ZONAUTARA.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mentweet melalui akun Twitternya, meminta agar pemerintah tahun ini tidak melakukan impor beras.
“Pak Buwas, panen tahun ini sangat bagus .. jangan mau untk impor …please fight Pak🙏🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍👍,” cuit Susi di akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti, dikutip Kamis (18/3/2021) malam.
Pak Buwas yang dimaksud Susi dalam cuitan itu adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (Persero) Bulog Budi Waseso atau yang sering disapa Buwas.
Susi meminta Buwas berani menolak rencana pemerintah melakukan impor 1 juta ton beras.
Susi juga sebelumnya meminta kepada Preside Joko Widodo agar menghentikan rencana impor beras tersebut.
“Pak Presiden yth. Mohon stop impor beras, masyarakat masih ada yg panen, panen juga berlimpah,” kata Susi dikutip dari cuitannya di akun @susipudjiastuti, Selasa (16/3/2021).
Pak Buwas, panen tahun ini sangat bagus .. jangan mau untk impor …please fight Pak🙏🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍👍Buwas Beberkan 2 Menteri Jokowi yang Perintahkan Impor Beras
Klik untuk baca: https://t.co/brTZNOIfPV
— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) March 18, 2021Susi menyorot Buwas yang diberitakan melapor kepada Presiden Jokowi bahwa ada ratusan ribu ton beras impor yang tidak terpakai. Susi meminta agar tahun ini Pemerintah Indonesia tidak lagi mengimpor beras.
“Mohon berikan dukungan kpd Pak Kabulog untk tidak melakukan impor. Juga melarang yg lain,” tambah Susi sambil mencolek akun Twitter @jokowi, @KemenBUMN, @kementan, dan @Kemendag.
Hanya wacana
Di sisi lain, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa rencana impor beras 1 juta ton baru wacana. Hal itu dia ungkapkan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.
“Secara jujur ingin saya katakan kepada forum ini bahwa rencana impor itu baru dalam wacana, dan saya sama sekali belum pernah melihat ada sebuah keputusan yang pasti terhadap itu,” kata dia Kamis (18/3/2021).
Namun, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk impor beras.
“Akhir bulan ini akan diadakan MoU antara pemerintah republik Indonesia dengan pemerintah (negara eksportir),” sebutnya.
Mentan menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk menyatakan menolak impor beras.
Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya menyarankan agar mengutamakan penyerapan gabah petani. Menurutnya itu yang harus didahulukan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.
“Harus didahulukan penyerapan gabah yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah karena ini menjadi kepentingan yang sudah menunggu, barulah selanjutnya sekiranya tidak dilakukan impor pada saat-saat kita panen raya,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketersediaan, termasuk stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan dalam negeri di tengah pandemi COVID-19.
Dalam paparan di rapat kerja Kementerian Perdagangan Airlangga menyebut untuk menjaga ketersediaan stok beras sebesar 1-1,5 juta ton, setelah adanya Bansos Beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi COVID-19 dilakukan upaya impor beras 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.
Kemudian penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya Maret sampai dengan Mei 2021 dan 500 ribu ton pada Juni sampai dengan September 2021.
“Komoditas pangan jadi penting, penyediaan beras 1-1,5 ton,” kata Airlangga dalam paparannya, Kamis (4/3) lalu.
| Detik.com
Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat
