ZONAUTARA.com — Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWS) I, Sugeng Harianto menyampaikan, pihaknya saat ini fokus untuk mewujudkan program ketahanan pangan dari Pemerintahan Prabowo – Gibran.
Dalam mewujudkan hal tersebut, sebagian besar kegiatan di-refocussing untuk mendorong terwujudnya ketahanan pangan di Sulawesi Utara (Sulut).
Hal tersebut disampaikan Sugeng dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Kantor BWS Sulawesi I, Manado pada Jumat (19/12/2025).
Dalam pemaparannya, Sugeng menyampaikan, BWS Sulawesi I mendapat tugas untuk mewujudkan visi Presiden dalam rangka ketahanan pangan. Sehingga sebagian besar kegiatan difokuskan untuk program tersebut.
“Semua kegiatan yang bersumber dari APBN diarahkan untuk ketahanan pangan,” ucap Sugeng dalam pemaparannya.
Kegiatan-kegiatan yang dimaksud seperti rehabilitasi dan layanan mempertahankan jaringan irigasi, salah satunya yang ada di Sangkub, Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
“Tentu saja ini kegiatan yang mengarah untuk mempertahankan atau mencapai swasembada pangan,” tambahnya.
Selanjutnya, ia juga menjelaskan lokasi kegiatan pada tahun 2025 yang sebagian besarnya terletak di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Hal itu tidak lain dikarenakan wilayah tersebut merupakan lumbung pangan Sulut.
“Karena memang kita tahu Bolmong Raya dan sebagian Minahasa adalah lumbung pangan. Makanya fokus kita masih di wilayah tersebut,” ujarnya.
Ia pun membeberkan, untuk program pada tahun 2026 nanti masih berkutat pada mewujudkan ketahanan pangan.
“Pemerintah konsisten agar ketahanan pangan (tetap) berkelanjutan di tahun yang akan datang. Jadi kalau di 2025 temanya adalah swasembada pangan maka di 2026, 2027, dan seterusnya skemanya adalah swasembada pangan berkelanjutan,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga mengerjakan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan daerah yang saat ini telah berlangsung dalam dua tahap. Pada tahap awal yang dimulai pada bulan Oktober, rehabilitasi jaringan irigasi tersebar di sembilan lokasi yang ada di lima kabupaten/kota. Sementara, untuk tahap kedua dimulai pada bulan November, tersebar di sembilan kabupaten/kota.
“Jadi irigasi-irigasi kecil yang menjadi kewenangan daerah, tahun ini semuanya dilaksanakan pemerintah pusat melalui dana APBN. Jadi tidak ada lagi DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk irigasi,” terangnya.
Berdasarkan data yang diterima pihaknya, kerusakan jaringan irigasi kewenangan daerah lebih besar daripada kerusakan jaringan irigasi kewenangan pusat.
“Karena ini terkait dengan ketahanan pangan maka pemerintah pusat mengambil alih rehabilitasi jaringan irigasi yang selama ini dilaksanakan melalui skema DAK,” pungkasnya.
