Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Kehadiran Prabowo di Kabinet Jokowi memunculkan “matahari kembar”?

Pengamat juga memperkirakan posisi Prabowo akan menguntungkan dirinya jika maju sebagai Capres 2024.

Bagikan !

Published

on

Menhan Prabowo Subianto
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10). [Suara.com/Arya Manggala]

ZONAUTARA.com – Pasca Presiden Joko Widodo melantik jajaran menterinya dalam Kabinet Indonesia Maju, nama Prabowo Subianto yang menduduki jabatan Menteri Pertahanan, termasuk paling banyak disorot.

Banyak kalangan termasuk kedua kubu pendukung sewaktu Pemilihan Presiden (Pilpres), tak menyangka Jokowi mengakomodir Prabowo sebagai pembantunya menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun kedepan.

Prabowo merupakan rival Jokowi pada Pilpres 2019 lalu, dan juga lawan Jokowi saat Pilpres 2014 sewaktu berpasangan dengan Jusuf Kalla. Pada kedua Pilpres itu, Prabowo dikalahkan Jokowi.

Publik mempertanyakan seberapa efektif, penempatan Prabowo dalam jabatan menteri yang membantu Jokowi. Secara politis, keduanya mempunya kekuatan dukungan yang nyaris sama.

Banyak kalangan justru mengkhawatirkan akan munculnya “matahari kembar” dengan kehadiran Prabowo dalam pemerintahan.

Dengan duduknya Prabowo dalam jabatan srategis di Kabinet Jokowi – Amin ini juga memungkinkan Prabowo mendulang dukungan luas untuk Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari menilai, langkah Presiden Jokowi dalam memilih rivalnya untuk duduk di jajaran kabinet sudah sangat tepat.

Hal ini karena keduanya telah pernah bertarung dalam Pilpres sehingga Jokowi bisa menakar kekuatan Prabowo.

“Selain itu, sebagai individu pun mereka memiliki hubungan yang baik, sehingga kalau pun Prabowo menang (dalam Pilres), Jokowi akan selamat dan tidak akan ‘dihabisi,'” ujar Qodari kepada DW Indonesia, Rabu (23/10).

Terkait adanya kekhawatiran bahwa keduanya akan sulit untuk bekerja sama, Qodari mengatakan baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama datang dari partai yang memiliki haluan nasionalis, yaitu PDIP dan Gerindra, sehingga mereka relatif memiliki keprihatinan yang sama.

“Saya lihat PDIP dan Gerindra juga punya hubungan ideologis yang kuat. Mereka sama-sama partai nasionalis jadi concern mereka sama terkait kedaulatan, baik itu di bidang ketahanan, pangan maupun energi.”

Qodari memang tidak menutup adanya kemungkinan terjadi fenomena matahari kembar.

Namun ia mengatakan sejauh ini, bahasa tubuh dan pilihan kata yang ditampilkan Prabowo menampilkan bahwa ketua umum Partai Gerindra itu sangat bisa membawa diri.

Tiket untuk maju 2024

Kesempatan untuk berada di kabinet Jokowi juga dinilai dapat dimanfaatkan oleh Prabowo guna memuluskan jalannya jika ingin kembali mencalonkan diri menjadi presiden di pemilu 2024.

Qodari menepis kekhawatiran tentang adanya kemungkinan sabotase kinerja pemerintahan akibat memasukkan rival dalam kabinet baru ini.

“Prabowo akan ‘bunuh diri’ kalau dia macam-macam. Misalnya dia tidak bekerja dengan baik, misalnya dia melakukan sabotase dalam kinerja pemerintahan, dia akan kehilangan simpati masyarakat. Pendukungnya yang sekarang akan melihat dia tidak mampu bekerja sementara pendukung Jokowi juga melihat dia ngga bisa kerja juga.”

Lain hal jika Prabowo bekerja dengan baik. Dengan membuat pertahanan Indonesia menjadi lebih baik, misalnya, Qodari menilai Prabowo akan mendapat dukungan baik dari basis pendukungnya maupun simpatisan Jokowi.

“Bahkan bisa jadi pendukung Jokowi juga akan simpati karena dianggap berhasil. Nah, keberhasilan ini akan jadi modal Prabowo apabila dia maju jadi capres di 2024.”

Upaya hentikan polarisasi

Lebih lanjut, Qodari menilai bahwa dirangkulnya Prabowo ke dalam jajaran kabinet Jokowi adalah untuk mengembalikan mantan Danjen Kopassus ini ke kalangan nasionalis.

“Saya lihat Jokowi sedang berusaha merebut kembali Prabowo dari kalangan kelompok kanan.”

Untuk diketahui, pada pemilihan presiden tahun 20014 dan 2019 Prabowo banyak mendapatkan dukungan dari golongan Islamis.

“Di Pilpres dia (Prabowo) ‘kan bertarung, dia ingin menang, dan berusaha dapatkan dukungan dari semua kalangan. Buat dia waktu itu (dukungan datang dari) kalangan Islamis, yang juga saya nilai ‘memanfaatkan’ Prabowo untuk menggolkan agenda mereka… Dan ketika Jokowi bertemu dengan Prabowo kelompok itu marah, sekarang akan lebih marah lagi secara nyata dengan masuknya Prabowo ke kabinet Jokowi,” ujar Qodari.

