ZONAUTARA.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari agenda prioritas nasional.
Hal itu tercermin dari dua agenda penting, yakni rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan MBG bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, Selasa (28/10/2025) di ruang pertemuan Kantor Gubernur Sulut, dan rapat evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, Rabu (29/10/2025).
Yulius Selvanus yang memimpin rakor pelaksanaan MBG di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Sulut, menekankan pelaksanaan MBG bukan sekadar upaya menyediakan makanan, melainkan bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
“Program ini merupakan investasi besar bagi masa depan Sulawesi Utara. Melalui pemenuhan gizi yang baik, kita sedang membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan siap berdaya saing,” ucapnya.
Selanjutnya, ia juga menyoroti masih adanya beberapa daerah di Sulut yang belum mencatatkan data penerima manfaat program.
Yulius berharap ada dukungan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional untuk mempercepat pemerataan pelaksanaan program di seluruh wilayah.
“Masih ada daerah dengan realisasi nol persen. Kami berharap BGN dapat memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar program ini benar-benar menjangkau semua sasaran,” tambahnya.
Senada, Deputi BGN, Dadang Hendrayudha mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sulut dalam mempersiapkan pelaksanaan program MBG.
Ia menegaskan, pihaknya siap memberikan dukungan penuh dalam hal pendampingan teknis serta memastikan pelaksanaan program sesuai pedoman nasional.
Rakor ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, yakni penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan validasi data penerima manfaat, dan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengawasan pelaksanaan program.
Sementara, Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Victor Mailangkay yang menghadiri rapat evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG di Hotel Aston Manado menyampaikan, Program MBG merupakan fondasi strategis dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
“Program ini bukan sekadar inisiatif sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Wagub Victor membacakan sambutan Gubernur Yulius.
Lanjutnya, implementasi Program MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga turut menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, penyedia pangan, dan pelaku UMKM.
“Program ini memberi efek ganda. Selain memperbaiki gizi, juga membuka lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok pangan daerah,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan keseriusan Pemprov Sulut terhadap keberhasilan program MBG dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG, di mana Victor Mailangkay bertindak sebagai ketua.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengeaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjamin keberhasilan program.
“Keberhasilan MBG tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat,” tegasnya.
Melalui hasil Survei Monitoring dan Evaluasi MBG Tahap I yang dilakukan oleh BPS, diketahui bahwa program ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, namun masih membutuhkan penguatan dalam pemerataan penerima manfaat.
“Forum seperti ini penting sebagai ruang refleksi dan koordinasi bersama untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara,” pungkasnya.
Berdasarkan data per 24 Oktober 2025, pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Utara telah menjangkau 160.073 penerima manfaat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, dengan 54 SPPG yang sudah beroperasi.
Di mana, Pemprov Sulut juga menyoroti pentingnya pemenuhan standar lokasi untuk pembangunan fasilitas SPPG baru, mulai dari luas lahan, aksesibilitas, hingga kebersihan lingkungan agar sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
***
