ZONAUTARA.com – Vaksinasi gotong royong individu alias vaksin berbayar memantik Ekonom Senior Faisal Bahri berkomentar. Baginya, hal tersebut tergolong dalam tindakan tidak baik karena memberi kesempatan BUMN untuk berbisnis.
“Rakyat disuruh gotong royong, untuk mempercepat herd immunity, BUMN dibiarkan berbisnis, ini kan biadab. Apalagi kata paling pantas untuk itu,” katanya dikutip dari Detikcom, Minggu (11/7/2021).
Padahal, lanjutnya, stok vaksin saat ini sangat terbatas, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan vaksin tersebut.
“Vaksin ini pasokannya terbatas, kalau seluruh rakyat Indonesia sudah divaksin oleh pemerintah secara gratis, ada yang vaksinasi 3 kali ya silakan barulah, barulah bisa ditangani secara bisnis,” katanya.
Baginya hal ini tidak dapat dibenarkan, percepatan dapat dilakukan dengan cara lain selain vaksin berbayar yakni dengan memperbanyak dan mempermudah jangkauan vaksin.
“Kalau berbayar namanya bukan gotong royong, kalau gotong royong orang kaya membantu orang miskin, orang miskinnya nggak punya uang, dia gotong royong tenaga. Jadi gotong royong pun dikorupsi,” paparnya.
Selain itu, Faisal juga menjelaskan, vaksinasi ini dapat melukai perasaan masyarakat yang tidak mampu. Sebab, penerima vaksin didasarkan pada kekayaan yang dimiliki, padahal semestinya vaksin diberikan berdasarkan prioritas keadaan.