Penyaluran beras bantuan PPKM tahap I selesai, kini masuk ke tahap II

ZONAUTARA.COM – Bantuan beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebanyak 10 kg pada tahap II mulai disalurkan kepada 8,8 juta KPM, setelah sebelumnya pemerintah telah menyelesaikan penyaluran tahap I.

Kini, bantuan tahap II tersebut akan disalurkan kepada 10 juta KPM PmKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM BPNT non-PKH.

Sedangkan Pada Tahap I lalu, bantuan beras PPKM disalurkan sebanyak 20 juta KPM, yakni kepada 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kemensos terus meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja, dalam hal ini Perum Bulog, PT Pos Indonesia, pemerintah daerah dan pihak terkait.

“Alhamdulillah dapat kami laporkan bahwa sampai dengan hari ini, bantuan beras PPKM Tahap I sudah tuntas kami salurkan. Untuk Tahap II, saya kira tidak ada masalah. Insya Allah dapat kami laksanakan dengan baik. Sebab, kami sudah ada pengalaman dan sinergitas pada penyaluran pada Tahap II,” kata Hartono Laras dalam jumpa pers bersama Perum Bulog, PT Pos Indonesia, dan DNR Corporation, di Jakarta (12/8).

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menerapkan PPKM dalam rangka memutus mata rantai Covid-19. Untuk meringankan beban masyarakat miskin dan rentan yang tidak bisa bekerja dan penghasilannya menurun, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial.

Advertisment:

Selain bansos yang berbasis cash transfer seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kemensos juga meluncurkan bantuan beras PPKM.

“Penyaluran BSB untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat terdampak pandemi,” kata Hartono Laras.

Untuk penyaluran bantuan beras PPKM Tahap II, kata Hartono Laras, tidak ada persiapan khusus.

“Sejauh ini, Kemensos telah menyerahkan data penerima bantuan yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada Kementerian Keuangan sebagai kuasa penggguna anggaran,” katanya.

Selanjutnya, Kemensos akan meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog yang mendapatkan tugas untuk menyediakan dan menyalurkan bantuan beras, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti PT Pos Indonesia, pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait.

“Kami juga mengaktivasi peran pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk membantu para petugas baik dari Perum Bulog maupun dari PT Pos, untuk membantu kelancaran penyaluran di lapangan,” kata Hartono Laras.

Melalui peran para pendamping pula, Kemensos memastikan bila ada perubahan data penerima, akan segera diperbaiki.

“Karena Kemensos memiliki data by name by addres. Sehingga jika ada perubahan data, bisa kami deteksi dan segera diganti dengan yang layak,” katanya.

Mengenai hal tersebut, Kemensos tak lupa menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang telah berkenan bersinergi dalam menyelenggarakan tugas penyaluran bantuan.

Tak terkecuali, Pimpinan Perum Bulog dan jajaran, PT Pos Indonesia dan jajaran, pemerintah daerah, para pendamping sosial, relawan, dan semua pihak yang telah terlibat dan membantu.