ZONAUTARA.com – Dewan Keamanan PBB telah menunda pemungutan suara yang awalnya dijadwalkan pada Jumat, 3 April 2026, terkait resolusi untuk pembukaan kembali Selat Hormuz. Voting tersebut kini diperkirakan akan digelar pada Sabtu, 4 April 2026. Langkah penundaan ini dilakukan guna memberikan ruang bagi negara-negara anggota untuk bernegosiasi lebih lanjut dan menghindari kemungkinan penggunaan hak veto.
Penundaan ini terjadi di tengah upaya intensif Bahrain sebagai sponsor utama resolusi, untuk melunakkan isi resolusi agar dapat mengakomodasi keberatan yang diajukan Rusia, China, dan Prancis. Resolusi ini bertujuan untuk memberikan legitimasi internasional kepada negara-negara dalam mengamankan jalur pelayaran yang saat ini berada di bawah kendali de facto Iran.
Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menegaskan pentingnya resolusi ini. “Resolusi yang diusulkan akan memberi wewenang kepada negara-negara anggota untuk menggunakan semua cara pertahanan yang diperlukan dan sesuai dengan keadaan, di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya,” ujarnya dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.
Perubahan dari “semua cara yang diperlukan” menjadi “cara defensif yang sebanding” merupakan kompromi besar, setelah Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, menolak otorisasi penggunaan kekuatan. “Hal tersebut tak terhindarkan akan mengarah pada eskalasi lebih lanjut dari situasi,” katanya. Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, juga menilai bahwa proposal tersebut tidak menyentuh akar masalah, dan menyarankan “mengakhiri permusuhan” antara Iran, AS, dan Israel sebagai solusi.
Blokade Selat Hormuz telah mengguncang ekonomi global lantaran seperlima pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut. Adapun krisis ini dipicu oleh eskalasi militer sejak 28 Februari lalu dengan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran. Presiden AS Donald Trump telah menyatakan niatnya untuk melanjutkan serangan tersebut selama dua hingga tiga minggu, meningkatkan kekhawatiran akan penutupan jalur energi permanen jika solusi diplomatik di PBB tak tercapai. Duta Besar Prancis, Jérôme Bonnafont, menyambut baik perubahan fokus resolusi ke langkah-langkah defensif yang menghindari penggunaan kekuatan secara luas.
Diolah dari laporan Tirto.id.
