Logistik Surat Suara Pemilu 2024 yang diterima KPU Sitaro, belum lengkap

ZONAUTARA.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), kembali menerima logistik tahap kedua untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun dari 375 boks surat suara yang tiba di Pulau Siau pada Minggu (24/12/2023) lalu, Ketua KPU Sitaro, Stevanus Kaaro, memastikan surat suara tersebut belum lengkap.

Logistik surat suara ini, disebrangkan dengan Kapal laut KM lokong Banua, dari Kota Bitung ke Pelabuhan Pehe, Siau. Logistik ini kemudian dibawa ke gudang KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro di Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur.

Sesuai data dari KPU Sitaro, total ada 375 boks berisikan surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi Sulut dan DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro, yang diturunkan dari atas truk pengangkut. Selain itu, ada tujuh boks lainnya untuk pemungutan suara ulang.

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat dikutip dari Harian Kompas pada 27 Desember 2023 menguraikan bahwa, produksi dan distribusi logistik tahap kedua ini, dilakukan simultan dengan pengiriman, penyortiran dan pelipatan surat suara di KPU Kabupaten/ Kota.

Logistik tahap kedua ini, kata Sudrajat berupa surat suara, sampul, formulir, alat bantu tunanetra, serta daftar pasangan calon dan daftar calon tetap (DCT).

“Sementara, untuk produksi dan distribusi logistik Pemilu tahap pertama sebelumnya berupa kotak suara, bilik suara, segel plastik, tinta, dan segel sudah diterima,” ucap Sudrajat.

Terkait dengan logistik yang diterima, Ketua KPU Sitaro, Stevanus Kaaro ditemui usai menggelar media gathering bersama stakholder pada Rabu (27/12/2024), di Ocean View Cafe Siau menjelaskan perihal surat suara untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut Kaaro, untuk empat jenis surat suara yang tiba saat ini, penyedianya berbeda dengan surat suara DPD sehingga pengirimannya tidak sama. “Informasi, surat suara DPD sementara pengepakan,” kata Kaaro.

Terkait dengan keterlambatan ini, Kaaro yang kembali duduk sebagai Ketua KPU di periode kedua, berharap, logistik ini akan tiba jauh sebelum waktu distribusi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kami berharap, dalam waktu dekat sudah ada distribusi surat suara untuk DPD,” ungkapnya.

Tantangan distribusi logistik Pemilu di Sitaro

Kabupaten Kepulauan Sitaro berada di Provinsi Sulawesi Utara, daerah ini memiliki kontur wilayah yang luas wilayahnya dikelilingi laut.

Sesuai data statistik yang di akses di laman sitarokab.bps.go.id menghituang, luas wilayah Sitaro sebesar 275,95 km². Kepulauan ini memiliki batas wilayah laut Sulawesi di sebelah barat, Kabupaten Minahasa Utara di sebelah selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe di Sebelah utara.

Sebagai Kabupaten Kepulauan, Sitaro memiliki total 47 pulau, dimana 12 pulau berpenghuni dan sisanya belum berpenghuni, dengan total wilayah administrasi 10 kecamatan, 10 Kelurahan dan 83 desa.

Wilayah Sitaro menjadi target prioritas distribusi logistik Pemilu, ke tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena memiliki tingkat tantangannya tersendiri.

Dari data KPU Sitaro, pada Pemilu 2024, Sitaro memiliki 249 TPS, dengan 55.159 warga masuk Daftar Pemilih Tetap. Hal ini sesuai hasil Rapat Pleno Terbula KPU Sitaro yang digelar pada 20 Juni 2023 lalu.

Seperti tahun sebelumnya, distribusi logistik Pemilu dipastikan akan menggunakan dua moda transportasi yakni darat dan laut. Untuk pengiriman lewat laut, tantangannya, tidak semua pulau memiliki pelabuhan kapal laut.

Untuk sampai ke daerah pulau kecil, biasanya menyewa perahu nelayan. Nah, disini cuaca akan menjadi penentu logistik tiba tepat waktu, sebelum waktu pemungutan suara.

