Bantuan seng untuk Tagulandang: Klarifikasi Pemerintah Daerah Sitaro di tengah polemik

SITARO, ZONAUTARA.com – Pengiriman bantuan seng dari Pulau Siau ke Pulau Tagulandang, yang dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk membantu warga terdampak erupsi Gunung Ruang, tidak berjalan mulus.

Alih-alih mendapat sambutan hangat, pengiriman bantuan yang menggunakan kendaraan serbaguna milik BPBD Sitaro justru dihentikan oleh ratusan warga yang mencegat kapal KMP Lokong Banua pada Selasa 5 November 2024 sore.

Warga menuntut bantuan seng tersebut tidak dikirim, melainkan dialihkan ke Mapolsek Siau Timur untuk diamankan. Permintaan ini muncul di tengah kabar yang beredar bahwa seng tersebut sebenarnya berasal dari gudang logistik di Pelabuhan Tagulandang.

Kabar ini memunculkan dugaan bahwa bantuan seng tersebut bukanlah bantuan baru, melainkan stok yang sudah ada, yang sengaja dipindahkan untuk “digunakan” dalam konteks politik Pilkada Sitaro.

Sebelumnya pada Senin, 4 November 2024 warga telah mendatangi gudang penyimpanan bantuan di Pulau Tagulandang, dan mendapati pernyataan dari juru kunci gudang yang mengakui jika sebagian bantuan yang ada di gudang penyimpanan tersebut telah dipindahkan.

Namun, tudingan ini langsung dibantah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sitaro, Denny Kondoj, yang memberikan klarifikasi saat menghadiri Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati di Manado.

Menurut Kondoj, bantuan seng yang akan dikirim ke Tagulandang bukan berasal dari gudang logistik yang ada di sana, melainkan bantuan dari komunitas pelaut Sitaro di Batam.

“Ini bukan seng dari gudang di Tagulandang. Seng ini sebanyak 1.100 lembar berasal dari Asosiasi Pelaut Sitaro di Batam yang sebelumnya telah dibawa ke Siau. Jadi, seng ini memang baru datang dan akan didistribusikan ke Tagulandang,” jelas Kondoj kepada wartawan, Selasa, 5 November 2024.

Selain 1.100 lembar seng dari para pelaut tersebut, Pemerintah Daerah Sitaro juga menyiapkan 2.000 lembar seng tambahan dari anggaran Pemda. Sehingga total 3.100 lembar seng yang akan disalurkan. Kondoj menegaskan bahwa keputusan untuk mengirimkan bantuan seng tersebut bukan merupakan langkah politis.

Lebih lanjut, Sekretaris Daerah itu menyebutkan bahwa semula Pemda berharap mendapatkan bantuan seng tambahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sebanyak 25.000 lembar. Namun, karena belum ada kejelasan mengenai waktu pengiriman, maka diputuskan untuk segera mendistribusikan seng yang sudah tersedia.

“Jadi, daripada menunggu yang belum pasti datangnya, lebih baik kita bagikan yang sudah ada,” tegasnya,” Ia melanjutkan, “seng yang di Tagulandang itu juga ada sekira 1000 lembar sudah kita bagikan terlebih dahulu ke sekolah yang terdampak supaya kegiatan belajar bisa kembali berjalan. Jadi kalau dikatakan di Tagulandang kosong itu tidak benar.”

Meskipun penjelasan Kondoj sudah disampaikan, ketegangan di masyarakat belum sepenuhnya mereda. Masyarakat masih mengaitkan bantuan ini dengan kontestasi politik Pilkada yang semakin dekat. Mereka khawatir bantuan sosial bisa dipolitisasi.

Konteks Pilkada dan persepsi politik

Menjelang Pilkada Kabupaten Kepulauan Sitaro, sentimen politik sangat mempengaruhi dinamika sosial di tengah masyarakat. Salah satu isu utama yang berkembang adalah bagaimana pemerintah menggunakan bantuan sosial, termasuk bantuan pasca-bencana, dalam upaya mendulang suara untuk calon tertentu.

Dugaan bahwa bantuan seng ini bagian dari strategi politik tak bisa begitu saja diabaikan, mengingat ketegangan politik yang ada. Bahkan, meskipun pemerintah daerah membantahnya, beberapa kalangan tetap beranggapan bahwa langkah pemerintah ini mungkin memiliki dimensi politik, meski sejauh ini belum ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut.

Pada akhirnya, yang terpenting adalah memastikan bahwa bantuan yang dikirimkan benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan. Polemik yang ada sebaiknya tidak mengalihkan fokus dari tujuan utama, yaitu membantu warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Ruang di Pulau Tagulandang.

“Transparansi dalam penyaluran bantuan, serta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, akan sangat penting untuk menghindari spekulasi lebih lanjut,” kata Fendy salah satu warga di Tagulandang.