Connect with us

KOLOM

Pasien asal Depok ini bercerita awal mula terpapar Covid-19

Setelah membaca artikel mengenai gejala Covid-19, Sita merasa curiga.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Tiga pasien virus Corona (Covid-19) asal Kota Depok bernomor pasien kode 01, 02 dan 03 kini sudah tak lagi dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Ketiganya telah dinyatakan sembuh.

Mereka sudah kembali ke rumahnya yang berada di wilayah Kota Depok dan kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Pasien kode 01 dan kode 02 sempat menceritakan proses awal gejala tertular Covid-19 kepada wartawan Suara.com di kediamannya, Kamis (19/3/2020).

“Awalnya pada 17 Febuari 2020, (yang) aku (alami) gejalanya, seperti batuk, demam tinggi dan vertigo. (Kemudian) nyeri otot tulang dan otot-otot. Aku waktu itu langsung tidur dan keringatan sampai tiga kali sehari ganti baju. Kadang diare, muntah sehari,” kata Sita Tyasutami, pasien yang diberi kode 01.

Setelah mengalami kondisi tidak baik itu, Sita langsung berinisiatif ke rumah sakit dan didiagnoasa ada penyakit dalam sehingga harus menjalani rontgen. Ternyata ada flek di paru paru. Setelah itu, akhirnya dia dirawat di rumah sakit bersama ibunya dalam kondisi batuk terus menerus.

“Bersamaan dengan ibu. Ibu didiagnosa tifus. Kami berdua dirawat,” ujar Sita.

Setelah membaca artikel mengenai gejala Covid-19, Sita merasa curiga. Akhirnya, dengan dorongan dari keluarga Sita melakukan tes Covid-19 karena ada gejala flu yang dialaminya saat itu.

“Tapi dari dokter, untuk tes Covid-19 (ternyata) prosedurnya panjang dan tidak asal,” kata Sita.

Sita lalu bertemu dengan teman dari Malayasia di suatu tempat. Saat bertemu di tempat tersebut, diketahui ada warga negara asing yang telah positif terinfeksi Covid-19. Setelah itu, ia dites kembali ke rumah sakit dan pihak rumah sakit mengizinkannya untuk dites covid-19 dirinya bersama ibunya.

“Setelah itu langsung ditangani oleh pihak rumah sakit (secara) luar biasa di Depok,” ujarnya.

Tak jauh berbeda dengan pasien 01, Maria Darmaningsih pasien yang diberi kode 02, yang tak lain merupakan ibu dari Sita mengaku awal mula gejala merasakan lelah dan tulang sakit. Dia merasakan nyeri otot dan lelah. Saat itu, ia langsung meminum obat penurun panas, paracetamol, dan juga memeriksakan diri ke dokter 24 jam.

“Rasa itu pun terasa lagi keesokan harinya. Tulang mau pecah rasanya,” kisah Maria.

Ia mengatakan, rasa nyeri tersebut dialami dirinya saat akan melakukan pementasan seni di Jakarta. Lalu setelah melakukan pementasan, Maria langsung pergi ke rumah sakit dan didiagnosa dokter sakit tifus. Setelah itu, dia bersama anaknya Sita meminta untuk dites Covid-19 dan akhirnya dinyatakan positif Covid-19 lalu.

“Karena proses swab itu belum bisa. Kakakku yang di Austria mendesak terus untuk cek Covid-19 dan ternyata positif. Saya masih mikir, ah masa sih,” ujar Maria.

Bagikan !

KOLOM

Kenaikan Iuran JKN 2018 bisa ditunda, kenapa disaat pandemi malah dipaksakan?

Seharusnya pemerintah memperhitungkan daya beli masyarakat yang menurun di tengah pandemi covid-19.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi dari Pexels.com

Catatan Timboel Siregar*

Menaikan iuran JKN adalah sebuah hal yang pasti harus dilakukan oleh Pemerintah. Terkait kenaikan iuran peserta mandiri (yaitu peserta PBPU dan BP) ini termuat dalam amanat Pasal 27 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018. Amanat kenaikan ini pun diatur di Perpres-perpres sebelumnya, seperti Perpres 19 Tahun 2016 dan Perpres 111 tahun 2013.

Pasal 27 ayat (2) UU SJSN yang mengamanatkan: “Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.” Dan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018 yang isinya: “Besaran Iuran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali.”

Jadi kenaikan iuran adalah hal biasa dan memang harus dilakukan oleh Pemerintah. Sejak beroperasi 2014 dan mengacu pada ketentuan hukum di atas memang Pemerintah sudah menaikkan iuran JKN di tahun 2016 yaitu paling lama 2 tahun sejak 2014, itu sudah betul, walaupun waktu itu kenaikan iurannya tidak sesuai rekomendasi DJSN, yaitu iuran PBI yang direkomendasi DJSN sebesar Rp. 36.000 per orang per bulan tetapi yang ditetapkan Rp. 23.000. Keputusan ini yang berkontribusi pada terciptanya defisit tiap tahun hingga 2019 lalu. Kenaikan iuran di 2016 ini dituangkan dalam Perpres No. 19 tahun 2016.

