Connect with us

ZONA DAERAH

Rakor Tim Pakem, bahas toleransi dan kerukunan umat beragama

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan terus dioptimalkan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat (Pakem) KOTA Tomohon tahun 2019.

Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon, Selasa (22/10/2019).

Ketua Tim Pakem yang juga Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko diwakili Wakil Ketua Wilke Rabeta mengatakan, dalam rakor tersebut, dibahas upaya Tim Pakem dalam mempertahankan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kota Tomohon.

Menurut dia, ada sejumlah kesimpulan yang dihasilkan dalam Rakor tersebut.

“Yaitu, Tim Pakem di Kota Tomohon merupakan wadah bagi masyarakat Kota Tomohon untuk dapat melaporkan apabila ada suatu aliran kepercayaan dan aliran keagamaan masyarakat yang dapat melanggar ketertiban umum atau menimbulkan gangguan bagi kerukunan umat beragama Kota Tomohon,” ujar Wilke yang juga Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Tomohon didampingi Kasubsi A pada Seksi Intelijen selaku Sekretaris Tim Pakem Mariska J.S Kandou.

Menurut dia, Tim Pakem juga melakukan pengawasan secara intensif dan persuasif ,serta untuk pembinaan dan pengawasan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

“Tujuannya, adalah agar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa tidak mengarah kepada pembentukan agama baru, kemudian dapat mengambil langkah-langkah atau tindakan terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, serta pelaksanaan aliran kepercayaan benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab,” pungkasnya.

Turut hadir dalam Rakor para Anggota Tim Pakem, masing-masing Kasat Intelkam Polres Tomohon AKP Parura Amping, Pasi Intel Kodim 1302 Minahasa Kapten Inf Donny Lumenta, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tomohon Pdt Simon Rawis, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Pdt Fonny Roring, Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kota Tomohon Adriana Makalew, serta Camat Tomohon Tengah dan sejumlah Lurah.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

Kinerja menurun, Kepala Inspektorat Bolmong diganti

Tahlis: Tindak lanjut temuan BPK baru 54 persen

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com—Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow kembali menunjuk Rio Lombone sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat Bolmong menggantikan Leksi Paputungan.
Rio saat ini menjabat Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong definitif.

Penunjukkan Rio berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 800/B 03/BKPP/25 tertanggal 16 Januari 2020 yang diserahkan langsung Sekretaris Daerah (Sekda), Tahlis Gallang di ruang kerja sekda, Jumat (17/1/2020).

Menurut Sekda, penunjukkan Rio sebagai Plt kepala Inspektorat tidak dilakukan bersamaan dengan rolling jabatan struktural eselon II, III dan IV beberapa waktu lalu karena memang tugas kepala BKD saat itu masih cukup berat. Terkait penyelesaian asset daerah. “Tapi saat ini, persoalan asset sudah membaik. Sehingga pekerjaannya pun agak ringan,” kata Tahlis saat ditemui di ruang kerjanya, usai penyerahan SK.

Di sisi lain, Inspektorat juga membutuhkan figur yang mampu mengatur serta menjadi motor penggerak. Karena menurut Tahlis, selain persoalan asset, masalah terbesar kedua di Bolmong saat ini adalah tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun-tahun sebelumnya yang masih kurang. “Iya, baru sekitar 54 persen. Sehingga Rio kembali ditempatkan di inspektorat untuk mensupport manajemen. Untuk membantu memecahkan persoalan di inspektorat,” terang Sekda.

Posisi Plt kepala Inspektorat sempat dipercayakan kepada sekretaris inspektorat, Leksi Paputungan. Yang sebelumnya memang dijabat Rio Lombone. Tapi, dari hasil evaluasi justru tidak ada nilai tambah bahkan menurun. “Sejak ditinggal Rio Lombone menjabat kepala BKD, justru performa dari inspektorat menurun,” sentil Tahlis.

Sementara, Pemkab bolmong menargetkan sesuai kesepakatan dengan BPK melalui MoU itu bahwa tindak lanjut temuan harus minimal 80 persen. Batas waktunya Desember 2019 lalu.
Tapi justru hanya bertengger pada posisi 54 persen.

Padahal, awal Februari 2020, BPK-RI perwakilan Sulawesi Utara akan kembali masuk ke Bolmong untuk melakukan pra audit.

“Makanya ini akan dipresure terus sebelum BPK masuk awal Februari. Paling tidak, hingga Maret kita bisa menyelesaikan sampai 70 persen. Dan itu yang menjadi tugas Rio Lombone. Karena April sudah masuk pada audit rinci,” tandas Sekda Tahlis.(ite)

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com