ZONAUTARA.COM — Tanggapi beredarnya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo, Kementerian Kesehatan memutuskan menutup beberapa data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sejumlah pejabat.

Hal tersebut dilakukan lantaran, dalam sertifikat presiden jokowi yang beredar, terdapat data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kebijakan tersebut berdasarkan keterangan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam jumpa pers, di Polda Metro Jaya, Jumat (03/09/2021).

“Sekarang sudah dirapikan, sehingga data para pejabat ditutup,” jelas Budi.

Budi mengungkapkan, bukan hanya data NIK Presiden Jokowi saja yang tersebar. Ada beberapa pejabat lain yang NIK-nya bisa dibuka oleh publik, namun, kini semuanya telah ditutup.

“Bukan hanya Presiden saja, banyak pejabat lain yang NIK-nya tersebar keluar. Kita menyadari itu, sekarang akan kita tutup untuk pejabat yang sensitif, yang memang data pribadinya terbuka itu akan kita tutup,” katanya.

Budi mengatakan awalnya aplikasi PeduliLindungi memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memeriksa status vaksinasi seseorang. Namun dengan bocornya data pribadi beberapa pejabat, maka Kemenkes menutup data para pejabat negara dari aplikasi PeduliLindungi.id.

Menurut informasi yang dihimpun, seorang warganet mengunggah foto yang menunjukkan surat keterangan vaksinasi COVID-19 atas nama Jokowi di media sosial Twitter.

Surat keterangan vaksinasi COVID-19 itu adalah milik Jokowi, yang bisa dilihat secara umum melalui aplikasi PeduliLindungi.

Sertifikat tersebut memuat sejumlah identitas pribadi Presiden Jokowi. Mulai dari nama, tanggal lahir, NIK, hingga QR Code vaksinasi.