Connect with us

Hukum dan Kriminal

Lion Air Group tempuh jalur hukum atas hacking data penumpang

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Terkait masalah hacking atau kebocoran data penumpang yang dialami Lion Air Group, Managing Director Lion Air Group Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan bahwa pihak Lion Air Group turut menjadi korban atas kebocoran data tersebut.

Menurutnya, begitu informasi ini menjadi viral dalam bentuk screenshot, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan semua administrator dan juga langsung mengamankan pada hari itu juga seluruh data.

Saat ini, ujar Putut, langkah yang diambil oleh Lion Air adalah mengambil aksi pelaporan dan tuntutan hukum bagi pelaku pencurian dan pembocoran data penumpang.

“Kami bisa pastikan sampai dengan saat ini data penumpang itu sudah tidak bocor lagi pada yang lain-lainnya. Dan begitu berita ini viral langsung kami melakukan legal action kepada pihak berwenang di Malaysia dan sedang dalam proses investigasi,” tegas Putut.

Berkaitan dengan data-data warga negara Indonesia yang jadi korban dalam kejadian tersebut, Putut mengatakan bahwa pihak Lion Air belum mengetahui pasti berapa jumlah data yang bocor.

“Jadi data-data orang Indonesia pun kita belum tahu jumlahnya berapa, karena seperti yang kita semua ketahui bahwa nama-nama itu masih ditutup jadi kita sedang menginvestigasi. Ke depan kami pastikan data penumpang itu aman,” pungkas Putut.

zonautara.com
Penumpang Lion Air.(Image: Humas Setkab)

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta perusahaan penerbangan Lion Air Group untuk mengambil langkah pengamanan data pribadi penumpang.

Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan usai bertemu dengan perwakilan Lion Air, di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (19/09/2019), mengatakan bahwa pihak Kominfo juga menegaskan kesiapan membantu penyelesaian masalah kebocoran data penumpang yang dialami Lion Air Group.

“Kami sudah bertemu dan berkoordinasi untuk mendapatkan klarifikasi dari Lion Grup,” kata Semuel.

Menurut Semuel, pihak Lion Air Grup telah membenarkan adanya kejadian kebocoran data penumpang dari dua maskapai, yakni Malindo Air dan Thai Lion Air yang beroperasi dari Malaysia. Saat ini, Lion Air telah melaporkan ke otoritas di Malaysia atas kejadian hacking dan tengah melakukan penyidikan.

Kementerian Kominfo juga, kata Semuel, belum mengetahui secara pasti berapa jumlah kebocoran data penumpang tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil investigasi. Namun, data penumpang tersebut saat ini sudah diamankan.

“Berapa jumlahnya kita belum tahu, lagi di investigasi. Tapi saat ini posisi daripada data-data konsumer dari Lion sudah diamankan. Hal ini juga sudah dilaporkan kepada otoritas di Malaysia untuk dilakukan investigasi, karena lokus kejadiannya di sana. Jadi kita harus menunggu dari hasil investigasi,” ujar Semuel.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menduga ada oknum yang melakukan hacking dalam kasus kebocoran data penumpang Lion Air Group itu. Ia mengingatkan kasus kebocoran data penumpang ini termasuk bagian dari illegal access, sehingga oknum terkait bisa mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan beleid yang berlaku.

“Siapapun yang melakukan illegal access itu juga ada sanksi pidananya, dan itu bagian dari perlindungan data pribadi. Bagi pengendali harus juga memastikan sistemnya aman, tapi juga siapapun yang melakukan illegal access apalagi membocorkan data, kita sedang selidiki siapa yang bertanggung jawab,” tambah Semuel.

Secara khusus Dirjen Aptika menegaskan penerapan perlindungan data pribadi dilakukan dengan prinsip keseimbangan. Di satu sisi semua penyelenggara memastikan sistemnya handal, dan siapa yang punya keinginan jahat akan berhadapan dengan hukum.

“Yang perlu dilakukan oleh pengelola data semua harus diperkuat, SOP-nya dan pengamanan datanya,” tegasnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Advertisement
2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: Best Real Estate Agent

  2. Pingback: Maine cornhole

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hukum dan Kriminal

Manado dan Minsel terbanyak kasus kekerasan terhadap perempuan

Selain itu kasus kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di delapan daerah lainnya.

Bagikan !

Published

on

Launching Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sulut 2019.

MANADO, ZONAUTARA.com – Lembaga Swara Parangpuan mencatat sebaran kasus kekerasan terhadap perempuan yang mereka tangani selama tiga tahun terakhir, terbanyak berada di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

“Selama tiga tahun ini kami menangani 179 kasus terhadap perempuan, baik yang terjadi di ruang publik maupun di ruang privat,” ujar Koordinator Program Swara Parangpuan Mun Djenaan, Selasa (10/12/2019).

Calam Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sulut 2019, sebanyak 33 persen kasus, terjadi di Kota Manado, dan 29% terjadi di Minsel. Selain itu kasus kekerasan terhadap perempuan juga dijumpai di delapan daerah lainnya.

Kekerasan berlapis

Menurut Mun, perempuan yang menjadi korban selalu mengalami kekerasan berlapis. Korban tidak hanya mengalami kekerasan seksual, tetapi juga mengalami kekerasan fisik dan kekerasan psikologis.

“Kekerasan seksual menempati urutan pertama jenis kekerasan yang kami tangani. Totalnya ada 69 kasus atau 40 persen. Korban mengalami perkosaan, pelecehan seksual, penyebaran konten porno serta eksploitasi seksual,” jelas Mun.

Jenis kekerasan lainnya adalah kekerasan psikologis, kekerasan fisik dan penelantaran.

Sementara dari ranah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan terbanyak terjadi di ranah domestik (privat) yakni sebesar 57 persen, dan 43 persen di ranah publik.

“Yang memprihatinkan, yang menjadi korban itu terbesar adalah perempuan yang tidak bekerja, sementara pelakunya paling banyak adalah orang yang bekerja,” kata Mun.

Pelaku juga kebanyakan merupakan orang terdekat korban seperti ayah, kakak, adik, paman, tante, suami, pacar, mantan pacar, tetangga, teman, kepala sekolah, majikan dan atasan. Meski ada pula pelaku yang baru dikenal dan tidak dikenal oleh korban.

Lamban

Swara Parangpuan mengeritik soal lambannya penanganan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurut Mun, aparat kepolisian belum menempatkan penanganan kasus ini sebagai prioritas.

“Padahal yang paling banyak kami tangani ini adalah korban yang membutuhkan akses layanan hukum. Sementara 71 persen kasus yang kami tangani mandek di kepolisian atau pelakunya melarikan diri,” kritik Mun.

Baca juga: Penanganan kekerasan terhadap perempuan lamban

Swara Parangpuan juga berharap pemerintah menseriusi penanganan kasus kekerasan perempuan ini, dengan memberikan alokasi anggaran terhadap perlindungan korban, serta mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi.

Sebab dalam banyak kasus trafficking, penyebab korban masuk dalam lingkaran itu karena persoalan ekonomi keluarga.

Swara Parangpuan juga meminta pemerintah sungguh-sungguh dalam menerapkan regulasi dan kebijakan dan penyediaan layananan yang dibutuhkan korban.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com