ZONAUTARA.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang, dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menjadi kunci suksesi hajatan lima tahunan itu.
Meski saat ini tengah berfokus pada terselenggaranya Pemilihan Umum serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 14 Februari nanti, namun tahapan Pilkada Sitaro di November nanti lantas jangan diabaikan.
Sebab, kedua hajatan ini memiliki tingkat kepentingan yang sama. Bahkan dibanding Pemilu dan Pemiihan Presiden, Pilkada justru sangat dirindukan, serta dipastikan mengundang banyak reaksi masyarakat.
“Isunya yang sangat lokal, serta hasilnya terasa bagi kelangsungan di daerah, menjadikan Pilkada jauh lebih seksi untuk dibahas, meski begitu rawan potensi gesekan,” kata Herwin Makawimbang, warga di Kecamatan Siau Barat Utara, saat dimintai tanggapan.
Bahkan pengalaman sebelumnya, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sitaro di awal Sitaro berotonom tahun 2008 sudah terjadi aksi masa. Meski tidak memakan korban jiwa, namun aksi saat itu membawa kekhawatiran.
Lima tahun setelah itu, pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya gesekan juga terjadi antar pendukung, buntut saling klaim pemenenang sebelum hasil perhitungan suara di sahkan KPU.
Berdasarkan pengalaman itu, Irwan Toli warga di Kampung Lehi di Kecamatan Siau Barat, justru menitik beratkan suksesi Pemilu ada di tangan Pemerintah Daerah.
Menurut Irwan, Pemerintah menjadi penentu, karena semua tahapan dinilainya tidak bisa terlaksana tanpa dukungan dari Pemerintah Daerah.
Dukungan yang disebut Irwan pun, harus secara penuh dan tidak menimbulkan kerawanan yang berpotensi pada penundaan tahapan.
“Sebut saja anggaran, kalau tidak ada anggaran maka dipastikan tidak ada tahapan, kalaupun ada tapi tidak cukup itu juga bisa menimbulkan kerawanan,” kata Irwan saat ditemui, baru-baru ini.
“Disisi lain bagimana keamanan itu dimaksimalkan untuk meredam potensi kericuhan yang bakal terjadi,” katanya.
Dukungan Pemerintah Daerah
Bentuk tanggung jawab serta dukungan penuh pun telah ditunjukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro sejak tahapan Pemilu saat ini, hingga Pilkada mendatang.
Kendatipun belum memastikan, setidaknya imbauan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terus digaungkan, serta sudah dilakukan penandatangan pakta integritas secara simbolis, untuk menjaga tatanan undang-undang tetap berjalan.
Disisi lain, dalam hal dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, sudah tepat waktu pada 10 November 2023 lalu, telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Sitaro.
Meskipun jumlah ini turun dari permintaan awal KPU, namun sudah sesuai hitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama KPU.
“Total 26,5 Miliar rupiah anggaran digeser Pemerintah Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada KPU demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang,” kata Penjabat (Pj) Bupati Sitaro Joi E.B. Oroh.
Selain KPU, kata Oroh, Pemerintah Daerah juga sudah memberikan dukungan anggaran lainnya kepada Badan pengawas Pemilu.
Penandatanganan tersebut dilaksanakan di Ruang Media Center Kantor Bupati Kepulauan Sitaro, Rabu 4 November 2023.
Disebutkan berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Bawaslu, telah disepakati besaran dana hibah sebesar Rp. 8.500.000.000.
“Ini sudah kesepakatan bersama” ucap Oroh.
Tambah Oroh, Selain penyelenggara anggaran lain juga akan ada hibah kepada TNI dan Polri sebagai bentuk dukungan dalam pengamanan selama Pilkada 2024 mendatang.
Ia juga mengimbau masyarakat baik di Pemilu saat ini maupun Pilkada mendatang bisa memberikan hak suara dan datang ke tempat pemungutan suara.
“Jangan Golput, satu suara kita menentukan masa depan bangsa dan daerah,” ajak Oroh.
Ketua KPU Sitaro, Stevanus Kaaro, usai menandatangani NPHD di ruang media center Pemkab Sitaro, menyampaikan terimakasih atas dukungan Pemerintah daerah.
Menurut Kaaro, bentuk dukungan Pemerintah secara penuh ditunjukan lewat penandatangan NPHD yang tepat waktu.
“Pada 10 November 2023 itu terakhir, kami berteriamakasih Sitaro bisa tepat waktu,” ucapnya.
Terkait jumlah anggaran yang turun dari permintaan awal KPU, Kaaro memastikan sudah melalui hitungan dan cukup untuk tahapan.
“Sudah dihitung, 26,5 miliar rupiah itu cukup untuk tahapan,” tutur Kaaro.
Senada juga disampaikan Ketua Bawaslu Sitaro Henrolds Tatengkeng, Menurut dia meskipun angkanya dibawa permintaan awal, pihaknya bisa memaksimalkan beberapa item untuk mencukupi anggaran tersebut.
“Komunikasi dengan TAPD berjalan baik, kita coba meminimalisir beberapa item yang tidak berpengaruh pada jalannya pengawasan,” ujar Tatengkeng, dihubungi via media perpesanan.
Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat
