Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Sudah 4.550.318 pelamar CPNS tahun 2019 di portal SSCN BKN

Ada 10 formasi yang tidak memiliki pelamar.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui fanpage Facebooknya mengungkapkan bahwa hingga Sabtu (23/11/2019) pukul 15.43 WIB tercatat sudah 4.550.318 pelamar pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 yang membuat akun di portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) BKN.

Dari jumlah tersebut, yang sudah mengisi formulir sebanyak 3.137.844 pelamar, dan yang sudah submit mencapai 2.214.913 pelamar.

Hingga Sabtu (23/11/2019) tercatat 10 instansi yang memiliki jumlah pelamar terbanyak, yaitu:

  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebanyak 391.432 pelamar;
  • Kementerian Agama, sebanyak 49.749 pelamar;
  • Kejaksaan Agung, sebanyak 45.813 pelamar;
  • Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 31.864 pelamar;
  • Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebanyak 26.981 pelamar;
  • Mahkamah Agung RI, sebanyak 21.000 pelamar;
  • Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebanyak 19.476 pelamar;
  • Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 18.661 pelamar;
  • Kementerian Kesehatan, sebanyak 15.828 pelamar;
  • Pemerintah Kabupaten Bogor, sebanyak 14.761 pelamar.
zonautara.com
10 instansi dengan jumlah pelamar terbanyak.(Image: zonautara.com)

Sedangkan instansi yang memiliki jumlah pelamar terendah adalah:

  • Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya, sebanyak 142 pelamar;
  • Setjen KOMNAS HAM, sebanyak 87 pelamar;
  • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebanyak 79 pelamar;
  • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebanyak 47 pelamar; dan
  • Kementerian Riset dan Teknologi, sebanyak 20 pelamar.

BKN juga menyampaikan ranking 10 formasi yang menjadi favorit pelamar adalah:

  • Penjaga Tahanan (Pria) 179.029;
  • Ahli Pertama – Guru Kelas 151.887;
  • Pelaksana/Terampil – Bidan 116.838;
  • Pelaksana/Terampil – Perawat 90.861;
  • Ahli Pertama – Guru Agama Islam 88.554;
  • Penjaga Tahanan (Wanita) 78.513;
  • Ahli Pertama – Guru Matematika 69.338;
  • Ahli Pertama – Guru Bahasa Inggris 63.443;
  • Ahli Pertama – Guru Bahasa Indonesia 56.077; dan
  • Ahli Pertama – Guru Penjasorkes 51.215.

Ada 10 formasi yang tidak memiliki pelamar adalah:

  • Pengelola Kelistrikan Perkeretaapian;
  • Masinis III Kapal Kelas I;
  • Asisten Ahli – Dosen Arkeologi;
  • Asisten Ahli – Dosen Audit Perbankan Syari`Ah;
  • Asisten Ahli – Dosen Bahasa Jawa Kuno;
  • Asisten Ahli – Dosen Bahasa Mandarin;
  • Asisten Ahli – Dosen Bahasa Pali;
  • Asisten Ahli – Dosen Bermain Dan Permainan Ra/Paud;
  • Asisten Ahli – Dosen Dharma Wacana Hindu; dan
  • Asisten Ahli – Dosen Diksi.
Bagikan !

Politik dan Pemerintahan

Jokowi: Kartu Pra-Kerja bukan program menggaji pengangguran

Kartu Pra-Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Implementasi program Kartu Pra-Kerja bukanlah untuk menggaji pengangguran. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, program Kartu Pra-Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan bukan menggaji pengangguran.

“Ini penting saya sampaikan karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran. Tidak, itu keliru,” ujar Presiden Jokowi saat Rapat Terbatas tentang Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Kartu Pra-Kerja, imbuhnya, merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas, dan tidak sedang dalam pendidikan formal. Atau juga untuk para pekerja aktif dan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

“Fokus pemerintah dalam Kartu Pra-Kerja ada dua. Yang pertama, mempersiapkan angkatan kerja dan terserap untuk bekerja atau menjadi entrepreneur. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan para pekerja dan korban PHK melalui rescaling dan upscaling agar semakin produktif dan berdaya saing,” kata Jokowi.

Presiden menyampaikan, ingin mendapatkan laporan mengenai persiapan detil implementasi terutama soal pembentukan project management office yang akan mengelola program Kartu Pra-Kerja itu, kesiapan platform sistem digital dan proses alur bisnis, serta kesiapan lembaga pelatihan dan rancangan skema pencairan dana untuk pembayarannya.

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com