Connect with us

OPINI

Pelantikan E2L, sebuah dialektika casino

Meski bandar dengan teknik putusan Mahkamah Agung menjadi pijakannya, namun demokrasi kerakyatan tetap unggul.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

Penulis: Novline Rewah

Perpolitikan Sulawesi Utara (Sulut) malam ini seperti di atas meja casino, sang bandar yang memainkan kartu beraksi menyusun kartu kartu itu di depan pemain yang menanamkan koin-koin yang sudah ditukar dengan uang.

Sudah tentu sang bandar punya teknik menjerat pemain dengan keberuntungan semacam dana hibah untuk Nusa Utara dan kemarin dana hibah untuk Bolaang Mongondow (Bolmong) bahkan diimingi menjadi provinsi.

Elly Engerbert Lasut (E2L) kita tahu bersama sebagai pemenang Pilkada Talaud yang sudah melampaui proses sesuai ketentuan KPU sebagai lembaga berkompoten dalam hal ini. Namun perpolitikan Sulut kali ini dapat kita lihat di atas meja casino, meski bandar dengan teknik putusan Mahkamah Agung menjadi pijakannya, namun demokrasi kerakyatan tetap unggul.

Mengapa demikian? Sebab rakyat sadar dan memahami pergeseran politik Sulut untuk Pilkada 2020 politik tetap politik yang jauh dari kejujuran. Partai pemenang Pemilu di Sulut malam ini tidak percaya dengan keputusan Kemendagri untuk melantik E2L besok sebagai Bupati Kepulauan Talaud.

Selesaikah polemik ini sampai di sini? Tidak. E2L yang mengalami sendiri bagaimana bandar memainkan kartu-kartu itu sehingga jujur di waktu-waktu lalu E2L sengaja dilumpuhkan dan dikalahkan dengan tidak fair.

E2L sadar bahwa politik sulut masih harus melawan untuk satu kebenaran yang mustahil karena kekuasaan itu sendiri, namun dia yakin membran sel politik Sulut dapat ia masuki sebab dia memiliki hak sebagai pemenang Pilkada Talaud.

Apa mau dikata? Tetap saja besok jam 8 pagi E2L akan mengemban amanah rakyat Talaud sebagai Bupati Kepulauan Talaud. Kedaulatan rakyat Talaud terhormat, termasyur, dan victory.

Tetaplah dalam garis perjuanganmu pak E2L. Jangan berhenti berjuang sesudah pelantikan besok pagi. Kami masih  menunggumu bukan di atas meja casino sebagai orang yang bermain tetapi menjadi bandar casino.

Malam bae!

Novline Rewah adalah seorang pemerhati masalah sosial, politik, dan pemerintahan di Sulawesi Utara.

Bagikan !
Beri Donasi

OPINI

Menelikung di momen tragedi kemanusiaan

Keputusan paripurna DPR hari ini dengan sadar mengajak kaum buruh meninggalkan rumah dan pabrik menuju pusat kekuasaan.

Bagikan !

Published

on

Catatan Timboel Siregar *

DPR RI hari ini (kemarin -red) sepakat membawa RUU omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) untuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg). Hal ini diputuskan pada rapat paripurna DPR. Dengan adanya putusan paripurna ini maka RUU omnibus law Cipta Kerja akan segera dibahas.

Tentunya keputusan DPR tersebut sangat disesali dan sangat tidak tepat di tengah kondisi Ibu Pertiwi yang terus menerus menangis karena anak bangsa setiap hari menghadap Penciptanya lantaran terinfeksi Covid 19.

Seharusnya Pemerintah dan DPR fokus saja dulu dalam penanganan Covid 19. Omnibus law Ciptaker yang dipaksakan ini pastinya akan menuai banyak protes dari berbagai pihak seperti SP/SB dan kalangan buruh, akademisi, penggiat hukum, ekonom aktivis lingkungan, dsb dsb.

Tragedi Covid 19 ditunggangi oleh kepentingan sekelompok orang yang memakai kekuasaan untuk menggolkan keinginan jahatnya. Tidak elok dan tidak bijak bila DPR dan Pemerintah menelikung di momen tragedi kemanusiaan ini. Semua orang disuruh diam di rumah, bekerja dan beribadah dari rumah, tapi secara sadar DPR dan Pemerintah menaikkan tensi politik dengan memanas-manasi banyak pihak yang tidak setuju dengan omnibus law Ciptaker ini.

Keputusan paripurna DPR hari ini dengan sadar mengajak kaum buruh meninggalkan rumah dan pabrik menuju pusat kekuasaan, hanya untuk menolak omnibus law Ciptaker.

Rasionalisasi sosial atau physically distancing yang setiap saat dikumandangkan para pejabat mungkin akan menjadi seruan basa basi tanpa makna lagi.

Pandemik Covid 19 akan terus meluas dan bangsa ini akan semakin sulit keluar dari tragedi kemanusiaan ini, hanya karena Pemerintah dan DPR berhasil dikendalikan kepentingan sekelompok orang yang memang menginginkan bangsa ini menjadi budak kepentingan mereka.

Sebelum terjadi penyesalan di kemudian hari, saatnya DPR dan Pemerintah membatalkan pembahasan omnibus law Ciptaker. Jangan memaksakan kehendak. Fokus “perang” melawan covid 19, jangan malah nantangin buruh untuk turun ke jalan.

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !
Beri Donasi
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com