ZONAUTARA.com – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sulut terus dikebut oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara bersama pihak eksekutif.
Hingga Senin (3/11/2025), pembahasan telah menuntaskan 92 pasal dalam rapat yang digelar di kantor DPRD Sulut.
Pansus yang diketuai Eugenia Mantiri didampingi Wakil Ketua Raski Mokodompit dan Sekretaris Angelia Wenas memimpin jalannya pembahasan bersama Kepala Biro Perekonomian, Biro Hukum, dan Kemenkumham Sulut.
“Untuk tahapan pasal demi pasal telah tuntas, namun masih ada tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan yakni rapat bersama jajaran direksi, rapat internal pansus, pendapat akhir fraksi, dan kemudian paripurna penetapan. Meski kami telah selesai membahas pasal demi pasal, namun tahapannya belum final, masih ada pertemuan lanjutan,” kata Eugenia usai rapat.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, ada dua poin penting yang diusulkan pansus agar dimasukkan dalam ranperda sebagai bentuk penguatan transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Ada dua hal yang diusulkan pansus untuk diakomodir dalam ranperda yakni laporan direksi kepada DPRD sebagai bentuk pengawasan dan menyangkut CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap lingkungan. Ini yang nantinya akan ditambahkan dalam ayat yang disesuaikan karena belum ada,” tuturnya.
Selama proses pembahasan, anggota pansus terlihat cermat menelaah setiap redaksi pasal dan memberikan masukan konstruktif, termasuk pertanyaan teknis mengenai logo Perumda Pembangunan Sulut.
Selain pimpinan pansus, hadir pula para anggota yakni Inggried Sondakh, Jeane Laluyan, Pricylia Rondo, dan Hillary Tuwo.
Pembahasan ini diharapkan menjadi pondasi bagi penguatan tata kelola badan usaha milik daerah yang lebih profesional dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Utara.
