Epidemiolog sarankan pelonggaran mobilitas warga dipikirkan dengan matang

ZONAUTARA.COM — Meski saat ini kasus Covid-19 di Indonesia terlihat melandai, namun status Covid-19 secara global masih belum dicabut.

Hal tersebut menjadi alasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara leveling di Indonesia masih perlu terus diperpanjang.

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu memikirkan kembali soal relaksasi yang diberikan kepada masyarakat. Pasalnya, kasus Covid-19 di Indonesia masih terbilang fluktuatif.

Hal tersebut disampaikan oleh Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman.

“Sejak awal saya katakan Indonesia bahkan semua negara perlu strategi pengawal selama pandemi, strategi yang bertingkat. Nah, di Indonesia ya diadopsi dalam PPKM bertingkat yang bahkan akan terus ada selama pandemi ini,” kata Dicky dilansir dari CNNIndonesia, Senin (04/10/2021).

Dicky mengatakan, pemerintah harus terus memantau dan transparan soal data-data indikator penilaian daerah selama PPKM. Kebijakan-kebijakan yang mengundang mobilitas warga secara cukup bebas, menurutnya, harus benar-benar dipikirkan secara matang.

Dicky lantas menilai, pemerintah harus menahan diri untuk melakukan banyak relaksasi kebijakan mobilitas warga, lantaran indikator penilaian di mayoritas daerah menurutnya masih belum ideal. Hanya beberapa kota-kota besar seperti DKI Jakarta yang penanganan pandemi covid-19 nya terukur dan cukup ideal.

Hal itu juga Dicky sampaikan guna merespons pemerintah yang berniat mengizinkan penyelenggaraan kegiatan berskala besar seperti resepsi pernikahan, pesta, festival, konferensi hingga konser musik meski pandemi covid-19 belum usai. Izin akan diberikan asal protokol kesehatan dipatuhi.

“Jadi positivity rate kan dijadikan acuan penilaian pelonggaran. Namun, di daerah-daerah itu memang positivity rate kecil karena testing mereka sedikit. Jadi, ini kan belum menggambarkan keadaan sepenuhnya di lapangan sehingga pelonggaran itu juga bisa bias ya, jadi harus dipikirkan matang,” kata dia.

Dicky kemudian mencontohkan, ketika pemerintah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sejumlah daerah yang tingkat positivity-nya diklaim rendah, namun, buktinya masih muncul banyak kasus klaster sekolah selama PTM dilakukan.

Kondisi itu menurut Dicky cukup menjadi bukti, bahwa klaim-klaim pemerintah dalam indikator penilaian daerah selama PPKM belum cukup ideal dan valid. Untuk itu, ia mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dan melakukan pilot project terlebih dahulu sebelum memutuskan kebijakan pelonggaran terhadap mobilitas warga.

“Bikin lah pilot project sebelum kebijakan dikeluarkan, seperti di luar ada acara konser maka dipantau seluruhnya, lalu output-nya dilihat apakah setelah dua minggu kasus naik atau seperti apa, jadi harus begitu dulu sebelum mengeluarkan kebijakan pelonggaran ya,” ujar Dicky.