Connect with us

HEADLINE

30 juta blangko e-KTP dibutuhkan, Tito minta tambah anggaran

Saat ini hanya tersedia 16 juta keping.

Bagikan !

Published

on

Foto: istimewa

ZXONAUTARA.com – Kementerian Dalam Negeri memperkirakan kebutuhan blangko e-KTP hingga akhir tahun meningkat menjadi 30 juta keping dari perkiraan semula yang hanya 24 juta keping.

Perkiraan peningkatan kebutuhan blangko tersebut membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menambah anggaran pengadaan e-KTP.

Hal ini diungkapkan Tito langsung kepada awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan bendahara negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo di Kementerian Keuangan pada Senin (13/1).

“Soal anggaran blanko e-KTP, kami perkirakan 2020 tidak cukup sampai akhir tahun. Sehingga kami minta anggaran ditambah,” ucap Tito.

Tito mengisyaratkan ada kebutuhan anggaran yang besar untuk permintaan itu, meski tidak merinci besaran anggarannya.

Ketersediaan blangko e-KTP saat ini hanya sekitar 16 juta keping, padahal yang dibutuhkan sekitar 30 keping, sehingga kekurangan sebanyak 14 juta keping.

Sebanyak 16 juta keping blangko yang tersedia saat ini menurut Tito, hanya bisa memenuhi permintaan kebutuhan sampai Mei-Juni saja.

“Jangan sampai nanti menimbulkan kelangkaan untuk pembuatan blanko e-KTP di daerah-daerah karena tahun lalu juga kurang sebenarnya, tapi sudah dipenuhi,” katanya.

Di sisi lain, Tito mengatakan kebutuhan blanko e-KTP akan bertambah tahun ini karena pemerintah harus mengantisipasi dampak pascabencana.

“Ini penting, seperti banjir kemarin, ada yang kehilangan KTP, KK, dan lainnya,” tuturnya.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Tak ada lagi status pegawai selain PNS dan PPPK

Pemerintah juga menghapus tenaga honorer.

Bagikan !

Published

on

Foto: Zonautara.com

ZONAUTARA.COM – Pemerintah sepakat untuk menghapus segala jenis pegawai di instansi pemerintah. Nantinya, yang ada hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penghapusan jenis pegawai itu diambil dalam rapat kerja (raker) mengenai seleksi CPNS periode 2019-2020 di Gedung DPR, Jakarta antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Komisi II DPR RI, Senin (20/1/2020).

Dalam raker ini, ada 5 kesimpulan, salah satunya yakni Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan BKN sepakat untuk menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah.

“Kesimpulan itu mudah-mudahan bisa menjadi kesepakatan kita bersama,” ujar pimpinan raker sekaligus Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di Kompleks Parlemen Jakarta, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Arif menegaskan bahwa hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional yaitu PNS dan PPPK. Meskipun pelaksanaannya bertahap, namun harus dipastikan tidak ada lagi status pegawai diluar dari yang telah diatur oleh undang-undang.

Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mengusulkan agar para guru honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dan berada di daerah-daerah terpencil diberikan keistimewaan untuk bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa perlu melalui tes.

“Saya yakin negara tidak akan bangkrut. Karena guru-guru SD inpres yang ada di pelosok itu telah mengajar di sekolah-sekolah daerah terpencil sejak jaman pemerintahan Presiden Soeharto, dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana kita akan membangun SDM sesuai visi dan misi presiden, kalau makan mereka tidak tercukupi dan kesehatannya buruk,” tandas Cornelis.

Pada kesempatan itu, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini sempat mempertanyakan masalah kesiapan pemerintah dalam rangka penerimaan CPNS yang menggunakan teknologi, khususnya menyangkut masalah server, Base Transceiver Station (BTS), dan juga slot-nya.

“Karena yang mengikuti tes ini banyak. Pusat data internet ada di Amerika. Jangan nanti lemot. Tenaga teknisnya harus benar-benar mengecek kesiapan akan hal tersebut. Jangan sampai ketika seseorang akan meng-upload data untuk mendaftar, sampai subuh baru bisa masuk datanya,” ungkapnya.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com