Media massa harus ambil peran demi suksesnya Pilkada 2020

MANADO, ZONAUTARA.COM– Di tengah kondisi menurunnya pendapatan atau revenue media massa saat pandemi Covid-19, masyarakat terus berharap memperoleh informasi akurat dan kredibel dari media yang independen dan berkualitas.

Itu dibuktikan naiknya jumlah pengunjung atau pembaca khususnya media siber di masa pandemi Covid-19.

“Pendapatan berkurang drastis, ya itu harus diakui. Tapi pembaca media online naik 80 hingga 200 persen. Ini membuktikan bahwa masyarakat membutuhkan informasi media massa. Mereka menganggap informasi media sosial diragukan validalitasnya, sehingga mereka mencari informasi secara pasti melalui media massa,” ujar Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Pusat, Wenseslaus Manggut saat diskusi online yang digelar AMSI Sulut bekerjasama dengan Pusat Studi Kepemiluan FISIPOL Unsrat, Jumat (8/5/2020).

Mantan Pemred Merdeka.com ini menyampaikan dalam kondisi menghadapi Pilkada 2020, media massa harus dijadikan sebagai alat yang dapat memberikan gambaran mengenai akuntabilitas keberhasilan Pemilu itu sendiri.

“Karena baik atau tidaknya Pemilu dilihat dari sisi akuntabilitas Pemilu tersebut. Sehingga di situ peran media massa sangat penting. Selanjutnya, media massa dijadikan media partisipasi Pemilu, media massa harus terus menyebarkan informasi mengenai Pemilu agar masyarakat tergerak untuk berpartisipasi. Terakhir, media harus menjadi clearing house mengenai berita hoax dan misinformasi di tengah masyarakat sehingga media massa jadi rujukan utama suksesnya Pilkada 2020,” kata Direktur Konten Kapanlagi Youniverse itu.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh pada kesempatan itu menyampaikan peran media massa sejauh ini dapat memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat melalui informasi-informasi kredibel sehingga masyarakat memiliki ketertarikan mengenai Pemilu maupun Pilkada.

“Namun paling penting juga media harus tetap menjaga indepedensinya dalam Pilkada 2020. Media tidak dijadikan alat untuk mendorong opini atau condong terhadap satu pihak dan tetap menjadi media yang independen,” katanya.

Jika Pilkada 2020 harus dilaksanakan pada Desember nanti maka KPU mendorong tahapan-tahapan menuju pemilihan sudah segera dilakukan dengan tetap berpegang pada ketentuan protokol kesehatan sehingga terhindar dari resiko dan bahaya Covid-19.

“Terakhir, KPU terus mengupayakan bahwa pemilih terlindungi hak pilihnya agar partisipasi pemilih tetap baik dan tidak tergerus,” ujar Ardiles.

Lalu bagaimana dengan pengawasan? Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda mengatakan peran pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu tapi media sebagai alat sentral sarana pengawasan.

“Termasuk juga media menjadi salah satu bagian yang harus diawasi masyarakat dalam menghadapi Pilkada 2020 di tengah Covid-19,” tuturnya.

Bawaslu melihat media massa harus dijadikan media pendidikan politik kepada masyarakat. “Media kontrol dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada. Media hiburan untuk membuat keadaan yang cair dalam proses pilkada. Media informasi yang dapat menangkal berita hoax dan misinformasi, serta media sebagai wahana ekonomi yang menghidupi kehidupan para pekerja di dalamnya,” ujar Herwyn.

Media sebagai pilar keempat demokrasi harus berupaya menunjukkan eksistensinya.

“Media bukan menjadi bagian dari tim sukses calon gubernur, bupati atau walikota sehingga proses pilkada benar-benar berkualitas. Dan pemimpin yang dihasilkan juga berkualitas bukan pemimpin yang hanya datang gunting pita. Termasuk juga pemimpin yang mampu mencari solusi di tengah pandemi Covid-19. Lagi-lagi butuh peran media yang mengartikulasikan itu,” ujar Pengamat Politik dan Kepemiluan Unsrat Manado, Ferry Daud Liando.

Media juga perlu memberitakan pelanggaran-pelanggaran pilkada sehingga memudahkan pihak Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pilkada 2020 dimana banyak bantuan yang dipolitisir di masa pandemi Covid-19.

“Apabila memang tahapan Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada Juni seharusnya pemerintah sudah harus memberikan kepastian bahwa sebelum Juni keadaan sudah normal dan memungkinkan tahapan menuju Pilkada 2020 pada Desember 2020 sehingga tidak ada penundan kembali. Dan tidak terjadi pemborosan dana yang sudah digunakan untuk mencapai Pilkada 2020,” katanya.

Diskusi online itu dipandu Mineshia Lesawengan dari Pusat Studi Kepemiluan FISIPOL Unsrat dan diawali pengantar oleh Ketua AMSI Sulut, Agust Hari. Tak hanya diikuti pemimpin media anggota AMSI Sulut, namun ada juga Ketua KPU Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku dan Boltim. Termasuk Komisioner Bawaslu Minut, mahasiswa dan masyarakat umum. (*)