Connect with us

Zona Tomohon

Soal penetapan Ketua DPRD, Eman: kita lihat sampai tanggal 15

Saat ini ketua sementara dijabat oleh kader Golkar.

Bagikan !

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) disebut telah menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon periode 2019-2024.

Djemmy Sundah pun dikabarkan sebagai pemegang mandat Ketua DPRD Tomohon dari pengurus pusat Golkar, melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: R-928/GOLKAR/IX/2019, tertanggal 7 September 2019, perihal Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kota Tomohon, yang dialamatkan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman ketika dikonfirmasi soal penetapan Ketua DPRD ini pun mengaku belum melihat seperti apa SK dari DPP tersebut.

Dia mengatakan, pihaknya memang telah mengusulkan sejumlah nama kepada DPP Golkar untuk dipilih menjadi pimpinan DPRD Kota Tomohon. Nama-nama tersebut, yakni Djemmy J Sundah, Miky JL Wenur, Ladys F Turang dan juga Christo B Eman.

“Penetapan Ketua DPRD ini haknya dari DPP. Sampai saat ini juga kami belum melihat seperti apa surat ini, tapi saya kira keputusan DPP itu harus ditindaklanjuti. Memang ada beberapa nama yang diusulkan, termasuk Christo Eman, tapi memang dari sisi pengalaman aturannya sebaiknya diutamakan kepada yang sudah pernah menjadi anggota DPRD. Bukan berarti tidak bisa yang belum pernah menjadi anggota DPRD, tapi diberikan prioritas,” ujar Wali Kota Tomohon ini, Senin (10/9/2019).

Eman menegaskan, dirinya belum mengetahui seperti apa SK yang katanya telah dikeluarkan oleh DPP tersebut. Namun kata dia, pihaknya akan menghormati apa yang akan ditetapkan oleh DPP.

“Mungkin surat itu kan bisa minggu depan turunnya, kan pelantikan tanggal 16 (September). Jadi sebelum tanggal 16, bisa saja semua kemungkinan terjadi. Kita lihat sampai tanggal 15,” katanya.

Soal Ketua DPRD sementara yang pasti merupakan Kader Golkar, lanjut Eman, pihaknya sudah menentukan siapa yang akan memegang palu sidang tersebut untuk pertama kali.

“Sudah (ditentukan). Tapi kita akan melihat perimbangan siapa yang akan keluar sebagai Ketua DPRD definitif. Kalau si A yang menjadi Ketua DPRD defintif berarti yang B akan jadi Ketua DPRD sementara,” pungkasnya.

Diketahui, Partai Golkar merupakan partai pemenang dalam Pemilu Legislatif 2019 lalu di Kota Tomohon, dengan perolehan kursi sebanyak 10 kursi, atau setengah dari jumlah kursi di DPRD Tomohon.

Kemudian, disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 4 kursi, Partai Gerindra dan Partai Nasdem masing-masing 2 kursi, serta Partai Hanura dan Partai Demokrat masing-masing 1 kursi.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !

ZONA DAERAH

Pemkot Tomohon gelar rakor EPRA

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2019, di rumah dinas Wali Kota Tomohon, Kamis (27/2/2020).

Rakor tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Tomohon O. D. S. Mandagi dan dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah bersama Kasubag Keuangan, serta operator monev, para Camat dan para Lurah bersama Sekretaris Kelurahan.

Mandagi saat membacakan sambutan Wali Kota Jimmy Feidie Eman mengatakan, rakor ini dilaksanakan untuk mengevaluasi sekaligus mencari langkah-langkah strategis dalam penyerapan dan realisasi anggaran di masing-masing daerah.

Terutama, kata dia, Perangkat Daerah karena akan ada punishment dan reward atas kinerja penyerapan anggaran yang dipantau langsung oleh Presiden RI melalui Sekretariat Negara dengan aplikasi Sistem Monitoring Informasi TEPRA (SISMONTEP).

Menurut dia, APBD Kota Tomohon tahun anggaran 2019 berjumlah Rp702.801.053.626, dengan pencapaian realisasinya berjumlah Rp652.237.270.993, atau 92,81%.

“Wali Kota Tomohon menegaskan beberapa hal sebagai berikut, yaitu tahun 2020 ini untuk pelaporan capaian fisik kegiatan dan anggaran agar setiap bulannya harus dimasukan secara tepat waktu dan setiap perangkat daerah memaksimalkan kinerja pelayanan publik,” pungkasnya.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com