Connect with us

Lingkungan dan Konservasi

Kayu sitaan Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi diserahkan ke lembaga sosial

Ada sebanyak 12 kubik kayu disita dari kawasan hutan produksi Inobonto, Poigar.

Bagikan !

Published

on

Foto: GAKKUM LHK Wil. Sulawesi

ZONAUTARA.com – Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM LHK) Wilayah Sulawesi menyerahkan kayu temuan kepada sejumlah lembaga sosial.

Kayu temuan itu merupakan sitaan yang diamankan oleh Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi dari kawasan hutan produksi Inobonto, Poigar.

Ada sebanyak 12 kubik yang diserahkan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Sitti Khadijah Manado, GMIM Jemaat Hermon Kulu Minahasa Utara, Badan Takmirul Masjid Al Mubarokah Manado dan GMIM Jemaat Samaria Pakowa Manado.

Kepala Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan mengatakan bahwa penyerahan kayu temuan itu mengacu pada ketentuan pasal 43 huruf d Undang-undang nomor 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan pengurusakan hutan.

Penyerahan itu juga didasarkan pada Peraturan Menteri LHK nomor P.25/Menlhk/Setjen/JKum.1/4/2017 tentang penanganan barang bukti tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

“Sebelumnya kayu sitaan itu sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Manado untuk pemanfaatan sosial,” jelas Dodi, Jumat (8/11/2019).

Kepala Seksi Wilayah III Manado, Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi, Wiliam Tengker mengatakan bahwa sebelum diserahkan ke lembaga sosial, kayu temuan tersebut telah melalui penilaian tim verfiikasi.

“Kami masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terhadap kasus kayu ini. Sebagian dari kayu temuan itu disisihkan sebanyak sepuluh penggal sebagai barang bukti pengembangan kasus,” ujar Wiliam.

Ketua Jemaat GMIM Samaria Pakowoa, Pendeta Walingkas Wagey, salah satu penerima kayu mengungkapkan terima kasihnya karena Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi bisa membantu jemaat mereka yang sedang membangun.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Lingkungan dan Konservasi

Pelaku kasus tambang illegal di TN Bongani Nani Wartabone dilimpahkan ke Kejati Sulut

Ancaman hukuman 15 tahun serta denda Rp 10 miliar.

Bagikan !

Published

on

KOTAMOBAGU, ZONAUTARA.COM – Penyidik di Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado, melimpahkan kasus tambang emas tanpa ijin (PETI) di Kawasan Taman Nasional (TN) Bogani Nani Wartabone ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.

Dalam pekara ini, tersangka SM (38) yang berperan sebagai pemilik tambang sekaligus pemodal menyuruh pekerja melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin, sementara tersangka HA (37) berperan sebagai operator alat berat yang melakukan kegiatan penambangan dan membawa alat berat masuk ke kawasan hutan.

Barang bukti berupa satu unit eskavator telah diserahkan oleh Penyidik LHK Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi kepada pihak Kejati Sulawesi Utara untuk masuk pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan.

Kepala Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan mengatakan bahwa kasus ini merupakan hasil kegiatan bersama Tim Gabungan yakni Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Seksi Wilayah III Manado bersama dengan Polisi Kehutanan Balai TN. Bogani Nani Wartabone serta Satuan BRIMOB Batalyon B Inuai.

“Saat itu tanggal 21 Pebruari 2020 tim gabungan telah mengamankan satu unit eskavator merek Hyundai serta pelaku di lokasi Patolo, Desa Tanoyan Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, tepatnya di dalam Kawasan TN Bogani Nani Wartabon,” jelas Dodi, Jumat (24/4/2020).

Dodi juga menjelaskan bahwa sebelumnya tersangka HA dan SM sudah ditahan oleh PPNS LHK Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi dan dititipkan di RUTAN Kelas II B, Kota Kotamobagu. Sementara barang bukti berupa eskavator saat ini diamankan di Kantor Balai TN. Bogani Nani Wartabone.

PPNS Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi menjerat HA dan SM dengan pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dengan ancaman hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak 10 miliar rupiah serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Direktur Penegakan Hukum Pidana, Yasid Nurhuda, menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan kepada penyidik melakukan tugas dengan professional, jika mendapatkan lebih dari dua alat bukti yang sah, terhadap semua pelaku yang terlibat untuk dilakukan proses penyidikan.

Penindakan para pelaku penambangan emas tanpa ijin di Kawasan hutan TN Bogani Nani Warta Bone ini merupakan komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan tujuan menjaga dan melindungi kawasan hutan dari kegiatan pengunaan kawasan hutan secara tidak sah dan kegiatan ilellal lainnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani menjelaskan bahwa ditengah pandemi covid19 ini, GAKKUM LHK tetap berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak lingkungan hidup dan kehutanan, terutama di Kawasan konservasi seperti di TN Bogani Nani Wartabone dari kegiatan tambang emas tanpa ijin,

“Ini sudah menjadi prioritas nasional, namun tentunya hal ini dilakukan dengan mengedepankan ketentuan dari Kementerian Kesehatan terkait pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Easio.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com