Bantuan seng untuk Tagulandang: Klarifikasi Pemerintah Daerah Sitaro di tengah polemik

SITARO, ZONAUTARA.com – Pengiriman bantuan seng dari Pulau Siau menuju Pulau Tagulandang, yang dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk membantu warga terdampak erupsi Gunung Ruang, tidak berjalan mulus. Alih-alih mendapat sambutan hangat, keberangkatan bantuan yang menggunakan kendaraan serbaguna milik BPBD Sitaro justru dihentikan oleh ratusan warga yang mencegat kapal KMP Lokong Banua pada Selasa 5 November 2024 sore.

Tuntutan warga yang meminta agar bantuan seng tersebut tidak jadi dikirim, melainkan dialihkan ke Mapolsek Siau Timur untuk diamankan, muncul di tengah kabar yang beredar bahwa seng tersebut sebenarnya berasal dari gudang logistik di Pelabuhan Tagulandang.

Kabar ini memunculkan dugaan bahwa bantuan seng tersebut bukanlah bantuan baru, melainkan stok yang sudah ada, yang sengaja dipindahkan untuk “digunakan” dalam konteks politik jelang Pilkada Kabupaten Kepulauan Sitaro pada 27 November mendatang. Senin, 4 November 2024 warga telah mendatangi gudang penyimpanan bantuan di Pulau Tagulandang, dan mendapati pernyataan juru Kunci gudang mengakui sebagian bantuan telah di pindahkan.

Namun, tudingan ini langsung dibantah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sitaro, Denny Kondoj, yang memberikan klarifikasi saat menghadiri debat publik calon bupati dan wakil bupati di Manado. Menurut Kondoj, seng yang akan dikirim ke Tagulandang bukan berasal dari gudang logistik yang ada di sana, melainkan bantuan dari komunitas pelaut Sitaro di Batam.

“Ini bukan seng dari gudang di Tagulandang. Seng ini sebanyak 1.100 lembar berasal dari Asosiasi Pelaut Sitaro di Batam yang sebelumnya telah dibawa ke Siau. Jadi, seng ini memang baru datang dan akan didistribusikan ke Tagulandang,” jelas Kondoj kepada wartawan, Selasa, 5 November 2024.

Selain 1.100 lembar seng dari pelaut, pemerintah daerah juga menyiapkan 2.000 lembar seng tambahan dari anggaran pemerintah daerah, dengan total 3.100 lembar seng yang akan disalurkan. Kondoj menegaskan bahwa keputusan untuk mengirimkan bantuan seng tersebut bukan merupakan langkah politis.

Lebih lanjut, Sekretaris Daerah itu menyebutkan bahwa semula pemerintah daerah berharap mendapatkan bantuan seng tambahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sebanyak 25.000 lembar. Namun, karena belum ada kejelasan mengenai waktu pengiriman, maka diputuskan untuk segera mendistribusikan seng yang sudah tersedia.

“Jadi, daripada menunggu yang belum pasti datangnya, lebih baik kita bagikan yang sudah ada,” tegasnya,” lanjutnya “Seng yang ditagulandang itu juga skira 1000 lembar sudah kita bagikan terlebih dahulu ke sekolah yang terdampak supaya kegiatan belajar bisa kembali berjalan,” ungkap dia. “Jadi kalau dikatakan di Tagulandang kosong itu tidak benar.”

Namun, meskipun penjelasan Kondoj sudah disampaikan, ketegangan di masyarakat belum sepenuhnya mereda. Dugaan adanya kaitan antara bantuan ini dengan kontestasi politik tetap menjadi topik hangat di kalangan warga. Pilkada yang semakin dekat memunculkan kekhawatiran di sebagian pihak bahwa bantuan sosial bisa dipolitisasi, dan ini semakin memanas di tengah ketidakpastian politik yang ada.

Konteks Pilkada dan persepsi politik

Menjelang Pilkada Kabupaten Kepulauan Sitaro, sentimen politik sangat mempengaruhi dinamika sosial di tengah masyarakat. Salah satu isu utama yang berkembang adalah bagaimana pemerintah menggunakan bantuan sosial, termasuk bantuan pasca-bencana, dalam upaya mendulang suara untuk calon tertentu.

Dugaan bahwa bantuan seng ini bagian dari strategi politik tak bisa begitu saja diabaikan, mengingat ketegangan politik yang ada. Bahkan, meskipun pemerintah daerah membantahnya, beberapa kalangan tetap beranggapan bahwa langkah pemerintah ini mungkin memiliki dimensi politik, meski sejauh ini belum ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut.

Pada akhirnya, yang terpenting adalah memastikan bahwa bantuan yang dikirimkan benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan. Polemik yang ada sebaiknya tidak mengalihkan fokus dari tujuan utama, yaitu membantu warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Ruang di Pulau Tagulandang.

“Transparansi dalam penyaluran bantuan, serta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, akan sangat penting untuk menghindari spekulasi lebih lanjut,” kata Fendy salah satu warga di Tagulandang.