ZONAUTARA.com – Tantangan geografis wilayah kepulauan mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menjadikan penguatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Wakil Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, saat menghadiri Kegiatan Koordinasi Lintas Sektoral dan Evaluasi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (Padinakes) Tahun 2025, yang digelar Kementerian Kesehatan RI bersama Poltekkes Manado, Sabtu (6/12/2025), di Manado Tateli Resort and Convention Hotel.
Dalam forum itu, Heronimus melihat Padinakes bukan sekadar program beasiswa, melainkan sebagai jembatan strategis untuk mengubah wajah layanan kesehatan di daerah kepulauan.
“Bagi daerah seperti Sitaro, Padinakes bukan hanya peluang pendidikan, tapi solusi jangka panjang untuk pemerataan pelayanan kesehatan,” tegas Heronimus.
Ia menilai, selama ini keterbatasan akses dan distribusi tenaga medis masih menjadi pekerjaan rumah besar di wilayah kepulauan. Melalui Padinakes, putra-putri daerah tidak hanya diberi akses pendidikan, tetapi juga dipersiapkan untuk kembali membangun daerah asal.
Tantangan: Bukan sekadar mendidik, tapi mengembalikan
Heronimus juga mengangkat isu krusial yang jarang disorot, yakni keberlanjutan dan pengabdian lulusan ke daerah asal.
Menurutnya, pembangunan sektor kesehatan tidak bisa berhenti pada angka kelulusan semata.
“Yang terpenting adalah memastikan mereka kembali dan mengabdi. Mereka inilah yang nantinya akan menjadi tulang punggung pelayanan di puskesmas, klinik, dan wilayah terpencil,” ujarnya.
Forum lintas sektoral ini pun menjadi ruang strategis untuk menyatukan kebijakan antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan institusi pendidikan dalam memperkuat sistem afirmasi agar lebih tepat sasaran.
Harapan kuota untuk daerah kepulauan
Di sela kegiatan, Heronimus secara khusus menyampaikan harapan agar kuota afirmasi Padinakes untuk Kabupaten Sitaro dapat ditingkatkan pada tahun 2025.
Ia menilai, kebutuhan riil tenaga kesehatan di wilayah kepulauan menuntut perhatian dan kebijakan afirmasi yang lebih berpihak.
“Semakin banyak anak daerah yang terakomodasi, semakin besar peluang kita membangun sistem kesehatan yang mandiri dan berkualitas,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan penyampaian rekomendasi program dan penguatan komitmen bersama antarpemangku kepentingan, yang diharapkan mampu menghadirkan layanan kesehatan lebih merata, terutama bagi daerah-daerah terpencil seperti Sitaro.
