ZONAUTARA.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) berkomitmen penuh untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap kebijakan dalam KUA-PPAS Perubahan tahun anggaran 2025 sesuai dengan dasar-dasar perubahan yang telah dibahas bersama.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus saat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulut tahun anggaran 2025, Senin (11/08/2025).
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi kewajiban utama dalam mengawal dan mengimplementasikan setiap kebijakan anggaran perubahan di akhir tahun 2025 ini.
“Setiap alokasi anggaran akan dimonitor dan dievaluasi secara ketat untuk memastikan bahwa setiap nominal atau dana yang dipercayakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan daerah,” tegasnya.
Lanjutnya, penyusunan perubahan KUA dan PPAS pada tahun anggaran 2025 bukanlah sekadar kewajiban administratif. Lebih jauh, perubahan KUA dan PPAS merupakan sebuah respon strategis yang mendalam dan krusial terhadap berbagai dinamika yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Perubahan ini juga merupakan wujud komitmen kita untuk menjalankan anggaran secara efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Yulius.
Perencanaan belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 telah disusun secara strategis dengan mempertimbangkan beberapa aspek krusial, yang mencakup pemenuhan kewajiban mandatory spending dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Selain itu, kita juga menindaklanjuti Amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja, serta hasil realokasi dana efisiensi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025,” jelasnya.
Pertimbangan lain yang menjadi landasan perubahan tersebut adalah kondisi fiskal daerah, sisa waktu pelaksanaan APBD 2025, dan komitmen bersama terhadap prioritas pembangunan di tingkat nasional, regional, dan daerah.
“Melalui pendekatan yang komprehensif ini, perubahan perencanaan belanja diharapkan tidak hanya menjawab tuntutan efisiensi, tetapi juga memperkuat dampak nyata bagi masyarakat, akuntabilitas fiskal, dan ketepatan sasaran pembangunan,” pungkasnya.
Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, prioritas belanja pada perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 telah difokuskan pada beberapa sektor strategis, yang meilputi:
– Pembangunan Sarana dan Prasarana di Bidang Pariwisata Pariwisata dan Promosi
– Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga
– Pembangunan Sarana dan Prasarana di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
– Dukungan di Bidang Ketahanan Pangan
– Dukungan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
– Bantuan Hukum dan Penyusunan Perda serta Kegiatan Penanggulangan Bencana
– Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
– Masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
– Mengalokasikan anggaran dalam rangka kebutuhan pengamanan barang milik daerah
– Dukungan penyelenggaraan kegiatan keagamaan
– Pemenuhan alokasi anggaran untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat
– Mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib yang terkait pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal juga terhadap pemenuhan mandatory spending.
