Connect with us

KABAR SULUT

Legislator PSI jadi Anggota DPRD pertama yang kembalikan sisa dana reses

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.comSetelah sebelumnya melakukan transparansi penggunaan dana reses, anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mengembalikan sisa dana reses yang tak terpakai olehnya saat turun menjaring aspirasi di daerah pemilihannya, Minut.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menjadi anggota dewan pertama yang melakukan hal tersebut.

Biasanya Anggota DPRD tidak melakukan perincian dan mempublikasi penggunaan dana reses, apalagi mengembalikan dana yang tak terpakai.

MJP mengatakan, dana reses yang disediakan bagi setiap anggota DPRD Sulut sebesar Rp 43.069.091.

“Jumlah itu sudah dipotong pajak. Yang saya gunakan Rp33.432.000, berarti sisa dana reses Rp 9.637.091, dan sudah dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Sulut,” katanya, Kamis (12/12/2019).

Dia menambahkan, Anggota DPRD juga dapat dana tunjangan reses Rp12.750.000, dan dana SPPD Rp4.250.000.

“Ini bentuk transparansi kepada publik. Kan uang rakyat, jadi sudah seharusnya rakyat juga tahu,” ujar legislator dapil Minahasa Utara-Bitung itu.

Penyerahan sisa dana reses yang tidak digunakan dilakukan di ruang kerja MJP. Uang tersebut langsung diberikan MJP bersama staf pendampingnya saat reses kepada pihak Sekretariat DPRD.

MJP melaksanakan kegiatan reses masa persidangan pertama tahun sidang 2019 di tiga lokasi.

Pertama, di Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara pada Kamis (05/12). Kemudian, di Kelurahan Apela Satu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung pada Jumat (06/12), dan terakhir di Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Senin (9/12). (K-02)

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

ZONA DAERAH

Target diserahkan 31 Januari, penyusunan LKPD dikebut

Published

on

Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman. (Foto: Istimewa)

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman menegaskan, pihaknya akan mengupayakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon diserahkan pada akhir Januari 2020 mendatang.

Jika terlaksana sesuai dengan target tersebut, Kota Tomohon pun akan menjadi yang pertama di Sulawesi Utara (Sulut) yang memasukan LKPD dan yang kedua di Indonesia setelah Kabupaten Musi Banyuasin.

“Di tahun-tahun sebelumnya penyerahan buku LKPD ini biasanya paling lambat diserahkan pada bulan Maret. Di tahun 2020 ini, Pemerintah Kota menjadi terobosan, bahwa kita akan pertama di Sulut menyerahkan LKPD di 31 Januari dan kedua tercepat di Indonesia,” ujar Eman beberapa waktu lalu.

Menurut Eman, penyerahan LKPD di akhr Januari ini tujuannya bukan untuk menjadi yang tercepat, melainkan sebagai bagian dari pemantauan pengelolaan keuangan dan kinerja.

“Targetnya bukan menjadi yang tercepat, tapi sebenarnya kita terus meningkatkan diri dalam rangkaian bagaimana laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kota Tomohon ini terus dipantau dan dievaluasi,” ungkap Eman.

Dia menegaskan, Perangkat Daerah di jajaran Pemkot Tomohon saat ini sedang dalam tahapan perampungan sebelum nantinya diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala BPKPD Gerardus Mogi. (Foto: zonautara.com)

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Gerardus Mogi menjelaskan, dari 34 Perangkat Daerah ditambah 9 bagian yang ada di jajaran Pemkot Tomohon, hanya tertinggal 3 Perangkat Daerah yang sementara dirampungkan penginputan data-data asetnya.

“Ketiga Perangkat Daerah tersebut adalah PUPR, Dinkes dan Dikbud. Sementara, untuk 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tomohon Timur dan Tomohon Utara masih belum menginput data, sedangkan Kecamatan Tomohon Selatan hampir selesai,” kata Mogi, Rabu (22/1/2020).

Menurut Mogi, dasar penyusunan LKPD adalah laporan keuangan dari setiap Perangkat Daerah dan saat ini juga Inspektorat sementara melakukan review bagi setiap Perangkat Daerah yang laporan keuangannya sudah selesai dilaksanakan.

“Sejak tanggal 13 Januari itu dimulai dengan rekonsiliasi data Perangkat Daerah dengan Bidang Akutansi untuk posisi KAS (saldo akhir). Juga, rekonsiliasi data Aset dengan Bidang BMD untuk menghitung nilai Aset, akumulasi penyusutan Aset dan total pengadaan di tahun 2019,” pungkas Mogi.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com