ZONAUTARA.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menegaskan komitmennya dalam percepatan relokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Hal itu tampak dari kehadiran langsung Sekretaris Daerah Sitaro, Denny Kondoj, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Hotel Grand Whiz Manado, Kamis (04/12/2025).
FGD tersebut membahas penguatan kelembagaan dan kesiapan pengelolaan infrastruktur kawasan relokasi yang berlokasi di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Bagi Pemkab Sitaro, agenda tersebut menjadi ruang penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai harapan masyarakat terdampak.
Kondoj menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mengikuti proses relokasi, tetapi terlibat aktif mengawal setiap tahap. Menurutnya, masyarakat Sitaro membutuhkan kepastian, dan kepastian itu hanya dapat diberikan melalui koordinasi yang kuat.
“Kami hadir bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi untuk memastikan bahwa kepentingan warga Sitaro benar-benar menjadi prioritas. Setiap tahap relokasi perlu dikawal, mulai dari kesiapan lahan hingga kelengkapan infrastruktur dasar,” ujar Kondoj.
Ia juga mengatakan Pemkab Sitaro telah menyiapkan perangkat daerah terkait untuk terlibat dalam operasional kawasan relokasi setelah pembangunan fisik selesai.
“Begitu kawasan relokasi siap dihuni, pemerintah daerah harus segera mengambil peran dalam pengelolaan layanan dasar. Itu termasuk administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga pemulihan ekonomi warga,” jelasnya.
Dalam forum yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, memberikan apresiasi atas sikap proaktif Pemkab Sitaro. Ia menilai kehadiran pemeirntah daerah menjadi kunci mempercepat transisi warga dari hunian sementara menuju hunian permanen.
“Peran pemerintah Sitaro sangat menentukan. Mereka yang paling memahami kondisi warganya. Dengan komitmen seperti ini, relokasi dapat berjalan lebih cepat dan tepat,” ungkap Tahlis.
FGD juga membahas kesiapan infrastruktur pendukung, seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas sosial. Kondoj menyebut bahwa Pemkab Sitaro telah berkoordinasi dengan kementerian dan balai teknis untuk memastikan kelengkapan sarana tersebut terpenuhi.
“Kami ingin memastikan warga yang direlokasi tidak hanya berpindah tempat, tetapi benar-benar mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan aman,” tambahnya.
Melalui partisipasi aktif pada forum strategis ini, Pemkab Sitaro menegaskan bahwa agenda relokasi bukan sekadar proyek fisik, tetapi upaya jangka panjang memulihkan kehidupan masyarakat terdampak erupsi Gunung Ruang.
