ZONAUTARA.com – Pajak durian runtuh atau windfall tax dari komoditas sumber daya menjadi topik hangat di tengah ketidakpastian global, sebagai solusi strategis untuk memastikan distribusi manfaat lebih adil dan menjaga stabilitas fiskal nasional.
Pajak ini dirancang untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara dengan menetapkan batas keuntungan tak terduga yang akan dikenakan pajak jika dilampaui oleh perusahaan. Biasanya, pajak ini diterapkan pada perusahaan yang memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat, seperti sektor minyak dan gas. Bahkan di Indonesia, windfall profit dapat diraih di tengah tantangan fiskal akibat ketidakpastian global.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menyoroti pengalaman tahun 2008 saat harga minyak dunia melonjak, yang berdampak positif terhadap penerimaan negara. “Pada 2008, berkat kenaikan harga minyak, penerimaan negara kita bahkan melampaui target hingga 10 persen,” jelasnya dalam seminar publik bertajuk “Reformasi Pajak Sumber Daya Alam: Kebijakan Windfall Tax untuk Indonesia” yang berlangsung online.
Menurut Anggito, kebijakan seperti windfall tax bukan merupakan gagasan baru dan telah berhasil diterapkan di negara-negara lain seperti Meksiko dalam mengelola risiko harga minyak. Ia menjelaskan bahwa Indonesia, bersama negara-negara berkembang lainnya, menikmati windfall profit dari lonjakan harga komoditas seperti batu bara dan CPO, namun tanpa kebijakan tepat, dampak terhadap ekonomi nasional tidak akan optimal. “Windfall tax dapat menjadi instrumen burden sharing untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dengan meningkatnya beban subsidi energi,” tegas Anggito.
Ihwal penerapan windfall tax juga didiskusikan di Komisi XI DPR yang mendorong pemerintah untuk segera menerapkannya, apalagi di tengah potensi kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia akibat perang di Timur Tengah. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya skema windfall tax sebagai penopang penerimaan negara dari sisi pajak, terutama karena kebutuhan penerimaan negara yang semakin tinggi.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
