ZONAUTARA.com– Riuh gemuruh tepuk tangan bercampur tawa menggema di Balai Desa Mekaruo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), saat Sence Landeng (67) menjawab pertanyaan tentang alasan satwa liar masih sering menjadi target perburuan.
“Utamanya ekonomi, terus kebutuhan konsumsi di pesta-pesta dan karena rasanya enak,” ucap Sence, Kamis (26/3/2026).
Sence bukan satu-satunya yang bersuara. Sekitar 10 dari seratusan warga yang hadir turut menjawab pertanyaan seputar konservasi dan lingkungan. Menariknya, para penjawab didominasi oleh perempuan.
Tanya jawab tersebut berlangsung dalam kegiatan diseminasi hasil survei untuk penguatan masyarakat dan pelestarian alam bertema “Bersama Membangun Masa Depan”. Program yang digelar oleh Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), yang didukung oleh Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Program bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW).
Dalam forum itu, hasil analisis mengenai praktik perburuan di wilayah Lembah Dumoga turut dipaparkan kepada masyarakat. Protected Area Specialist WCS IP Sulawesi, Herman Teguh, menjelaskan bahwa Desa Mekaruo dipilih berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan tingginya komunitas pemburu di wilayah Lembah Dumoga.
“Harapannya hasil survei ini dapat memetakan metode yang tepat untuk menjawab berbagai persoalan terkait perburuan satwa liar,” kata Herman.
Meski demikian, ia mengakui bahwa keberhasilan program belum dapat diukur secara pasti. Saat ini, indikator yang terlihat baru sebatas antusiasme warga dalam beternak itik sebagai alternatif ekonomi.
“Untuk sementara waktu mereka yang selama ini habis di hutan, bisa terpakai untuk memelihara itik. Tetapi alat ukur terakhir sebenarnya adalah populasi satwa di hutan itu bertahan atau naik, itu indikator terakhir,” ujarnya.
Sebelum diseminasi dimulai, kegiatan diawali dengan pelibatan anak-anak melalui materi konservasi dan lomba mewarnai. Suasana riang terlihat jelas dari partisipasi mereka.
“Saya senang mengikuti lomba ini,” kata Ester Mukuan, salah satu anak peserta lomba.
Kegiatan yang melibatkan anak-anak ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran sejak dini sebelum memasuki sesi utama diseminasi.
Dalam sambutan pembukaan kegiatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Dumoga Barat, Azis Bague, menegaskan pentingnya kegiatan tersebut bagi kelestarian lingkungan.
“Semoga kita semua bisa mewujudkan lingkungan yang lebih baik, demi kelangsungan kehidupan ke depan,” ucapnya.
Sekretaris Desa Mekaruo, Herbi Kapantow, juga menyambut baik pelaksanaan kegiatan di wilayahnya. Ia menilai edukasi konservasi penting, mengingat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.
“Ini baik, agar masyarakat kami paham tentang pentingnya melindungi kawasan taman nasional, yang berkontribusi bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga,” jelasnya.
Menurut Herbi, aktivitas berburu telah menjadi kebiasaan turun-temurun dan sulit dihilangkan. Namun, pendekatan yang dilakukan melalui program ini dinilai berbeda karena tidak menghakimi masyarakat, melainkan menawarkan solusi ekonomi alternatif.
“Ada pemberian bantuan berupa bibit itik petelur dan itu sangat bagus,” ujarnya.
Ia juga memaparkan kondisi sosial ekonomi desa. Saat ini, Desa Mekaruo memiliki 297 kepala keluarga dengan 1061 jiwa. Mayoritas warga bekerja sebagai petani, namun sebagian lainnya berburu di hutan dan menjadi penambang emas.
Perubahan perilaku
Perubahan perilaku mulai terlihat dari pengalaman Jimris Wuri, salah satu mantan pemburu. Ia mengaku berhenti berburu setelah mendapatkan bantuan bibit itik petelur. Aktivitas berburu sendiri telah dilakoninya sejak usia 15 tahun.
“Sekarang cukup untuk kebutuhan, kalau pun tidak, yang kan usia juga berpengaruh, tenaga juga tentu berkurang,” jelasnya.
Ia juga memastikan tidak akan lagi menurunkan kebiasaan berburu kepada anaknya yang kini fokus pada pendidikan.
Koordinator Program Endline Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Unsrat, Ir. Martina A. Langi, M.Sc., Ph.D., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kelanjutan program sejak 2024, yang kini memasuki tahap evaluasi terutama dampak intervensi ekonomi.
Menurutnya, diseminasi sengaja dilakukan langsung di desa agar hasil penelitian tidak hanya berhenti di tingkat birokrasi.
“Karena diseminasi itu bisa dilakukan di kota besar atau di hotel-hotel, masyarakat seringkali yang datang hanya keterwakilan saja, jadi kali ini kami memilih melakukan diseminasi di desa saja, supaya langsung diketahui masyarakat,” jelas Langi.
Ia menambahkan, pendekatan diseminasi yang digunakan dirancang agar tidak terasa seperti intimidasi.
“Kami mencari cara bagaimana supaya masyarakat tidak antipati dengan hal-hal seperti ini, makanya anak-anak dulu dilibatkan supaya bisa membawa suasana gembira,” katanya.
Langi juga mengungkapkan temuan penting dari survei ini. Menurutnya, persoalan utama bukan pada kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konservasi, melainkan kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku.
“Jadi belum tentu kalau persepsinya baik, aksinya juga mengikuti. Dan itu bukan tanpa sebab, karena memang norma sosial masih memungkinkan untuk konsumsi atau perdagangan satwa liar yang ada,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya peran berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pengelola taman nasional, dalam menyediakan alternatif ekonomi yang berkeadilan.
“Kalau dari segi kesadaran sudah ada tetapi hasil dari kesadaran itu belum konsisten,” tambahnya.
Secara regulasi, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menegaskan larangan perburuan, perdagangan, dan pemanfaatan satwa liar dilindungi tanpa izin. Aturan ini juga memperkuat sanksi pidana dan mendorong pendekatan berbasis kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Ketentuan tersebut menjadi landasan penting dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi di tingkat lokal, termasuk di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.
Sementara itu, Kepala Seksi Wilayah II TNBNW, Yakub Ambagau, menilai hasil penelitian ini penting sebagai dasar pengambilan langkah ke depan.
“Ekonomi masyarakat tidak terganggu, taman nasional juga tidak terganggu. Tentu susah, tapi kalau mau bekerja sama pasti bisa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan taman nasional seharusnya tidak membuat masyarakat di sekitarnya menjadi miskin.
“Kami tidak pernah berpikir masyarakat Lembah Dumoga miskin, tapi kami ingin tetap sejahtera dengan adanya taman nasional ini,” pungkasnya.
Di akhir kegiatan, Sence Landeng kembali menegaskan bahwa persoalan perburuan tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kita harus jujur soal ini,” ujarnya.