Inggris mengatakan pada hari Kamis (16/3) akan melarang aplikasi TikTok di telepon genggam milik pemerintah pada hari itu juga. Langkah itu menyusul negara-negara Barat lain yang melarang aplikasi video milik perusahaan asal China itu atas alasan keamanan.
TikTok semakin disoroti akibat kekhawatiran akan jatuhnya data pribadi pengguna aplikasi milik ByteDance itu ke tangan pemerintah China sehingga merusak kepentingan keamanan Barat.
“Keamanan informasi sensitif pemerintah harus diutamakan, untuk itu hari ini kami melarang aplikasi itu pada perangkat pemerintah. Penggunaan aplikasi pengumpul data lainnya akan terus ditinjau,” kata Menteri Kantor Kabinet Oliver Dowden dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah Inggris telah meminta Pusat Keamanan Siber Nasional untuk memeriksa potensi kerentanan data pemerintah dari aplikasi-aplikasi media sosial dan risiko akses dan penggunaan informasi sensitif.
Amerika Serikat, Kanada, Belgia dan Komisi Eropa telah lebih dulu melarang TikTok dari perangkat pemerintah.
“Melarang penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah merupakan langkah yang bijaksana dan sepadan, sesuai saran dari para pakar keamanan siber kami,” kata Dowden.
TikTok kecewa dengan keputusan itu dan telah mulai mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi data pribadi pengguna asal Eropa.
“Kami percaya larangan-larangan ini didasarkan pada kesalahpahaman mendasar dan didorong oleh geopolitik yang lebih luas, di mana TikTok dan jutaan pengguna kami di Inggris tidak terlibat,” kata juru bicara TikTok.
China mengatakan keputusan itu didasarkan pada pertimbangan politik ketimbang fakta lapangan.
Tindakan itu “mencampuri operasi normal perusahaan-perusahaan terkait di Inggris dan pada akhirnya hanya akan merugikan kepentingan Inggris sendiri,” kata kedutaan besar China di London dalam sebuah pernyataan.
Dowden mengatakan kepada parlemen bahwa perangkat pemerintah kini hanya dapat mengakses aplikasi pihak ketiga yang sudah disetujui.
Larangan TikTok itu tidak berlaku pada perangkat pribadi milik pegawai pemerintah maupun menteri. Selain itu, ada pengecualian terbatas di mana TikTok diperlukan pada perangkat pemerintah untuk tujuan kerja, tambahnya.
Berbagai departemen pemerintahan Inggris dan para menteri semakin memanfaatkan TikTok dan platform lainnya untuk berkomunikasi dengan pemilih.
Menteri Energi Grant Shapps mengatakan, larangan pada perangkat pemerintah itu masuk akal, namun ia akan tetap menggunakan platform itu pada perangkat pribadinya.
Ia mengunggah sebuah klip video dari film “Wolf of Wall Street,” di mana karakter yang diperankan Leonardo DiCaprio mengatakan, “Saya tidak akan pergi,” dan “Pertunjukan ini akan dilanjutkan.”
Kementerian Pertahanan Inggris mengunggah sebuah video pada platform itu beberapa saat sebelum larangan itu diumumkan. Video itu menunjukkan tentara Inggris melatih pasukan Ukraina untuk menggunakan tank tempur Challenger 2. [rd/jm]
Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat
Artikel ini terbit atas kerjasama afiliasi Zonautara.com dengan Voice of America (VOA) Indonesia