ZONAUTARA.com – Indonesia lagi-lagi dihadapkan pada masalah serius soal lingkungan. Arah pembangunan nasional yang gencar mengandalkan investasi ekstraktif ternyata bikin situasi makin runyam.
Program food estate, yang awalnya digadang-gadang bisa jadi solusi ketahanan pangan, malah membuka luka baru. Ratusan ribu hektare hutan habis ditebang, lahan gambut rusak, dan tanah adat di Papua serta Kalimantan ikut tergerus.
Bukan cuma itu, proyek hilirisasi nikel yang jadi andalan pemerintah juga punya sisi gelap.
Di Maluku Utara dan Papua Barat, aktivitas ini menimbulkan pencemaran, merusak pulau-pulau kecil, hingga menghancurkan ekosistem pesisir.
Di level kebijakan, arah pro-investasi lewat UU Cipta Kerja dan UU Minerba justru bikin instrumen pengendalian pencemaran makin lemah. Ditambah lagi, penegakan hukum yang setengah hati membuat perusahaan leluasa melakukan pembakaran hutan, tambang ilegal, sampai merampas wilayah kelola masyarakat.
Dampaknya terasa jelas, kualitas lingkungan turun drastis, bencana ekologis makin sering terjadi, dan ribuan warga malah dikriminalisasi ketika mencoba mempertahankan ruang hidup mereka.
Di tengah situasi ini, Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV WALHI yang berlangsung di Pulau Sumba pada 18–24 September 2025, menegaskan sikap tegas: melawan sistem ekonomi ekstraktif kapitalistik dan oligarki politik yang dianggap sebagai akar dari krisis ekologis.
Forum ini juga melahirkan pemimpin baru. Boy Jerry Even Sembiring resmi terpilih sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2025–2029, bersama tujuh Dewan Nasional.
Dengan mandat baru ini, WALHI meneguhkan dirinya sebagai rumah gerakan rakyat untuk menghentikan perampasan ruang hidup, melawan kerusakan ekologis, dan memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat serta kedaulatan bangsa yang berkeadilan.
“Sejak proses pemilihan Dewan Nasional, kami telah menyadari bahwa tantangan ke depan jauh lebih besar, karena itu kami mengambil sikap bahwa proses pemilihan ini haruslah lebih dari sekedar kontestasi. Mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, keteladanan, kolektif dan kolaboratif para kandidat Dewan Nasional ingin menyatakan bahwa prinsip kerja kami nantinya. Akan menjadi kawan kerja strategis untuk membangun gerakan soliditas guna melawan kekuatan ekonomi politik yang kapitalistik ekstraktif,” kata Torry Kuswardono, Dewan Nasional WALHI.
Arie Rompas, selaku Dewan Nasional WALHI, juga menyampaikan bahwa keadilan itu tidak datang dengan sendirinya. Keadilan harus diperjuangkan, dan WALHI bersama dengan rakyat akan memperjuangkannya.
“Keadilan ekologis harus didasarkan pada daulat rakyat, dan demokrasi yang substansi. Saling menguatkan, membangun soliditas dan solidaritas adalah kunci kerja kita nantinya,” kata Arie.
Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, mengatakan bahwa WALHI akan menjadi rumah bagi seluruh gerakan untuk membangun gerakan pulihkan Indonesia secara kolektif dan kolaboratif, bersama seluruh kantor daerah WALHI, organisasi gerakan rakyat, Masyarakat Adat, petani, nelayan dan orang muda.
“Kita harus menuntut negara kembali pada mandat-mandat konstitusionalnya. Secara politik, Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional akan mendesak negara untuk berhenti melakukan tindakan yang militeristik. WALHI akan menunjukkan wajah garangnya bagi setiap kebijakan yang meminggirkan rakyat. WALHI juga akan hadir dalam setiap gerakan rakyat lintas isu untuk berjuang bersama. Serta mendesak negara untuk melakukan koreksi kebijakan yang destruktif dan meminggirkan rakyat, serta segera mengesahkan undang-undang Masyarakat Adat dan Keadilan Iklim”, kata Boy.
WALHI akan terus berdiri di garda terdepan dalam penyelamatan lingkungan dan keselamatan rakyat.
Dengan akan terus mengusung narasi anti kapitalistik, lalu memperluas dan memperkuat pendidikan serta pengorganisasian rakyat.
Melakukan kampanye masif baik di level lokal, nasional dan internasional. Dan, pastinya WALHI akan menghimpun gerakan rakyat yang lebih masif untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan lestari.
***
