Kemenkes minta gaji nakes di daerah 3T dilipat gandakan

ZONAUTARA.com – Bertugas di wilayah terpencil atau biasa disebut dengan tingkat 3T yakni terdepan, terpencil dan tertinggal, Kementerian Kesehatan meminta agar insentif tenaga kesehatan (nakes) yang berkerja di wilayah itu dilipatgandakan.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir dalam pernyataan sikap Asosiasi Puskesmas se-Indonesia secara virtual, Sabtu (25/9).

Kadir berharap, pemerintah dapat mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan mereka.

“Untuk itu kami meminta kepada mereka yang bertugas di daerah pedalaman mungkin kalau di sini ada Mendagri dan mudah-mudahan ada juga MenPAN, dan mudah-mudahan Kementerian Keuangan, memberikan penghasilan yang lebih daripada saudara-saudara kita yang bekerja di kota-kota besar,” ujar Kadir.

Kadir tak bisa membayangkan bagaimana para dokter dan tenaga kesehatan berjuang naik perahu atau kapal kecil untuk bisa ke Puskesmas tujuan. Khususnya, kata dia, ke Puskesmas di Kiwirok, Papua yang jika ditempuh dengan jalan kaki dari distrik bisa menghabiskan waktu selama dua hari.

Kadir juga menyatakan keprihatinannya dan mengecam atas serangan yang dilakukan KKB tersebut. Ia lalu mendorong para pihak terkait agar memberikan jaminan keselamatan dan keamanan kepada para tenaga kesehatan khususnya yang bertugas di daerah-daerah termasuk di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sebelumnya, terjadi serangan dan pembakaran di Puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang oleh KKB pada Senin (13/9) lalu. Ada dua nakes dikabarkan hilang, dan usai dilakukan pencarian, aparat menemukan dua nakes berada di jurang.

Advertisment:

Satu nakes dinyatakan meninggal dunia yakni Gabriella Meilan, sementara yang satu lagi, Kristina Sampe ditemukan dalam keadaan hidup.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi insentif nakes cair sebesar Rp10,6 triliun ke 1,29 juta orang per akhir Agustus 2021.

Ani juka menuturkan, pihaknya terus memonitor penyaluran tersebut. Utamanya di daerah yang sempat terlambat penyaluran insentifnya.

“Kami coba dorong terus bersama Kementerian Dalam Negeri,” ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2021, Kamis (24/9).