Tekan inflasi, Pemerintah Daerah wajib gelar pangan murah

SITARO, ZONAUTARA.COM-Untuk menekan dampak kenaikan harga bahan pokok di sejumlah wilayah Indonesia, pemerintah pusat menyerukan daerah wajib menggelar beberapa hal. Satu diantaranya gerakan pangan murah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Pernyataan ini disampaikan langsung Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, pada rapat koordinasi (Rakor) pengamanan pasokan dan harga pangan jelang bulan ramadhan dan Idul Fitri, Senin, 4 Maret 2024.

Arief mengungkapkan saat ini inflasi nasional per Februari berada di angka 2,75 persen dengan kontribusi terbesar dari beras sebesar 0,67 persen. Meski begitu, ia menyampaikan perkembangan harga beras akan terkoreksi seiring dengan panen yang angkanya mencapai 3,5 juta ton dari kebutuhan 2,5 sampai 2,6 juta ton.

Harga gabah nasional, lanjut Arif, sampai saat ini rata-rata berada di harga Rp.7.040.

“Selalu kami sampaikan supaya mudah menghitung harga beras, jika harga gabah misalnya delapan ribu atau sembilan ribu tinggal dikalikan dua, dan jika sekarang sudah tujuh ribu maka akan kembali ke HET,” katanya.

Dalam sidang kabinet paripurna, presiden menugaskan dan mengarahkan supaya memperhatikan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga. Karena itu, Bapanas berharap dukungan dan kerjasama dari para kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan membantu menekan inflasi dan ketersediaan pangan.

Setidaknya, kata Arief, ada tiga hal yang wajib dilakukan daerah secara terus menerus dan aktif yakni gerakan pangan murah, bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pemantauan harga pasar baik pasar induk, tradisional dan ritel modern.

“Saya minta tolong teman-teman satu daerah, bisa melaksanakan gerakan pangan murah, mohon nanti dari Bulog bisa menyampaikan stok di daerah bekerjasama dengan pemerintah,” kata Arief.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada kegiatan yang sama menjelaskan angka inflasi merupakan agregat bukan hanya kerja pemerintah pusat, tetapi yang utama itu pemerintah daerah, TPID yang di pimpin semua kepala daerah.

“Pada Bulan September kita ada di angka enam persen dan di Februari ini turun di angka 2,75 persen,” kata Tito.

Menurut Tito, Indonesia tidak sama dengan negara lainnya. Singapura misalnya yang semua warganya konsumen sehingga lebih murah akan lebih baik, di Indonesia harus mencari keseimbangan antara menyenangkan konsumen dan produsen.

“Kalau harganya terlalu murah sekali kasian petani dan penghasil lainnya termasuk pengusaha, nelayan. Sebaliknya kalau harganya tinggi masyarakat menjerit, karena itu kita harus seimbang dan angka inflasi kita terkendali supaya menyenangkan keduanya,” ujar Tito.

“Target kita di Tahun 2024 paling rendah 1,5 persen dan paling tinggi 3,5 persen,” sambungnya.

Sesuai data yang ada di Februari 2024, terjadi inflasi di semua daerah di Indonesia, untuk komoditas yang umum itu beras, di pekan ke empat Februari terjadi inflasi di 268 kabupaten dan kota.

“Pada minggu kelima naik lagi sudah terjadi di 281 kabupaten/kota, selanjutnya ada cabe merah 254 daerah dan ketiga minyak goreng minggu ke Empat Februari naik di 229 daerah, telur ayam ras 199 kabupaten/kota dan minggu kelima Februari naik di 229 daerah dan daging ayam ras 185 daerah dan minggu kelima naik 201 daerah,” urai Tito.

“Inilah komoditas yang tidak bergerak di minggu ke empat dan kelima,” ungkap dia.

Mendagri sudah memberikan pedoman sembilan langkah menekan inflasi, yakni pemantauan harga dan stok sesuai kebutuhan, rapat teknis TPID, menjaga pasokan bapok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah, Sidak ke pasar dan distributor, berkooridnasi dengan daerah penghasil komoditi, merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi, serta memberikan bantuan transportasi dari APBD.

“Nah kalau sembilan ini dikerjakan sesuai masalah dilapangan, komoditas apa yang naik, penyebabnya apa, suplainya kurang atau distribusi tidak jalan, akan kelihatan dan bapanas saya kira bisa diajak berkoordinasi sehingga jika stok kurang bisa dicarikan solusi dari daerah lain,” sambungnya lagi.

Ia juga meminta supaya situasi keamanan bisa berjalan dengan baik, karena itu diperlukan rapat antara forkopimda di daerah, pasca Pemilu 14 Februari 2024. Tito berharap seiring dengan menyambut hari raya maka situasi politik nasional akan meredah.

Ditemui usai melaksanakan Zoom Meeting Rakor pengamanan pasokan dan harga pangan jelang puasa dan idul fitri, bertempat di Kampung Beong, Kecamatan Siau Tengah, Penjabat (Pj) Bupati Sitaro, Joi E B. Oroh menyampaikan beberapa hal terkait rencana daerah.

Memang, kata Oroh, dalam rakor disampaikan ada beberapa daerah dilaporkan terjadi kenaikan harga bapok, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sitaro, seperti beras dan minyak goreng.

Oroh memastikan dalam waktu tidak lama akan menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Frorkopimda, tim pengendali inflasi, Bulog, dinas pangan ini dalam rencana untuk menggelar pangan murah bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

“Jadi ini sudah dalam waktu dekat kita akan bicarakan terkait gelar pangan murah karena sudah sesuai instruksi,” jelas Oroh.

Kabupaten Kepulauan Sitaro yang sebagian besar produksi bahan pokok bergantung ke daerah lain, berharap inflasi tidak akan naik lebih tinggi lagi, ini disinyalir akan merugikan masyarakat dan menyulitkan. Karena untuk sampai ke Sitaro bapok ini harus dikirimkan dengan kapal laut yang ikut mempengaruhi harga di pasaran.

“Bisa naik beberapa kali lipat, karena juga terpengaruh biaya angkut, karena kita berharap inflasi bisa ditekan dan pemerintah daerah akan terus berupaya berkolaborasi sehingga meski terjadi kenaikan harga tetapi tidak membuat masyarakat menjerit,” tambah oroh.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk mulai melakukan giat menanam memanfaatkan lahan tidur atau pekarangan untuk mitigasi dan mewujudkan kemandirian pangan, khusuanya tanaman lokal.

“Setidaknya punya pilihan saat harga beras naik tinggi,” kuncinya.