Connect with us

EDITOR'S PICK

Tempo bantah merevisi cover majalah edisi 16 September 2019

Cover Majalah Tempo dengan judul “Janji Tinggal Janji” menjadi polemik.

Bagikan !

Published

on

kolase gambar

ZONAUTARA.com – Tempo membantah postingan di media sosial yang menyebar dan menyebutkan bahwa cover majalah Tempo edisi 16 September 2019 diganti.

Dikutip dari laman Cek Fakta Tempo, Pemimpin Redaksi Tempo.co, Wahyu Dhyatmika menyebutkan bahwa pilihan judul di cover yang beredar tersebut secara gramatikal salah.

“Saya di sana mewakili siapa? Redaksi Tempo? Narasumber?” kata Wahyu. Dia menegaskan Tempo tidak mungkin melakukan kesalahan elementer seperti itu.

Cover yang disebut sebagai revisi itu beredar luas melalui group WhatsApp dan Twitter. Pada cover itu tertulis judul dengan font berukuran besar “Saya Tetap Percaya Presiden”.

Di bawah judul dalam gambar itu, tertulis sebuah pernyataan yang disebut berasal dari Jokowi, “Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi”. Gambar itu pun dilengkapi dengan lukisan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memakai jas hitam serta dasi merah.

Dalam sebuah unggahan di Twitter, gambar itu diklaim sebagai cover pengganti Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 yang berjudul “Janji Tinggal Janji”. Unggahan itu dibuat oleh akun Bunda Zahra, @BundaZa26962019, pada 16 September 2019.

Dalam unggahannya, akun itu menuliskan narasi, “Apa maksudnya buat majalah Tempo yang kemarin menghina simbol kenegaraan dan sekarang diganti dengan ini. Wahai kaum bani cingkrang. Ingat Allah swt, mbonten sare.”

Tim Cek Fakta Tempo melakukan penelusuran soal gambar yang menyerupai cover majalah Tempo tersebut. Lewat penelusuran didapat fakta bahwa gambar yang dipakai cover itu dibuat oleh Kin Kin, seorang pelukis cat air. Lukisan itu dipublikasikan di akun Instagram @kinkinwatercolorist pada 9 Juli 2018.

Lukisan itu pun disunting agar menyerupai cover Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019. Itu terlihat dari kesamaan font pada nama majalah “TEMPO” serta judul berita di bagian atas cover, yakni “Uang Semir Bos Petral” dan “Puisi dan Jurnalisme Amarzan Loebis”.

Cover yang diributkan

Dikutip dari situs Tempo.co, Redaktur Eksekutif Majalah Tempo, Setri Yasra, juga mengatakan bahwa sampul Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 bukan menggambarkan Presiden Joko Widodo sebagai pinokio.

“Tempo tidak pernah menghina kepala negara sebagaimana dituduhkan. Tempo tidak menggambarkan Presiden sebagai pinokio. Yang tergambar adalah bayangan pinokio,” kata Setri.

Setri menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Majalah Tempo memberikan perhatian terhadap dinamika dalam masyarakat perihal revisi UU KPK.

Ia mengatakan, sampul Majalah Tempo dengan judul “Janji Tinggal Janji” itu merupakan metafora atas dinamika tersebut, yaitu tudingan sejumlah pegiat antikorupsi bahwa Presiden ingkar janji dalam penguatan KPK.

“Tempo telah memuat penjelasan Presiden dalam bentuk wawancara,” katanya.

Menurut Setri, Redaksi Tempo meyakini bahwa Jokowi memahami peran jurnalisme di dalam masyarakat dan menganggap kritik sebagai bagian penting dalam pemerintahannya.

Edisi “Janji Tinggal Janji” menyoroti terpilihnya Inspektur Jenderal Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2019-2023. Di bawah judul itu, terdapat deskripsi, “Para pegiat antikorupsi menuding Presiden ingkar janji perihal penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Benarkah sejak awal Jokowi mendukung ketua komisi terpilih?”

Sementara itu, di dalam edisi tersebut, ada empat tulisan laporan utama terkait isu itu, yakni yang berjudul “Hidup-Mati Komisi AntiKorupsi”, “Jenderal Polisi Sarat Kontroversi”, “Di Hati Saya Ada KPK”, dan “Saya Ingin KPK Lebih Kuat”.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Advertisement
5 Comments

5 Comments

  1. Pingback: Стоматолгия в Риге

  2. Pingback: forum

  3. Pingback: professional cornhole boards

  4. Pingback: New Hampshire cornhole

  5. Pingback: custom aircraft decals

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Tak ada lagi status pegawai selain PNS dan PPPK

Pemerintah juga menghapus tenaga honorer.

Bagikan !

Published

on

Foto: Zonautara.com

ZONAUTARA.COM – Pemerintah sepakat untuk menghapus segala jenis pegawai di instansi pemerintah. Nantinya, yang ada hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penghapusan jenis pegawai itu diambil dalam rapat kerja (raker) mengenai seleksi CPNS periode 2019-2020 di Gedung DPR, Jakarta antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Komisi II DPR RI, Senin (20/1/2020).

Dalam raker ini, ada 5 kesimpulan, salah satunya yakni Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan BKN sepakat untuk menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah.

“Kesimpulan itu mudah-mudahan bisa menjadi kesepakatan kita bersama,” ujar pimpinan raker sekaligus Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di Kompleks Parlemen Jakarta, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Arif menegaskan bahwa hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional yaitu PNS dan PPPK. Meskipun pelaksanaannya bertahap, namun harus dipastikan tidak ada lagi status pegawai diluar dari yang telah diatur oleh undang-undang.

Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mengusulkan agar para guru honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dan berada di daerah-daerah terpencil diberikan keistimewaan untuk bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa perlu melalui tes.

“Saya yakin negara tidak akan bangkrut. Karena guru-guru SD inpres yang ada di pelosok itu telah mengajar di sekolah-sekolah daerah terpencil sejak jaman pemerintahan Presiden Soeharto, dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana kita akan membangun SDM sesuai visi dan misi presiden, kalau makan mereka tidak tercukupi dan kesehatannya buruk,” tandas Cornelis.

Pada kesempatan itu, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini sempat mempertanyakan masalah kesiapan pemerintah dalam rangka penerimaan CPNS yang menggunakan teknologi, khususnya menyangkut masalah server, Base Transceiver Station (BTS), dan juga slot-nya.

“Karena yang mengikuti tes ini banyak. Pusat data internet ada di Amerika. Jangan nanti lemot. Tenaga teknisnya harus benar-benar mengecek kesiapan akan hal tersebut. Jangan sampai ketika seseorang akan meng-upload data untuk mendaftar, sampai subuh baru bisa masuk datanya,” ungkapnya.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com