Manado, ZONAUTARA.com – Di tengah pro kontra serta sempat mengalami penundaan, pemerintah dan penyelenggara Pemilu akhirnya menetapkan Pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
Kekhawatiran akan muncul “Klaster Pilkada” akibat penyebaran Covid-19 menghantui publik. Meski KPU dan Bawaslu memastikan setiap tahapan Pilkada dijalankan dengan protokol kesehatan secara ketat.
Akademisi Unsrat Manado Ferry Daud Liando mengatakan pemerintah pusat, KPUD dan Bawaslu harus memastikan bahwa pilkada 2020 harus bebas penularan Covid-19.
Dia mengatakan, jika publik tidak diyakinkan atau tidak dijamin kesehatannya maka potensi masyarakat untuk tidak terlibat dalam pemilihan bisa saja terjadi.
“Bisa saja mereka takut atau khawatir, perlu ada tindakan pencegahan agar golput tidak terjadi,” tutur Liando, Senin (11/10/2020).
Ferry mengatakan, pemilih yang menyatakan golput tidak juga dikatakan salah, karena sikap politik itu dijamin konstitusi. Memilih atau tidak memilih adalah hak konstitusional setiap warga negara, namun kesalahan jika ada pihak yang lain mengajak orang untuk golput.
Menurutnya, memilih atau tidak memilih adalah kesadaran masing-masing warga negara, bukan diminta, disuruh atau dipaksa oleh orang lain di negara yang kualitas demokrasinya sudah bagus.
Golput terjadi karena ketidakpercayaan seseorang terhadap sistem pemilu ataupun aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Entah itu calon ataupun penyelenggara.
“Jika tak ada satu calon yang memberikan jaminan untuk memperjuangkan kepentingan pemilih, maka pemilih itu cenderung tak akan menggunakan haknya untuk memilih,” ungkapnya.
Liando menambahkan, pemilih golput sering disebabkan pula oleh trauma. Warga pernah memberikan suara pada pemilu sebelumnya, namun calon yang dipilih tak pernah mewujudkan janji-janji mereka sampai periode kepemimpinan berakhir.
“Penyelenggara yang kerap berbuat curang kerap melahirkan catatan buruk bagi pemilih, sebagian besar dari mereka tak bersedia lagi datang ke TPS untuk memilih, karena khawatir suaranya akan hilang atau jatuh pada yang tidak berhak.
“Jadi sepanjang tidak didikte, diintervensi atau tidak dipaksa pihak lain maka tak ada yang perlu disalahkan atas pihak yang tidak menyatakan suaranya pada pencoblosan nanti,” ujarnya.
Jika tidak memilih karena bentuk sikap politik dan kesadaran pribadi, maka sikap itu harus dihormati oleh siapapun, namun jika mengharapkan angka partisipasi tinggi, maka perlu ada jaminan keselamatan bagi pemilih di masa pandemi Covid-19 ini.
Warning Pjs Gubernur Sulut
Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni mengingatkan pelaksanaan Pilkada serentak tetap dijalankan sesuai jadwal yang diberikan. Hal ini disampaikan Fatoni saat bertemu para bupati dan wali kota se Sulut, pekan lalu.
Dia meminta agar setiap pejabat daerah untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat di masing-masing daerah sehingga tidak terciptanya klaster baru di Sulut.
“Pilkada tetap dilaksanakan dengan usaha keras dengan tidak adanya Klaster Pilkada. Oleh karena itu tugas kita bersama mari kita kawal Pilkada ini agar aman sukses, dan bebas dari Covid-19,” sambungnya.
Meski publik masih dihantui penyebaran Covid-19 dan potensi munculnya Klaster Pilkada, namun pihak penyelenggara pemilu menjamin setiap tahapan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Sebagaimana yang disampaikan Ketua KPUD Sulut Ardiles Mewoh.
“Pemerintah sudah menetapkan Pilkada digelar tahun ini, dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Mewoh dalam sesi diskusi belum lama ini.
Penerapan protokol kesehatan itu terlihat dalam beberapa tahapan Pilkada seperti pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pencabutan nomor urut pasangan calon. Beberapa agenda selanjutnya seperti kampanye juga dilakukan terbatas, termasuk secara virtual.
“Ini untuk menghindari kerumunan massa, kita memastikan protokol Covid-19 ditetapkan,” ujarnya. (*)
Penulis: Yoseph Ikanubun
