ZONAUTARA.com – Pengacara dari Ono Surono, Sahali, menuduh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan intimidasi terhadap istri kliennya dan melanggar prosedur hukum saat penggeledahan di rumah Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu. Sahali menjelaskan bahwa penyidik meminta CCTV di rumah Ono untuk dimatikan dan melakukan penyitaan tanpa surat izin resmi, sesuai dengan Pasal 114 ayat 1 KUHAP.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa CCTV tidak dimatikan oleh penyidik, melainkan oleh pihak keluarga, dan bahwa tidak ada barang yang disita terkait CCTV tersebut. Pernyataan Budi dibantah oleh Sahali yang merasa keterangan tersebut tidak masuk akal karena keluarga tidak memiliki kepentingan untuk mematikan CCTV.
“Penjelasan tersebut tidak logis. Pertanyaan saya, apa kepentingan keluarga untuk mematikan CCTV? justru lebih baik CCTV tetap hidup dalam situasi seperti itu,” ujar Sahali, sebagaimana disampaikan oleh Ono dalam keterangan tertulis pada Kamis (2/4).
Lebih lanjut, Sahali menuding penyidik memaksa untuk menyita uang sebesar Rp50 juta milik keluarga dan Rp200 juta milik peserta arisan istri Ono. Penyitaan dilakukan meski bukti dari grup WhatsApp arisan sudah ditunjukkan. “Penggeledahan ini bagi kami sekadar upaya framing penyidik-penyidik tertentu terhadap Kang Ono Surono sehingga harus terpaksa menyita barang-barang yang tidak ada kaitan sama sekali,” tambah Sahali.
Sebelumnya, Sahali mempertanyakan dasar hukum dari perintah untuk mematikan CCTV dan ketiadaan surat izin penggeledahan yang seharusnya dimiliki oleh penyidik. Di dalam penggeledahan tersebut, sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai senilai ratusan juta rupiah turut diamankan oleh penyidik. Rencananya, pada Kamis (2/4), penggeledahan akan dilanjutkan di lokasi lain di Indramayu.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