Ketua KPU Sitaro, Stevanus Kaaro menjelaskan skema distribusi logistik yang akan dilakukan jelang pemungutan suara. Menurut Kaaro nantinya distribusi akan dimulai empat hari sebelum pemungutan suara untuk daerah kepulauan, khususnya dua pulau besar Tagulandang dan Biaro, dan sampai ke pulau pulau kecil diantaranya.

Sementara, H minus tiga akan fokus pengiriman ke daerah pulau kecil lainnya yang berada dekat dengan Pulau Siau. Sedangkan H minus dua akan fokus di daratan pulau Siau yang merupakan pulau terbesar di Sitaro.

“Kita menyisihkan H minus satu, untuk melengkapi. Jika ada yang kurang terdistribusi, maka di hari itu akan dilengkapi. Untuk personel yang diturunkan nanti, akan melibatkan semua pihak termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, maupun pemerintah desa dan jajaran KPU, untuk membantu mensukseskkan pesta demokrasi ini.” beber Kaaro.

Ditemui terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sitaro Hendrolds Tatengkeng memastikan, semua tahapan Pemilu di Sitaro terkawal Bawaslu.

Hingga saat ini, jajaran Bawaslu sampai ke tingkat Panwas Kecamatan, Panwas Desa dan Kelurahan sampai pada perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, berjalan lancar demi mengawal pesta demokrasi yang sukses sesuai dengan tujuannya.

“Dalam hal ini, Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, terus bekerja sesuai aturan yang ada. Perintahnya jelas, mengawal Pemilu memastikan tiap warga yang memiliki hak politiknya akan terlayani di hari pemungutan suara, karena itu distribusi logistik harus dipastikan,” kata Tatengkeng.

Saat dimintai tanggapan terkait logistik tahap kedua, Tatengkeng menyampaikan sebelumnya telah mengajak pengurus partai politik supaya ikut bersama menyaksikan sebagai bentuk transparansi.

“Kami mengundang juga pihak parpol supaya bisa ikut menyaksikan distribusi logistik saat pembongkaran dari truk ke gudang KPU Sitaro,” ucapnya.

Jaminan keamanan Pemilu di Sitaro

Untuk keamanan pelaksanaan Pemulu 2024, Kapolres Kepulauan Sitaro AKBP Iwan Permadi, saat gelar konferensi pers akhir tahun yang bertempat di Aula Karangetang Polres, Sabtu (30/12/2023) menjelaskan, upaya yang telah dilaksanakan pihaknya.

“Kami terus mengawal mulai dari logistik maupun setiap tahapan bersama penyelenggara, sementara antar personel kami sudah melakukan apel gelar pasukan serta Operasi Mantap Brata, dan kewajiban melaksanakan apel bersama sebagai bentuk koordinasi terpusat,” kata Permadi.

Ia menambahkan, meskipun Sitaro dikenal aman, namun pihaknya tidak ingin sedikit pun lengah. Untuk itu Polres Sitaro siap mengantisipasi potensi dan kerawanan konflik yang terjadi, termasuk saat distribusi logistik.

Selain itu, terkait dangan laporan atau aduan proses Pemilu saat ini, Permadi memastikan hingga akhir tahun 2023, pihaknya belum menerima laporan terkait Pemilu maupun tahapannya.

“Dibanding Polres lain, kami belum menerima laporan terkait tahapan Pemilu atau tindak pidana Pemilu,” jelas Permadi, menanggapi pertanyaan sejumlah media.

Pelaksanaan Pemilu di daerah kepulauan memiliki cerita tersendiri, selalu unik dan melahirkan pengalaman menarik, apalagi posisinya di daerah perbatasan Indonesia.

Kurangnya fasilitas dan sarana mendorong penyelenggara Pemilu untuk menampung banyak ide dalam distribusi logistik. Meskipun selama ini cenderung aman dalam pelaksanaannya, namun tingkat partisipasi publik harus didorong, agar meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemimpin yang lahir dari pesta demokrasi.