ZONAUTARA.com – Upaya memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Utara (Sulut) memasuki tahap penting setelah BPK RI memulai pemeriksaan kinerja terkait efektivitas perencanaan serta proses pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan keterjangkauan pangan.
Pemeriksaan yang berlangsung pada 17–21 November 2025 ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam agenda pembukaan pemeriksaan pada Senin (17/11/2025), Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay, yang hadir mewakili Gubernur Yulius Selvanus, menegaskan bahwa pemerintah daerah memandang audit tersebut sebagai momentum perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola program pangan.
“Atas nama Pemprov Sulut, disampaikan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari upaya bersama memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.
Ia menyebut kehadiran tim BPK RI menjadi bukti pentingnya sinergi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur mengingatkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, melainkan juga berkaitan dengan kondisi ekonomi dan stabilitas sosial.
“Upaya menjaga ketahanan pangan tidak hanya soal memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan yang cukup, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi, mencegah kerentanan sosial, dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Menurutnya, evaluasi terhadap perencanaan, integrasi data pangan antarinstansi, distribusi, hingga kemampuan daerah merespons gejolak harga merupakan bagian penting dari pemeriksaan ini.
Pemerintah provinsi memastikan siap bekerja sama. “Pemprov Sulawesi Utara menegaskan kesiapan seluruh perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan, termasuk penyediaan data, dokumen, serta akses lapangan yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Ia meminta seluruh jajaran OPD menjalani pemeriksaan secara terbuka dan profesional.
“Diharapkan seluruh jajaran birokrasi bekerja secara terbuka, responsif, dan kooperatif agar hasil pemeriksaan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja pengelolaan ketahanan pangan,” tutupnya.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BPK RI, sejumlah kepala dinas dan badan, serta staf khusus pemerintah provinsi.
