ZONAUTARA.com – Meski tahapan Pemilu dan Pilkada 2029–2030 belum resmi dimulai, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah bergerak lebih awal. Melalui kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan sinergitas kelembagaan, Bawaslu ingin memastikan kesiapan bersama mitra kerja sejak dini.
Ketua Bawaslu Sitaro, Henrolds Tatengkeng, menegaskan bahwa jajaran pengawas tetap menjalankan fungsi pengawasan meski tahapan belum berjalan. Kegiatan ini menurutnya menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kerja sama lintas instansi.
“Walaupun belum ada tahapan, Bawaslu tetap bekerja sesuai fungsi. Penting menjaga hubungan dengan pihak-pihak terkait, terutama pemerintah daerah yang sebelumnya ikut terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024,” ujar Tatengkeng.
Ia menjelaskan, kegiatan kali ini melibatkan sejumlah mitra kerja strategis, termasuk dinas-dinas dalam kelompok kerja pengawasan kampanye, logistik, hingga data pemilih. Instansi seperti Dinas Dukcapil, Inspektorat, serta media juga dianggap memiliki peran penting.
“Teman-teman media misalnya, selalu hadir bersama kami dalam setiap tahapan, baik untuk penyebaran informasi maupun sosialisasi,” tambahnya.
Tatengkeng juga menyoroti pentingnya inventarisasi masalah sejak awal. Hasil penjajakan di lapangan menunjukkan masih adanya kendala dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
“Kalau dulu kendala ada pada data penduduk meninggal, sekarang justru tidak ada daftar resmi warga yang meninggal di tingkat desa. Ini jadi catatan penting sebelum masuk tahapan,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengingatkan soal adanya dua model pemilu ke depan, yakni pemilu lokal dan pemilu nasional, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Meski masih menunggu perubahan undang-undang dan aturan teknis dari KPU maupun Bawaslu, pihaknya ingin memastikan kesiapan sejak awal.
“Kami penyelenggara masih menunggu regulasi resmi. Namun sejak sekarang kami harus membangun kesiapan, baik dari segi aturan, SDM, maupun dukungan instansi terkait,” tegas Tatengkeng.
KPU soroti tantangan digital dan cuaca
Sementara itu, Ketua KPU Sitaro, Stevanus Kaaro, menilai peningkatan kapasitas penyelenggara penting dilakukan secara berkelanjutan usai setiap tahapan pemilihan. Melalui pelatihan rutin, kemampuan SDM bisa terus diperbarui sekaligus memperkuat koordinasi dengan Bawaslu dan pemerintah daerah.
“Peningkatan kapasitas ini sangat penting, bukan hanya untuk memperbarui kemampuan penyelenggara melalui pelatihan, tetapi juga memperkuat komunikasi agar setiap tahapan pemilu ke depan bisa lebih baik, baik dalam evaluasi maupun pengelolaan data,” ujar Kaaro.
Ia juga menyinggung tantangan praktis di era digital. “Mati lampu dan hilangnya sinyal menjadi tantangan besar, karena bisa menghambat publikasi hasil perhitungan suara. Di sisi lain, faktor cuaca juga sangat berpengaruh terutama untuk sosialisasi di wilayah kepulauan,” tambahnya.
Pemerintah daerah ingatkan netralitas ASN
Dalam kegiatan ini, turut hadir Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Sitaro, Eddy S. Salindeho, yang menyoroti aspek kelembagaan dan pengalaman dari pemilu sebelumnya.
“Kalau berbicara SDM, kapasitasnya bisa sama. Tapi kelembagaan pemerintah daerah, penyelenggara, dan pihak lain tentu berbeda. Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, kita harus semakin baik ke depan,” ujar Salindeho.
Ia juga mengingatkan soal predikat merah yang pernah disandang Sitaro dalam dua periode pemilu terkait netralitas ASN.
“Itu sebabnya kemudian muncul aturan bahwa ASN yang melanggar netralitas bisa dicabut hak pilihnya. Undang-undang sebenarnya sudah cukup melindungi ASN agar tetap netral sekaligus menjaga hak pilih mereka,” katanya.
Menurut Salindeho, sistem yang ada saat ini penting untuk melindungi ASN agar tidak lagi terjebak dalam praktik politik praktis.
“Kita tidak seperti dulu, di mana setelah pilkada banyak ASN yang non-job. Pemerintah pusat sudah melihat pentingnya perlindungan bagi ASN agar tetap netral sekaligus bisa menyalurkan hak pilihnya,” pungkasnya.
Sinergi lintas pihak
Kegiatan penguatan sinergitas kelembagaan ini digelar serentak di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Dari empat kegiatan yang dijadwalkan, tiga sudah terlaksana, sementara satu kegiatan masih menunggu kepastian narasumber utama dari Komisi II DPR RI.
Dengan adanya kegiatan ini, Bawaslu Sitaro berharap terbangun sinergi kelembagaan yang solid dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2029–2030, sehingga setiap tahapan dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
