Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sitaro mulai menurun, namun tantangan masih ada

SITARO, ZONAUTARA.com — Dalam lima tahun terakhir, upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dalam menangani kemiskinan menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan data yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik 2025–2029, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sitaro telah mengalami penurunan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan pada tahun 2019 tercatat sebesar 9,56%, dan menurun menjadi 8,94% pada 2020. Penurunan tersebut berlanjut hingga mencapai 8,2% pada akhir tahun 2022 dan 2023. Meskipun demikian, data terbaru yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan adanya sedikit kenaikan pada 2023.

Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Sitaro tercatat 8,76%, yang berarti ada 5.920 jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini merupakan kenaikan sebesar 0,56% atau sekitar 390 jiwa dibandingkan tahun 2022.

Kenaikan ini, menurut Pemerintah Kabupaten Sitaro, lebih dipengaruhi oleh serangkaian bencana alam yang melanda wilayah ini sepanjang tahun 2023. Terjadi sebanyak 105 kejadian bencana, termasuk erupsi Gunung Karangetang yang melanda empat lokasi di Sitaro, seperti Kampung Dompase, Kelurahan Bebali, Kelurahan Tarorane, dan Tatahadeng, serta menyebabkan 272 jiwa mengungsi. Selain itu, bencana kekeringan yang disebabkan oleh fenomena El Niño pada akhir 2023 juga turut berdampak besar, terutama pada produksi tanaman pala yang menjadi komoditas utama di daerah ini.

“Penurunan produksi pala pada 2023 sebanyak 559,07 ton, serta penurunan harga pala dan fuli di pasar, sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat, khususnya yang berada di garis kemiskinan,” kata Pj. Bupati Sitaro dalam laporan RPJMD Teknokratik 2025–2029.

Kenaikan garis kemiskinan dan pengaruh inflasi

Penyebab lainnya adalah kenaikan garis kemiskinan yang terjadi pada tahun 2023. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Utara, garis kemiskinan per kapita pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi Rp370.423 per bulan, dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya sebesar Rp339.250. Kenaikan garis kemiskinan ini seiring dengan inflasi sebesar 3%+1%, serta kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama beras yang naik sebesar 8%.

“Akibat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, banyak masyarakat yang sebelumnya berada dekat dengan garis kemiskinan kini sudah jatuh ke bawah garis kemiskinan,” jelas Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Indeks kemiskinan dan kondisi masyarakat miskin

Selain itu, ada peningkatan pada indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index) Kabupaten Sitaro pada 2023, yang mencapai 0,95. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata penduduk miskin di daerah ini semakin jauh dari garis kemiskinan. Meskipun begitu, indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index) mengalami penurunan pada 2023 dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, yang menunjukkan ada sedikit perbaikan dalam ketimpangan pengeluaran di kalangan masyarakat miskin.

Kabar baiknya, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sitaro mengalami penurunan yang signifikan. Pada 2021, jumlah penduduk miskin ekstrem tercatat sebanyak 540 jiwa (0,80%), dan pada 2022 turun menjadi 260 jiwa (0,39%). Pada 2023, angka tersebut kembali menurun menjadi hanya 80 jiwa (0,11%).

Kondisi kemiskinan ekstrem, yang mencakup ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan, menunjukkan tren perbaikan, meskipun tantangan masih ada.

Kedepan: Mengurangi ketergantungan pada komoditas pala

Pemerintah Kabupaten Sitaro berupaya untuk terus memperbaiki kondisi ini dengan berbagai program pembangunan, terutama untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas pertanian tunggal seperti pala. Sebagai salah satu daerah yang mayoritas penduduknya bergerak di sektor pertanian, pemerintah fokus untuk mengembangkan sektor lainnya agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada fluktuasi harga komoditas utama.

Pj. Bupati Sitaro menambahkan bahwa meskipun ada tantangan besar yang dihadapi pada 2023, pemerintah berkomitmen untuk terus mengurangi angka kemiskinan dengan memperkuat sektor-sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat. “Kami akan terus fokus pada pembangunan yang inklusif, dengan memperhatikan sektor-sektor yang dapat meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap bencana dan perubahan ekonomi,” ujarnya.

Meskipun terdapat lonjakan sementara pada angka kemiskinan di tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sitaro optimis bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, angka kemiskinan di masa mendatang dapat terus menurun.