ZONAUTARA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melaksanakan peluncuran indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 secara daring, Rabu 5 Maret 2025.
Kegiatan ini diikuti Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Ingrid Kalangit dan Wakil Bupati Heronimus Makainas secara daring, dari media center kantor Bupati Sitaro.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam arahanya mengatakan peluncuran ini sebagai upaya dalam meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik serta jujur di masing-masing daerah.
“Kiranya kepada kepala daerah dapat menjadikan MCP sebagai alat utama dalam mengidentifikasikan risiko korupsi serta meningkatkan transparasi tata kelola dan pengawasan,” ungkapnya.
Budiyanto menegaskan, MCP merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi. Dengan indikator yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam, MCP 2025 diharapkan dapat menjadi acuan kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
“Pencegahan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga memastikan regulasi mendukung ekosistem yang bersih dan sehat. MCP harus menjadi sistem yang memperkuat tata kelola tanpa menciptakan hambatan bagi sektor usaha dan pembangunan ekonomi,” ujar Setyo.
Peluncuran IPKD MCP adalah kegiatan peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dilakukan oleh KPK. MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk memantau kinerja program pencegahan korupsi.
Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung MCP KPK tahun 2025 antara lain penetapan proyek strategis daerah, pemenuhan indikator yang menjadi area pencegahan korupsi pemerintahan daerah, pendataan rencana aksi di setiap area, dan koordinasi yang baik antara seluruh SKPD.
Dalam sambutannya, Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD), Raden Suhartonomenekankan pentingnya penguatan pengendalian kecurangan dan pemetaan profil risiko kecurangan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Ia menyoroti masih lemahnya aspek perencanaan dan penganggaran daerah yang dapat menimbulkan potensi inefisiensi dan inefektivitas, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal.
Dengan peluncuran IPKD MCP Tahun 2025 ini, kata dia, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencegahan korupsi semakin kuat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“KPK dan BPKP akan terus melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini guna memastikan efektivitas dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” kata Suhartono.
Kepala Inspektorat Sitaro, Ironers Sikome menyampaikan peluncuran IPKD MCP 2025 menjadi awal kebulatan komitmen Pemerintah Daerah mendukung Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan KPK melalui 8 Area intervensi yang tak terbatas hanya pada pemenuhan dokumen tetapi pencegahan korupsi yang nyata dalam setiap penyelenggaraan pemerintahaan di daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro.
“Ini sebagaimana komitmen Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati yang baru dalam mencegah terjadi korupsi di Sitaro,” ungkap Sikome.