AJI Manado kecam tindakan pegawai Bulog Divre Sulut halangi wartawan saat meliput

ZONAUTARA.com – Aksi menghalang-halangi tugas wartawan kembali terjadi di Sulawesi Utara (Sulut). Kali ini menimpa wartawan televisi CNN, Royke Rarumangkay dan sejumlah wartawan media lainnya saat melakukan peliputan pasar murah yang dilaksanakan oleh Bulog Divre Sulut, Rabu (5/4/2023) di gerai penjualan kantor Bulog Divre Sulut yang ada di Jalan Diponegoro 7 No.8, Mahakeret Barat Kecamatan Wenang, Kota Manado.

Tak hanya menghalang-halangi tugas wartawan, dua orang pegawai dari Bulog Divre Sulut juga sempat mengancam dan nyaris memukul Royke Rarumangkay saat itu.

Dalam video yang diambil saat kejadian, petugas Bulog memarahi dan merendahkan profesi wartawan. Selain itu, jika tidak dilerai oleh orang-orang di sekitar maka bisa saja terjadi aksi pemukulan oleh pegawai tersebut.

Diceritakan Royke, petugas dari Bulog Divre Sulut melarang liputan karena mengaku telah memiliki wartawan sendiri yang diizinkan meliput kegiatan Bulog dan itu bukan sembarangan wartawan. Bahkan dirinya merasa diintimidasi saat itu.

Menanggapi hal tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado mengecam keras tindakan pegawai Bulog Divre Sulut tersebut, karena melanggar Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Ketua AJI Manado, Fransiskus M Talokon menjelaskan tugas pers sebagaimana UU 40 tahun 1999 pasal 4 poin pertama dengan tegas menyebutkan jika kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

“Bahkan di poin ketiga dari pasal 4 tersebut, menegaskan tentang kemerdekaan pers. Pers mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam kasus ini, poin ini sudah jelas-jelas dilanggar oleh pegawai Bulog,” kata Fransiskus, Kamis (6/4/2023).

Advertisment:

Menurut Fransiskus, ada ancaman pidana bagi siapa saja yang menghalang-halangi tugas wartawan sesuai dengan pasal 18 UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

“Dijelaskan jika setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda Rp 500 juta,” ujar Fransiskus kembali.