ZONAUTARA.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, Djon Ponto Janis, mengingatkan pentingnya penerapan standar keselamatan pelayaran oleh seluruh pemilik dan pengelola kapal di wilayah kepulauan Sitaro.
Imbauan ini disampaikan menyusul insiden kebakaran yang menimpa Kapal Motor (KM) Barcelona V-a di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara, pada Minggu, 20 Juli 2025 lalu.
“Kejadian seperti itu bisa terjadi pada kapal mana pun jika standar keselamatan tidak dijalankan dengan baik,” ujar Janis saat ditemui usai rapat paripurna DPRD Sitaro terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Kamis (24/7/2025).
Ia menekankan bahwa aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama, bahkan di atas pertimbangan keuntungan bisnis.
“Kalau mau cari profit, silakan. Tapi jangan lupa soal keselamatan. Itu paling utama, apalagi menyangkut nyawa penumpang,” tegasnya.
Menurut Janis, salah satu pelanggaran umum yang kerap terjadi adalah praktik penjualan tiket melebihi kapasitas kapal. Ia mengimbau agar hal tersebut dihentikan.
Selain itu, operator kapal juga diminta memastikan semua alat keselamatan tersedia dan berfungsi, serta memiliki prosedur komunikasi yang jelas dengan penumpang dalam kondisi darurat.
“Kalau semua aturan dan standar keselamatan dijalankan dengan baik, kita bisa meminimalkan risiko kecelakaan laut. Ini penting, apalagi untuk daerah kepulauan seperti kita yang sangat bergantung pada transportasi laut,” katanya.
Sebagai informasi tambahan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, kecelakaan kapal sering kali disebabkan oleh kelalaian operator, kondisi kapal yang tidak laik laut, serta kurangnya alat keselamatan seperti jaket pelampung dan alat pemadam kebakaran.
Dalam kasus KM Barcelona V-a, proses investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab utama kebakaran.
Janis juga berharap imbauan ini dapat menjadi perhatian serius tidak hanya bagi pemilik kapal, tetapi juga bagi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan kelayakan kapal.
***
