Pemda di Sulut didorong sediakan layanan kesehatan psikologi klinis di setiap Puskesmas

ZONAUTARA.com – Layanan kesehatan psikologi di Sulawesi Utara (Sulut) masih sangat minim. Untuk 15 kabupaten/kota di Sulut hanya ada 19 psikolog.

Pemerintah Daerah di Sulut diminta turut andil berperan menunjang akses masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya layanan psikologi klinis di daerah masing-masing.

“Sekarang kendalanya adalah jumlah mereka yang sedikit. Hanya sekitar 3 ribu orang di seluruh wilayah di Indonesia, padahal Puskesmasnya ada 10 ribu,” ungkap Ketua Tim Tata Kelola Gangguan Jiwa Kemenkes RI Herbet Sidabutar usai Rapat Evaluasi Layanan Psikologi Klinis Puskesmas di Manado yang diselenggarakan di The Lagoon Hotel Manado, Rabu (14/8/2024).

Herbet bilang, rapat evaluasi itu melibatkan berbagai perwakilan baik tenaga medis dari rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota se Sulut, UPTD PPA, dan organisasi profesi kesehatan.

Herbet menjelaskan bahwa rapat evaluasi tersebut disambut secara positif. Peserta setuju bahwa keberadaan psikolog klinis di setiap Puskesmas akan membantu aktivitas medis dan tenaga kesehatan.

“Jadi, evaluasinya positif, dan rekomendasinya sudah ada di Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 bahwa psikolog medis merupakan tenaga wajib yang ada di Puskesmas,” jelasnya.

Untuk merealisasikan layanan psikologi klinis di daerah, membutuhkan komponen-komponen tertentu, misalnya rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan partisipasi masyarakat.

Terkait kurangnya tenaga ahli layanan psikologi klinis di Sulut, Herbet mendorong inovasi Pemda dalam perekrutan. Khususnya di Kota Manado, harus dilakukan perekrutan untuk memenuhi kebutuhan 16 Puskesmas.

“Untuk itulah perlu adanya stimulan. Entah mungkin iming-iming menjadi PNS, entah iming-iming diangkat jadi apa gitu yah, atau dikasih beasiswa,” ingatnya.

Herbet menambahkan dalam upaya meningkatkan minat menghasilkan tenaga psikologi klinis, Kemenkes akan bekerjasama dengan Ikatan Psikologi Klinis (IPK) Pusat di bidang pendidikan.

“Jadi kedepan kita akan bekerjasama dengan IPK Pusat dalam bentuk penyederhanaan kurikulum, supaya bisa menghasilkan tenaga yang lebih banyak,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Ketua IPK Indonesia Wilayah Sulut Hanna Monareh MPsi Psikolog menjelaskan, pilot project layanan psikologi klinis di setiap puskesmas menjadi dorongan bagi kabupaten/kota lain untuk mempersiapkan diri.

Pilot project itu menjadi sebuah inovasi dalam upaya mendukung program nasional, dengan sumber daya yang mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Menurut Hannah, layanan psikologi klinis tidak hanya seputar konseling. Tetapi sosialisasi, psiko edukasi, dan mendampingi caregiver (tenaga profesional yang merawat dan mendukung orang lain, terutama yang tidak mampu merawat diri sendiri).

“Kita layani tidak hanya usia dewasa, tetapi juga anak-anak, dan mereka berani terbuka juga,” jelasnya, sembari berharap adanya apresiasi dari pemerintah kabupaten/kota untuk kelanjutan kegiatan ini.

Rapat Evaluasi Layanan Psikologi Klinis Puskesmas di Manado dibuka langsung Ketua Umum IPK Indonesia dr RA Retno Kumolohadi MSi Psikolog.