Upaya ini juga dilihat sebagai salah satu cara untuk menghentikan polarisasi politik yang sudah sangat nyata di kalangan masyarakat.

“Kesadaran elit politik untuk bangun aliansi besar dari kalangan nasionalis dan Islam tradisional untuk berhadapan dengan kasus-kasus intoleransi.”

Bagaimana pendapat masyarakat?

Dari Jakarta, jurnalis DW mewawancarai beberapa warga terkait penunjukkan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Beberapa warga menyayangkan keputusan Jokowi terkait hal ini, namun tidak sedikit pula yang mengatakan tidak masalah.

Seorang warga bernama Wahyu mengatakan sangat menyayangkan keputusan ini. “Saya sangat menyayangkan keputusan beliau untuk masuk ke kabinet karena sudah seharusnya untuk Indonesia kita punya check and balance, ada pemerintah ada oposisi. Sekarang tinggal satu partai PKS.”

Sedangkan warga lain yaitu Nana mengatakan tidak masalah dengan keputusan ini, meski tadinya Jokowi dan Prabowo sempat berseberangan. Justru dengan ini Nana berharap mereka bisa saling melengkapi.

“Kalau berseberangan terus jadi satu siapa tahu apa pendapat Pak Prabowo dengan tim Pak Prabowo bisa dimasukin ke tim Pak Jokowi walau dalam tanda kutip di belakang Pak Jokowi ada orang lain lagi, siapa tahu bisa.”

Warga lain yang mengaku bernama Nono menyuarakan nada apatisnya terkait urusan pemerintahan.

“Itu sih urusan dia. Menurut pribadi saya, sebagai rakyat kecil, pemerintah ada atau pun ngga, kita juga tetap jalan dengan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa berdayakan. Pemerintah bisanya buat regulasi.”

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Politik dan Pemerintahan

Ramai-ramai cegah virus corona, dana desa digunakan

Di Kabupaten Purbalingga dana desa yang digeser untuk pencegahan virus corona sebesar Rp 12 miliar.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.COM – Semua pihak kini bergerak ikut mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona. Tak terkecuali pemerintahan desa, dengan menggunakan dana desa.

Relokasi dana desa untuk tujuan memerangi virus corona misalnya sudah dilakukan oleh pemerintah desa se-Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah. Total anggaran yang digeser sebesar Rp 21 miliar.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menjelaskan bahwa realokasi dana desa bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang kehilangan pendapatannya akibat penerapan kebijakan social distancing atau jaga jarak dalam interaksi sosial.

“Karena sebagian warga Kabupaten Pekalongan yang bekerja sebagai buruh harian, pedagang di kantin sekolah, pedagang di tempat-tempat wisata, dan kuli bangunan tidak mendapatkan pemasukan,” tutur Asip, Senin (30/3/2020).

Adapun pekerjaan yang didanai dari realokasi dana desa itu berupa program padat karya yang mampu mempekerjakan banyak orang sekaligus, misalnya bersih-bersih lingkungan.

Di Kabupaten Purbalingga juga dilakukan hal yang sama. Ada dana desa yang digeser untuk pencegahan virus corona sebesar Rp 12 miliar.

“Kami menyiapkan skema penganggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.

Tak hanya di Pekalongan dan Purbalingga, penggunaan dana desa untuk tujuan memerangi covid-19 dilaporkan juga dilakukan d Kecamatan Sambi, Boyolali dan di Kabupaten Aceh Jaya.

Sebelumnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, melalui  Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Taufik Madjid, sebagaimana yang diberitakan Tempo.co, menegaskan penggunaan dana desa untuk penanganan korona sudah sesuai aturan.

“Penggunaan dana desa untuk penanganan korona, mengacu pada Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,” kata Taufik.

Dia menyebut, aturan itu secara eksplisit menekankan penggunaan dana desa di bidang pelayanan sosial, khususnya kesehatan masyarakat.

Dalam pencegahan, dana itu dapat dipakai misalnya untuk mengedukasi masyarakat. Taufik mencontohkan, pemerintah desa dapat membuat kampanye pola hidup sehat dan bersih kepada masyarakat.

“Permendes memberikan peluang kepada desa agar dapat memberikan dana desa untuk mencegah berbagai macam aspek, khususnya saat ini di tengah meluasnya virus corona,” kata Taufik.

Baca pula: Pasar Tomohon berlakukan jam operasional

Kementerian Keuangan tahun ini memasukkan dana desa sebagai bagian dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilainya mencapai Rp 72 triliun, naik Rp 2 triliun dari tahun 2019.

Pada pertengahan Januari 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya mempercepat penyaluran dana desa tahap I hingga 40 persen dari sebelumnya 20 persen.

“Selanjutnya, penyaluran tahap II sebesar 40 persen, dan sisanya 20 persen pada tahap III,” jelas Sri Mulyani.

Bagikan !
Beri Donasi
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com