Blinken Desak Israel dan Palestina Redakan Ketegangan 

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, pada Senin (30/1), mendesak Israel dan Palestina untuk meredakan ketegangan setelah terjadinya lonjakan kekerasan yang menimbulkan kecemasan di kawasan tersebut.

Pertumpahan darah itu membuat khawatir pemerintahan Preseiden Joe Biden yang sedang berusaha berkompromi dengan pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Selain permohonan melakukan de-eskalasi dan menahan diri, Blinken tidak secara terbuka memberikan gagasan untuk menenangkan situasi. Belum jelas juga apakah setelah bertemu dengan Netanyahu pemerintah AS akan memberikan masukan apapun.

Blinken sendiri akan bertemu dengan pemimpin Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (31/1).

“Kami mendesak semua pihak agar segera mengambil tindakan untuk memulihkan ketenangan, mengurangi ketegangan,” kata Blinken setelah menemui Netanyahu. “Kami ingin memastikan keberadaan lingkungan di mana kita – saya harap pada satu titik – dapat menciptakan kondisi, di mana kita dapat mulai memulihkan keamanan bagi bangsa Israel dan Palestina, yang saat ini sangatlah kurang.”

Blinken tiba setelah terjadinya salah satu masa pertempuran yang menelan paling banyak korban di kawasan setelah bertahun-tahun.

Advertisment:

Pada Kamis (26/1) lalu, serangan militer Israel menewaskan 10 orang Palestina di Kota Jenin di wilayah Tepi Barat yang diduduki, sementara seorang warga Palestina menembak mati tujuh orang di luar sebuah sinagoge di permukiman Yerusalem timur pada hari Jumat (27/1).

Keesokan paginya, seorang bocah Palestina berusia 13 tahun menembak dan melukai dua orang Israel di Yerusalem timur.

Netanyahu sama sekali tidak menyinggung lonjakan kekerasan yang belum lama terjadi dalam keterangan persnya setelah pertemuan itu. Ia justru membahas bahaya Iran terhadap Israel dan harapannya untuk memperluas “Perjanjian Abraham,” perjanjian normalisasi antara Israel dengan beberapa negara Arab.

“Memperluas lingkaran perdamaian; berusaha untuk pada akhirnya menutup lembaran berkas konflik Arab-Israel, saya rasa juga akan membantu kami mencapai solusi yang bisa diterapkan dengan tetangga kami, Palestina,” kata Netanyahu dalam satu-satunya kesempatan di mana ia menyebut Palestina.

Di sisi lain, Blinken lebih terus terang. Ia mengatakan, AS mendukung perluasan Perjanjian Abraham, namun kesepakatan itu tidak bisa menggantikan solusi dua negara yang dapat menyelesaikan konflik panjang Israel-Palestina.

“Perjanjian-perjanjian ini bukanlah substitusi bagi kemajuan hubungan Israel dan Palestina, namun pemajuan integrasi Israel itu dapat kita lakukan dengan cara yang dapat meningkatkan kualitas hidup bangsa Palestina di Tepi Barat dan Gaza,” ungkapnya, menambahkan bahwa cara terbaik untuk mewujudkannya yaitu dengan menerapkan solusi dua negara, mendirikan negara Palestina yang merdeka bersama Israel.

Pemerintahan Netanyahu saat ini didominasi oleh politisi sayap kanan ekstrem yang menentang kemerdekaan Palestina.

Menyusul penembakan akhir pekan lalu, pemerintahannya menyetujui serangkaian langkah hukum terhadap warga Palestina, termasuk rencana untuk “memperkuat” permukiman di Tepi Barat.

Amerika Serikat, seperti kebanyakan komunitas internasional, menganggap permukiman Israel di tanah yang diklaim Palestina untuk negaranya kelak itu sebagai penghalang terciptanya perdamaian.

“Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari visi itu, menurut penilaian kami, merugikan keamanan jangka panjang Israel dan identitas jangka panjangnya sebagai negara Yahudi dan demokratis,” ungkap Blinken.

Pada Senin (30/1), tak lama sebelum kedatangan Blinken di Israel, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa pasukan Israel membunuh seorang pria Palestina di Kota Hebron, sehingga jumlah warga Palestina yang tewas terbunuh sepanjang Januari menjadi 35 orang.

Kekerasan itu terjadi beberapa bulan setelah serangan penyergapan Israel di Tepi Barat, yang duluncurkan setelah serangan Palestina terhadap warga Israel pada musim semi 2022 yang menewaskan 19 orang.

Namun rangkaian aksi kekerasan itu melonjak pada Januari pada minggu-minggu pertama pemerintahan baru Netanyahu berkuasa, di mana pemerintahan berhaluan kanan ekstrem itu menjanjikan sikap yang lebih keras terhadap Palestina dan meningkatkan pembangunan daerah permukiman. [rd/lt]