Belum PTM, pemerintah diminta meningkatkan vaksinasi untuk dosen dan mahasiswa

ZONAUTARA.COM — Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Jamal Wiwoho, meminta pemerintah meningkatkan vaksinasi mahasiswa dan juga dosen sebelum digelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di kampus.

Pasalnya, sampai saat ini terdapat beberapa kampus yang enggan melakukan PTM, lantaran khawatir dapat membentuk klaster baru Covid-19.

Jamal menerangkan bahwa, pelaksanaan PTM harus diimbangi dengan kesempurnaan vaksin.

“Ya, mestinya itu, pembelajaran tatap muka harus disertai dengan kesempurnaan vaksin. Semuanya harus bisa dijamin,” kata Jamal lewat sambungan telepon, dilansir dari CNN, Rabu (01/09/2021).

Saat ini, kata Jamal, sejumlah perguruan tinggi masih menunggu edaran dari pemerintah daerah, terkait izin pembelajaran atau perkuliahan tatap muka. Masalahnya, tak semua Pemerintah Daerah (Pemda) memberi izin, kendati status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)-nya berada di level 1-3.

Rencananya, ucap Jamal, belajar tatap muka akan diutamakan lebih dulu bagi mahasiswa semester awal dan berdomisili di Solo. Sebab, mereka umumnya telah disuntik vaksin. Pihaknya juga akan menggelar pertemuan dengan para wali mahasiswa, untuk memberi pembekalan sebelum PTM digelar.

Jamal menerangkan, pembelajaran tatap muka rencananya akan dibatasi maksimal 30 persen kapasitas atau 25 orang. Maksimal mata kuliah yang diajarkan per hari maksimal 2 mata kuliah, dengan masing-masing jam pelajaran maksimal 1 jam.

Selain itu, lanjutnya, belajar di kelas hanya dibolehkan bagi mahasiswa yang telah divaksin.

Saat ini, ia menyebut angka vaksinasi kepada mahasiswa di Solo mencapai 20 ribu. Jumlah itu hampir mencapai keseluruhannya, begitu pula bagi dosen dan karyawan.

“Kalau di UNS (Universitas Negeri Surakarta), itu dosen dan karyawan sudah semuanya divaksin dua kali. Yang mahasiswa ini kan, banyak di luar. Vaksin itu kan dasarnya banyak yang menggunakan KTP, dengan menggunakan KTP. Yang mahasiswa KTP Solo dan sekitarnya itu sudah,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Universitas Indonesia (UI), Depok, Amelita Lusia, belum dapat memastikan jadwal PTM, kendati daerahnya berada di wilayah PPKM Level 3.

Saat ini, dia masih menunggu surat edaran resmi dari Pemerintah Kota Depok.

Meski begitu, kata Amel, UI telah melakukan metode belajar campuran sejak setahun terakhir. Pihaknya mengizinkan kegiatan di kampus, terutama bagi mahasiswa praktik seperti di Fakultas Teknik.

“Terkait dengan pertanyaan kapan PTM, saat ini kami masih menunggu adanya surat edaran resmi,” kata dia.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tak memiliki data pasti, terkait jumlah perguruan tinggi yang telah menggelar belajar tatap muka.

Sementara, berdasarkan keterangan Plt Dirjen Dikti, PTM di kampus tergantung pada kebijakan masing-masing daerah.