Kenaikan iuran peserta mandiri di 2016 pun tidak luput dari protes masyarakat dan DPR. Akhirnya Pemerintah mendengar protes masyarakat dan DPR, dengan mengeluarkan revisi Perpres No. 19 tahun 2016 yaitu Perpres No. 28 tahun 2016, dengan menurunkan kembali iuran peserta kelas 3 mandiri dari Rp. 30.000 ke nilai semula yaitu 25.500. Revisi ini keluar hanya sebulan sejak Perpres No. 19 Tahun 2016 dikeluarkan. Memang sangat responsif Pemerintah pada saat itu.

Setelah kenaikan iuran 2016 seharusnya Pemerintah, mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, menaikkan lagi iuran JKN di 2018. Kan diamanatkan paling lama 2 tahun. Tapi Pemerintah tidak menaikkan iuran tersebut. Alasannya hanya satu yaitu takut gaduh karena 2018 adalah tahun yang dekat dengan Tahun Pemilu 2019. Waktu itu sudah masa kampanye. Kenaikan iuran digeser paska Pemilu dengan lahirnya Perpres No. 75 Tahun 2019.

Ya alasan tersebut dimengerti secara politik elektoral supaya bisa mulus melaju lagi. Menurut saya alasan pergeseran waktu kenaikan iuran JKN dari 2018 ke paska Pemilu, ya karena alasan elektoral saja sih, tetapi tentunya Pemerintah tidak mungkin menyatakan hal itu ke publik. Saya kira itu hal biasa dan tidak perlu diperdebatkan.

Akibat tidak dinaikkannya iuran JKN di 2018 pemerintah menggelontorkan tambahan dana dari APBN ke Pos DJS BPJS Kesehatan sebesar Rp. 10,2 triliun yang dibayarkan dalam dua termin. Ya ini konsekuensi APBN karena diamanatkan UU BPJS. Walaupun sudah digelontorkan Rp. 10,2 triliun faktanya utang klaim RS yang belum dibayarkan ke RS masih ada Rp. 9,1 triliun sehingga utang BPJS Kesehatan ke RS ini terbawa ke tahun 2019, sehingga waktu itu diperkirakan defisit 2019 mencapai 32 Triliun.

Ini Bu Menkeu yang bilang ya. Jadi APBN sudah setor Rp. 10,2 triliun, masih besar juga utang yang terbawa ke 2019. Ok itu konsekuensi yang harus dipikul Pemerintah. Dengan defisit yang besar di 2018 tersebut, Pemerintah tidak menyebut tentang kenaikan iuran JKN.

Ya, Pemerintah punya alasan untuk melanggar regulasinya sehingga tidak menaikkan iuran paling lama 2 tahun tersebut karena kondisi dan situasi 2018, tetapi saat ini dengan situasi dan kondisi yang sangat sulit bagi rakyat karena pandemi covid-19, Pemerintah malah memaksakan kenaikan iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 di 1 Juli 2020 dan klas 3 di 1 Januari 2021.

Kenapa ketika ada pertimbangan Pemilu Pemerintah tidak menaikkan iuran JKN tetapi ketika ada masalah kemanusiaan karena pandemi covid-19 yang menghantam seluruh sendi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang jatuh ekonominya Pemerintah tetap memaksakan menaikkan iuran JKN. Saya kira Pemerintah harus fair-lah dalam melihat situasi.

Saya katakan di atas bahwa kenaikan iuran itu menjadi sebuah “keniscayaan” karena regulasi mengaturnya, tetapi seharusnya kenaikan iuran JKN itu dikontekskan dengan kondisi yang ada saat ini. Pemerintah mengkontekskan tahun 2018 sebagai tahun politik, ya itu sah-sah saja, tetapi kenapa tega menaikkan iuran di masa susah saat ini.

Naikkanlah iuran JKN pada saat covid-19 sudah selesai dari bumi Indonesia ini dan ekonomi masyarakat sudah membaik, sehingga masyarakat bisa membayar iuran JKN dengan baik. Kondisi saat ini daya beli masyarakat sedang turun drastis, tentunya kenaikan iuran JKN akan membuat masyarakat peserta mandiri akan kesulitan membayar iuran (peserta non aktif semakin meningkat) sehingga hak konstitusional masyarakat peserta mandiri tidak bisa digunakan karena JKN tidak menjamin lagi.

Masa sih tega Pemerintah membiarkan hak konstitusional kesehatan rakyat hilang hanya karena masyarakat tidak mampu bayar JKN di masa pandemi covid-19 ini.

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com