Ketua DPR Mike Johnson pada Kamis (16/5), menuduh Presiden Biden menyembunyikan wawancaranya dengan penasihat khusus mengenai kasus penanganan terhadap dokumen rahasia.
Jaksa Agung Garland mengatakan kepada wartawan bahwa Departemen Kehakiman berupaya menyampaikan informasi kepada komite tentang penyelidikan penasihat khusus Robert Hur, termasuk transkrip wawancara Biden dengan Hur.
Ketua DPR, Mike Johnson mengatakan, Biden takut para pemilih mendengarnya pada musim kampanye pemilu ini.
“Kami mengetahui bahwa Presiden Biden menggunakan hak istimewa eksekutifnya, untuk mencegah rakyat Amerika mendengarkan rekaman audio kesaksiannya dengan penasihat khusus Robert Hur. Rakyat Amerika tidak akan bisa mendengarkan, mengapa jaksa merasa bahwa presiden AS, mengutip kata-kata penasihat khusus Robert Hur: seorang pria lanjut usia dengan ingatan buruk, sehingga tidak boleh dituntut. Coba pikirkan sejenak. Presiden Biden tampaknya takut jika warga negara AS dan semua orang mendengar rekaman itu,” kata Johnson.
Garland mengatakan, merilis audio tersebut dapat membahayakan penyelidikan sensitif dan penting pada masa depan.
Gedung Putih memblok penyebaran audio itu dengan alasan, Partai Republik di Kongres hanya ingin rekaman tersebut “dipotong-potong” dan digunakan untuk tujuan politik, ketika presiden dari Partai Demokrat itu mencalonkan diri kembali.
Transkrip wawancara Hur menunjukkan Biden kesulitan mengingat beberapa tanggal dan kadang-kadang ia bingung atas beberapa rincian – sesuatu yang menurut para pembantunya, telah dilakukannya selama bertahun-tahun, baik di depan umum maupun secara pribadi. [ps/ns]
Artikel ini terbit atas kerjasama afiliasi Zonautara.com dengan Voice of America (VOA) Indonesia
