ZONAUTARA.COM – Dalam rangka meningkatkan sinergi dan soliditas penegakan hukum selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), pada 13-14 September 2024 di Hotel Sutan Raja Manado.
Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kerja sama yang kuat antara lembaga-lembaga penegak hukum.
“Soliditas antara Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian sangat krusial dalam memastikan pelanggaran selama Pilkada ditangani secara profesional dan transparan. Meski perbedaan pendapat adalah hal wajar, kita harus tetap berpegang teguh pada aturan demi mencapai kesuksesan bersama,” ujarnya.
Ardiles juga menekankan pentingnya semangat dan motivasi untuk meraih predikat Gakkumdu terbaik, sebagai pendorong bagi seluruh pihak menghadapi tantangan hukum ke depan.
Kordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Zulkifli Densi, menambahkan bahwa kebersamaan yang terbangun antara tiga lembaga penegak hukum merupakan modal kuat untuk menangani pelanggaran pemilihan secara efektif.
“Gakkumdu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap lembaga memiliki peran penting, dan kebersamaan ini akan memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif,” jelasnya.
Sementara itu, Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Steffen S. Linu, mengingatkan bahwa tantangan dalam penanganan pelanggaran Pilkada ke depan semakin kompleks.
“Koordinasi antar-Gakkumdu sangat diperlukan untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan muncul selama proses Pilkada. Tanpa sinergi, penanganan pelanggaran bisa menjadi lebih sulit,” tambahnya.
Dengan berlangsungnya rakor ini, diharapkan soliditas Gakkumdu dalam menghadapi Pilkada 2024 semakin kuat, sehingga proses pemilihan berjalan transparan, adil, dan bebas dari pelanggaran hukum yang dapat merusak integritas demokrasi.
Pada kegiatan ini dihadiri oleh Bawaslu, Kejaksaan Tinggi, serta Kepolisian Daerah Sulut.