ZONAUTARA.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Victor Mailangkay, memimpin pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Terinci atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2025, serta Pemeriksaan Kinerja atas Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (22/10/2025), dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, serta tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Victor Mailangkay menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai langkah penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan dari BPK RI bukan hanya menjadi proses evaluasi, tetapi juga momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Wagub juga menekankan pentingnya kolaborasi dan keterbukaan seluruh perangkat daerah dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Dengan demikian, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar yang kuat dalam memperbaiki kinerja dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Penjabat Sekprov Sulut, Tahlis Gallang, menyatakan bahwa seluruh perangkat daerah siap mendukung pelaksanaan pemeriksaan dengan menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu. Pemerintah Provinsi Sulut akan terus berkoordinasi dengan tim pemeriksa agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
Pemeriksaan BPK RI ini meliputi aspek kepatuhan terhadap pelaksanaan belanja daerah, serta evaluasi atas kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Sulawesi Utara selama lima tahun terakhir.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap dapat terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang dikelola memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
