ZONAUTARA.com — Greenpeace, bersama lebih dari 1.900 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Climate Action Network (CAN), secara tegas menolak “Belém 4x Pledge”. Inisiatif global untuk melipatgandakan produksi bahan bakar berkelanjutan (biofuel) hingga empat kali lipat dalam satu dekade mendatang ini dinilai sebagai ancaman serius bagi hutan dan masyarakat adat, serta berpotensi memperparah kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia dengan dalih energi hijau.
Penolakan yang disuarakan dari Belém dan Jakarta ini menyoroti kekhawatiran bahwa ambisi biofuel, termasuk proyek biodiesel dan bioetanol di Indonesia, justru akan mengorbankan ekosistem vital dan hak-hak masyarakat adat.
Kepala Kampanye Solusi untuk Hutan Global Greenpeace, Syahrul Fitra, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah berniat mengorbankan hutan dan masyarakat adat demi memuluskan proyek-proyek tersebut, yang disebutnya “solusi iklim palsu.”
“Tanpa Belém 4x Pledge pun, pemerintah Indonesia sudah berniat mengorbankan hutan dan aasyarakat adat demi memuluskan proyek biodiesel dan bioetanol yang jelas-jelas solusi iklim palsu,” tegas Syahrul Fitra.
Salah satu proyek bioetanol yang menjadi sorotan adalah di Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang bersumber dari perkebunan tebu. Proyek ini, tercakup dalam daftar Proyek Strategis Nasional, telah membabat 4.912 hektare hutan adat Suku Yei hingga Agustus 2025, berdasarkan catatan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.
Secara keseluruhan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menargetkan pembukaan lahan seluas 633.000 hektare untuk perkebunan tebu di Papua Selatan. Sementara itu, 382.759 hektare hutan di Mappi dan Boven Digoel, yang juga berada di provinsi tersebut, dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit sebagai sumber produksi biodiesel.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra, memperingatkan bahwa konversi lanskap tersebut akan melepaskan emisi setara 162 juta ton gas karbondioksida (CO₂) ke atmosfer. Di Pulau Kalimantan, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) yang disertai pembukaan lahan seluas 560 ribu hektare diprediksi Greenpeace akan menghasilkan emisi setara 221 juta ton CO2, atau setara dengan 48 juta emisi mobil dalam setahun.
“Pembukaan lahan secara besar-besaran demi ambisi transisi energi kontradiktif dengan target iklim yang digaungkan pemerintah dalam COP30. Target itu mustahil tercapai bila perampasan hutan terus terjadi,” kata Refki.
Sementara itu, Senior Partnerships and Outreach Officer Asia, Oil Change International, Hikmat Soeratanuwijaya, mengkritik “Belém 4x Pledge” yang menggunakan bahasa keberlanjutan untuk membenarkan penggunaan bahan bakar fosil berkelanjutan. Hikmat menilai janji tersebut berkebalikan dengan gagasan transisi energi berkeadilan.
“Perlindungan hutan dan aasyarakat adat harus menjadi subjek mitigasi tertinggi dalam transisi energi berkeadilan. Ambisi biofuel tak akan tercapai bila hutan terus dieksploitasi,” kata Hikmat, yang organisasinya juga tergabung dalam CAN.
Lebih lanjut, inisiatif “Belém 4x Pledge” tidak hanya mengorbankan hutan, melainkan juga berpotensi merusak ekosistem, mengubah bentang alam, dan menyebabkan bencana lingkungan, termasuk menenggelamkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, Mufti Fathul Barri, mengingatkan bahwa pulau-pulau kecil memiliki daya tampung terbatas dan sudah rentan terdampak krisis iklim.
“Menenggelamkan pesisir dan pulau-pulau kecil sama saja menghilangkan manusia yang hidup di dalamnya,” tegas Mufti.
Kontradiksi ini muncul di tengah pernyataan pemerintah dalam pertemuan COP30 bahwa Indonesia bakal menurunkan emisi yang tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC), dengan sasaran penurunan emisi sebesar 1,258 GT CO₂e (low) dan 1,489 GT CO₂e (high) pada 2035, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa “Indonesia tegas beralih dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil menuju energi terbarukan,” dan mulai 2026, sebagian besar kapasitas pembangkit listrik tambahan Indonesia akan bersumber dari energi terbarukan.
“Tujuan kami jelas untuk mengeluarkan semua warga negara kami dari kemiskinan dan menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi bagi ketahanan pangan, energi dan air,” kata Prabowo saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB pada 24 September 2025.
Menanggapi hal ini, Greenpeace mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah korektif dalam kebijakan transisi energi. Tanpa itu, transisi energi Indonesia hanya akan dipandang dunia bukan sebagai solusi melainkan ilusi semata.
“Agar gagasan-gagasan yang tampak bagus seperti ini tidak jadi musang berbulu domba, saatnya Pemerintah Indonesia menerbitkan regulasi yang memastikan seluruh hutan alam tersisa sebagai area dan ekosistem dilindungi,” tutup Direktur Auriga Nusantara, Timer Manurung.
