartu kredit, satu jasa penerbitan kartu ATM, dan satu investasi bisnis online.

Jika masyarakat menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan dengan menghubungi Kontak OJK 157, atau email [email protected] atau [email protected]

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Advertisement
5 Comments

5 Comments

  1. Pingback: Mkkreative

  2. Pingback: Sexy Baccarat

  3. Pingback: p4545#https://moj-biznes.pl/forum/inwestycje-f4/holowanie-t19-s10.html#p4545

  4. Pingback: 카지노사이트

  5. Pingback: https://biznesblog.biz.pl/forum/

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ekonomi dan Bisnis

Sebentar lagi ponsel ilegal akan diblokir

Kementerian Kominfo akan mengumumkan minggu depan soal mekanisme pemblokiran.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com
Ilustrasi smartphone (Foto: Pexels.com/Jetshoots)

ZONAUTARA.COM – Bagi anda yang terlanjur membeli ponsel black market (BM) atau ilegal, bersiap-siap handphone anda tidak bisa digunakan untuk melakukan komunikasi.

Pemerintah sejauh ini telah melakukan ujicoba pemblokiran ponsel ilegal dengan dua metode dan melibatkan dua operator.

XL Axiata mengujicoba pemblokiran dengan menggunakan mekanisme blacklist (daftar hitam), sementara Telkomsel melakukan ujicoba dengan mekanisme whitelist (daftar putih).

Mekanisme blacklist akan memblokir akses telekomunikasi pada ponsel-ponsel dengan IMEI yang masuk daftar hitam.

Sementara mekanisme whitelist akan memberikan akses telekomunikasi hanya pada ponsel dengan IMEI terdaftar di basis data IMEI, SIBINA. Ponsel yang ada di luar daftar putih itu akan langsung terblokir.

Kedua metode ini tengah diuji untuk menentukan bagaimana mekanisme pemblokiran ponsel ilegal akan dilakukan. Aturan International Mobile Equipment Indonesia (IMEI) sendiri rencana berlaku pada 18 April 2020.

Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan, akan mengumumkan sistem mana yang akan dipakai untuk memblokir ponsel ilegal.

Keputusan itu akan disampaikan pada pekan depan.

“Kalau IMEI, minggu ini kita akan putuskan bersama-sama dengan para pimpinan operator seluler, apa kita pakai sistem blacklist atau whitelist,” kata Menteri Kominfo, Johnny G. Plate di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (26/2) kemarin.

Johnny tak membeberkan secara gamblang hasil uji coba IMEI yang dilakukan oleh dua operator yaitu XL Axiata dan Telkomsel beberapa waktu lalu.

Menyoal pengadaan alat pemblokiran IMEI, Kemenkominfo menyebut para operator seluler mampu menggelontorkan dana untuk pengadaan alat IMEI tersebut.

“Tidak ada masalah, operator seluler mampu mengadakan, semuanya terpusat di Kementerian Perindustrian. Sistemnya sudah ada di sana, pemerintah sudah siapkan,” tutur Johnny.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com