ZONAUTARA.com-Forum Komunikasi Pencinta Alam (FKPA) Kota Manado menggelar Sarasehan yang mengangkat topik Pendidikan Dasar yang Proper, bertempat di Kedai Kopi Revolusi, Manado, Jumat (3/10/2025).
Ketua FKPA Manado, Ahmad Bagenda menyampaikan, terselenggaranya kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi FKPA sebagai sebuah forum komunikasi.
Ia pun mengakui jika kegiatan yang mengangkat topik Pendidikan Dasar (Diksar) itu terpicu video viral dalam beberapa hari terakhir yang memperlihatkan aksi kekerasan dalam sebuah Diksar di salah satu Komunitas Pencinta Alam (KPA) di Sulawesi Utara (Sulut).
“Terus terang yang terjadi belakangan ini memberi dampak bagi kita semua, bukan cuma di Sulut tapi Indonesia. Kita sedang disorot,” ujar Ahmad.
Selain itu, kegiatan tersebut salah satu pengenalan bagi pengurus baru FKPA Manado yang baru selesai menggelar Musyawarah Daerah (Musda).
“Untuk pengenalan bagi teman-teman yang akan duduk di kepengurusan FKPA Manado,” ucapnya.
Sarasehan itupun dilanjutkan dengan pemaparan materi dari beberapa narasumber.
Narasumber pertama, Herman Teguh berpandangan, video viral dalam beberapa hari terakhir dapat memperburuk citra pencinta alam.
“Orang luar akan menganggap kalau masuk pencinta alam akan seperti itu. Peristiwa ini dapat memperburuk citra pencinta alam,” ucap Herteg, sapaan akrabnya.
Dalam konteks Diksar, pria yang merupakan pentolan Mapala Areca Vestiaria itu menyoroti pentingnya kurikulum yang jelas dalam pelaksanaan Diksar.
Menurutnya, tujuan Diksar adalah untuk memberikan keahlian kepada calon anggota dalam sebuah komunitas pencinta alam.
Melalui Diksar, para calon anggota akan dibekali dengan pengetahuan dalam berkegiatan di alam terbuka, di antaranya seperti teknik navigasi, survival, dan cara berperilaku di alam terbuka.
“Itulah hakekat pendidikan dasar, yakni memberi keahlian yang dibutuhkan untuk berkegiatan di alam,” ungkapnya.
Narasumber selanjutnya, Suhandri Lariwu, selaku penggiat alam terbuka berpandangan kekerasan dalam Diksar Pencinta Alam tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun.
“Saya menolak aksi kekerasaan dalam Diksar, terlepas hal itu viral atau tidak,” tegas pria yang akrab disapa Bios itu.
Menurutnya, sistem Diksar harus memenuhi tiga aspek penting, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotoris sehingga tujuan Diksar itu sendiri dapat tercapai.
Untuk mencapai tujuan tersebut, ia menyarankan, komunitas pencinta alam untuk membentuk tim riset terkait Diksar yang akan diberlakukan di organisasinya masing-masing.
“Pendidikan dasar harus berkembang, ada metode yang masih bisa dipakai dan tidak. Mari kita revisi sistem pendidikan dasar untuk lebih nyaman, terukur dan terarah,” ajaknya.
Ronny Buol selaku penggiat media yang juga tampil sebagai narasumber menyoroti adanya sistem manajemen informasi yang tidak dipahami para pencinta alam saat ini.
Dalam studi kasus video viral salah satu KPA di Sulut yang menampilkan aksi kekerasan, Ronny berpendapat hal itu merupakan buntut dari kekeliruan memahami manajemen informasi.
“Mungkin saja, komunitas itu tidak paham manajemen informasi, mana yang harus dibagikan dan tidak,” ujarnya.
Sehingga kejadian tersebut menjadi sorotan berbagai media di Indonesia.
Namun terlepas dari aspek keviralannya, Ronny secara tegas menolak tindak kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk dalam konteks kepencintaalaman.
“Pun bila tidak diketahui publik, apakah hal itu dibolehkan? Tentu saja tidak,” tegasnya.
Berangkat dari latar belakang tersebut, ia merekomendasikan adanya standarisasi pelaksanaan Diksar.
“Jika tidak ada standarisasi maka kejadian di Bitung yang viral dan kejadian di Gorontalo yang menyebabkan kematian akan terus berulang,” tambahnya.
Ia juga merekomendasikan adanya pelatihan manajemen informasi dan pengayaan literasi dalam komunitas pencinta alam.
Namun begitu, ia menyampaikan, forum Sarasehan tersebut bukanlah forum penghakiman melainkan forum untuk menjadikan dunia kepencintaalaman semakin baik.
“Kita tidak datang menghakimi tapi mengurai masalah agar bagaimana ke depan semakin baik,” pungkasnya.
